Berlaku 24 April, Sanksi Larangan Mudik Diterapkan 7 Mei 2020

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 22 April 2020 15:48

Ilustrasi Mudik. (Foto: Shutterstock)

Pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk kebijakan larangan mudik.

Dream – Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Larangan ini berlaku bagi wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah zona merah virus corona.

Pengambilan keputusan ini didasari oleh hasil survei Kementerian Perhubungan yang mendapati 24 persen warga masih berkeinginan untuk melaksanakan mudik Lebaran 2020.

" Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020. Namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 22 April 2020.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun, masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau dikenal dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Hal ini mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

1 dari 1 halaman

Pertimbangkan Hal Ini

Pertimbangan larangan mudik Lebaran 2020 juga didasari oleh keputusan pemerintah yang baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Sehingga seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus berjalan dengan baik.

Luhut mengklaim jajarannya akan bekerjasama dengan Polri, TNI dan Kementerian atau Lembaga terkait untuk melakukan persiapan teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Operasional jalan tol tidak akan ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik.

" Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang dalam istilah militer itu dikenal dengan strategi yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug. Karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat," kata dia.