Di Malaysia, Pasang Cap Halal Palsu Didenda Rp14 M

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 15 Januari 2019 15:45

Ilustrasi Makanan Halal. (Foto: Shutterstock)

Atau, bisa kena kurungan penjara tiga tahun.

Dream – Setiap perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi masyarakat mayoritas muslim diwajibkan mencantumkan label halal. Tujuannya agar konsumen tidak keliru dalam memilih produk halal.

Aturan itu hendaknya dipatuhi serius perusahaan. Bermain-main dengan label halal, bersiaplah menanggung risikonya.

Tindakan tegas inilah yang dibuat orotitas di Malaysia. Setiap perusahaan yang terbukti menipu konsumen dengan label halal, akan dikenakan denda yang bisa membuat kas melompong.

“ Setiap badan hukum yang dinyatakan bersalah karena menyesatkan konsumen dengan status halal, bisa didenda hingga 5 juta ringgit (Rp17,21 miliar),” kata Direktur Jenderal Departemen Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Datuk Mohamad Nordin Ibrahim, dikutip dari New Straits Times, Selasa 15 Januari 2019.

Nordin mengatakan hal ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Halal tahun 2011.

“ Kalau pelanggaran dilakukan seorang individu, pihak terpidana bisa didenda 1 juta ringgit (Rp3,44 miliar) atau penjara tiga tahun atau keduanya,” kata dia.

Nordin mengatakan konsumen juga harus berhati-hati. Caranya, memilih tempat yang telah berserifikat halal.

Asosiasi Operator Makanan Melayu Selangor menyarankan Jakim memberlakukan persyaratan wajib kepada pemilik restoran dan operator untuk mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu sebelum memulai operasi mereka.

Menanggapi pernyataan itu, Nordin mengatakan tak ada peraturan yang mewajibkan operator dan pemilik upaya sukarela sesuai dengan Trade Descriptions Act 2011 dan Trade Descriptions Order pada 2011. Sejauh ini, tak ada peraturan yang mewajibkan operator dan pemilik usaha makanan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Jakim atau Departemen Agama Islam.

“ Proposal untuk persyaratan wajib sertifikasi halal untuk semua tempat makanan akan memerlukan umpan baik dari berbagai pihak,” kata dia.

Nordin juga menyarankan semua operator restoran dan produsen makanan untuk mengantongi sertifikat halal untuk memastikan produk yang dijual itu halal. Sertifikat itu juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen.

1 dari 2 halaman

Potensi Besar, tapi Masalah Ini Jadi Penghalang Industri Makanan Halal

Dream – Pasar makanan halal 'terlalu lezat' untuk dilewatkan. Dengan jumlah penduduk Muslim dunia sebanyak 1,8 miliar orang, tentunya pasar ini menjadi menarik bagi kalangan usaha.

Bagaimana tidak, berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report 2018/2019, pengeluaran Muslim untuk belanja makanan halal, secara global, diperkirakan mencapai US$1,3 triliun, sekitar Rp18.945,62 triliun, pada 2017.

Angka ini diprediksi mencapai US$1,86 triliun, sekitar Rp27.088,31 triliun, pada 2023 atau naik 6,1 persen.

Tak hanya itu, tercatat ada investasi makanan halal sebesar US$667 juta, ekspor US$124,75 miliar, atau sekitar Rp1.813,92 triliun, dan impor US$191,53 miliar, atau sekitar Rp2.784,86 triliun.

Jika dilihat dari belanja makanan halal, orang Muslim di negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), mengeluarkan uang paling banyak untuk belanja produk sayuran sebesar US$92,45 miliar, sekitar Rp1.334,34 triliun, makanan olahan US$63,2 miliar atau sekitar Rp918,98 triliun, serta daging dan hewan hidup US$35,86 miliar, atau Rp521,54 triliun.

Makanya, tak heran banyak negara berlomba-lomba menikmati “ kue” pasar makanan halal. Tapi, ada satu hal yang menjadi tantangan industri halal. Apa itu? Sertifikasi.

2 dari 2 halaman

Mengapa?

Ya, sertifikasi makanan halal memang menjadi penanda bahwa makanan itu halal, baik dari bahan maupun proses. Sayangnya, biaya sertifikasi tidaklah sedikit. Sebab, sertifikasi makanan halal yang berlaku secara global terbilang minim. Inilah yang membuat industri merogoh kocek untuk biaya sertifikasi makanan halal dan situasi itu bisa merusak nilai.

Bicara tentang sertifikasi makanan halal yang berlaku global, industri terpaksa merogoh kocek untuk mendapatkan sertifikasi dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh standardisasi badan sertifikasi secara global masih sedikit.

Selain sertifikasi, industri makanan halal juga terganjal dengan pengawasan makanan halal. Ada 300 lembaga sertifikasi makanan di seluruh dunia. Tapi, yang pengawasnya masih sedikit. Ini yang membuka celah bagi oknum nakal untuk melanggar aturan halal.