Langgar Persaingan Usaha, Grab Didenda Rp291 Miliar

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 4 Oktober 2019 13:48
Langgar Persaingan Usaha, Grab Didenda Rp291 Miliar
Grab diberi waktu 30 hari sebelum keputusan final ditetapkan.

Dream - Komisi Persaingan Usaha Malaysia (MyCC) mengusulkan denda 86 juta ringgit, setara Rp291 miliar, untuk Grab pada Kamis, 3 September 2019. Badan ini menyatakan perusahaan aplikasi taksi online itu telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.

MyCC menyatakan Grab menyalahgunakan posisinya dengan memberlakukan pembatasan terhadap para driver. Grab melarang para pengemudinya mempromosikan atau memasang iklan milik kompetitornya.

" MyCC menilai klausul pembatasan memiliki efek distorsi persaingan di pasar yang relevan pada platform multi-sisi dengan menciptakan hambatan untuk masuk maupun ekspansi bagi kompetitor Grab yang sudah ada maupun yang akan datang," ujar Chairman MyCC, Iskandar Ismail, dikutip dari Straits Times.

MyCC juga memberikan hukuman harian sebesar 15 ribu ringgit, setara Rp50 juta, terhitung sejak Kamis. Penyebabnya, Grab dinilai gagal melakukan perbaikan seperti diarahkan komisi tersebut untuk mengatasi persaingan usaha.

Iskandar menambahkan, MyCC memberikan waktu 30 hari untuk Grab memberikan tanggapan. Sebelum keputusan final dibuat.

" Kami baru saja menyelesaikan investigasi. Ini masih usulan, belum final. Grab akan punya kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya lalu kami akan memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Iskandar.

1 dari 5 halaman

Grab Terkejut

Pihak Grab di Singapura terkejut atas keputusan tersebut. Mereka menyatakan apa yang dilakukan dengan membatasi iklan dari pihak ke tiga merupakan praktik umum dalam dunia bisnis.

" Kami mempertahankan posisi bahwa kami sudah patuh sepenuhnya terhadap Undang-undang Persaingan Usaha 2010," kata juru bicara Grab, seraya melanjutkan akan mengirimkan nota pembelaan pada 27 November nanti.

MyCC telah memonitor aktivitas anti-persaingan usaha Grab sejak tahun lalu. Tepatnya setelah Grab mengakuisisi bisnis Uber di kawasan Asia Tenggara pada Maret 2018.

Terkait hal itu, Grab menyatakan telah bekerja sama dengan MyCC. Perusahaan tersebut juga tidak pernah mendapat peringatan dari MyCC terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha sejak membeli saham Uber.

Di Singapura, Uber memiliki 27,5 persen saham Grab berkat kerja sama akuisisi yang telah terjadi. Hal itu membuat Pengawas Persaingan Usaha Singapura mengibarkan bendera merah.

Pada September tahun lalu, Pengawas Persaingan Usaha Singapura mendenda Uber dan Grab total sebesar 13 juta dolar Singapura, setara Rp133 miliar. Badan tersebut juga memberlakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah persaingan.

2 dari 5 halaman

Grab Bakal Impor Mobil Listrik Hyundai dan Toyota?

Dream – Grab Indonesia akan menggandeng Hyundai dan Toyota untuk menyediakan mobil listrik bagi perusahaan itu. Langkah ini diambil sembari menunggu pabrik mobil listrik di Indonesia.

" Tadi dijelasin, mereka tadi minta dengan Hyundai dan Toyota. Saya kira silakan saja tidak ada masalah. Dia boleh impor dalam periode waktu tertentu dan jumlah tertentu sampai industrinya jadi," kata Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 13 Agustus 2019.

Luhut mengatakan, saat ini, peraturan implementasi mobil listrik sudah mulai selesai. Aturannya tinggal menunggu ratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“ Sudah tadi Perpresnya sudah keluar. Sekarang mungkin ratifikasi di Kemenkumham,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Grab Siap Dukung Pemerintah

Sementara itu, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mendorong implementasi mobil listrik. Alasannya sederhana, karena kendaraan ini dianggap ramah lingkungan.

Meski demikian, Grab belum mau terlalu banyak bicara mengenai hal ini.

" Berkaitan dengan dukungan Grab untuk electric vehicles, kami membahas beberapa tahap-tahap untuk menuju ke implementasinya,” kata dia.

Ridzky mengatakan pembahasan mobil listrik masih terlalu dini untuk didiskusikan. “ Tapi, yang kami bicarakan adalah tahapan-tahapannya,” kata dia. (ism)

4 dari 5 halaman

Respons Pelaku Otomotif Usai Perpres Mobil Listrik Diteken

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik. Dengan regulasi ini, pemerintah bisa mendorong industri otomotif membangun mobil listrik di Indonesia.

Apalagi bahan baku untuk membuat baterai mobil listrik, tersedia di Indonesia sehingga bisa cepat dirancang.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik penandatanganan Perpres mobil listrik.

" Kami, Gaikindo menyambut baik mengenai Perpres Mobil Listrik ini. Dengan demikian maka aturannya menjadi jelas untuk industri," ujar Ketua I Gaikindo, Jongki Sugiarto kepada Liputan6.com, dikutip Jumat 9 Agustus 2019.

5 dari 5 halaman

Pelajari Aturan

Jongki mengatakan semua pelaku industri otomotif, termasuk agen pemegang merek (APM) akan mempelajari aturan ini.

" Tentunya para APM dan Industri akan mempelajari dan antisipasi," kata dia

Jongki tak ingin berkomentar terkait kesiapan APM untuk menghadirkan mobil listrik. Ia menilai hal tersebut bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

" Ini rencana dari masing-masing APM, silahkan tanya ke APM saja," kata dia.

Beri Komentar
Yenny Wahid Rilis Produk Kecantikan Halal