Presiden Joko Widodo
Dream - Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Darurat diperpanjang hingga 26 Juli 2021. PPKM akan dilonggarkan jika tren terus menunjukkan penurunan.
Untuk masyarakat terdampak, Jokowi mengumumkan dialokasikan anggaran tambahan sebesar Rp55,21 triliun. Anggaran ini akan disalurkan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
" Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan," kata Jokowi, disiarkan Sekretariat Presiden.
Selain itu, Pemerintah memberikan insentif untuk usaha mikro, informal. Sebanyak 1 juta usaha mikro akan mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp1,2 juta.
" Saya sudah memerintahkan kepada para menteri untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak," kata dia.
Jokowi mengajak semua pihak bersatu menghadapi pandemi Covid-19. Dia mengakui situasi saat ini memang sangat berat.
" Tetapi dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal," kata Jokowi.
Dream - Presiden Joko Widodo mengumumkan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan sejak diberlakukannya PPKM Darurat. Ini terlihat dari turunnya tingkat kasus positif harian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di sejumlah daerah.
" Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujar Jokowi dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok akan diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00. Jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50 persen.
" Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen," kata dia.
Pembukaan pasar tetap harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sementara pengaturannya akan diatur oleh pemerintah daerah (pemda).
Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet frozen, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian mobil dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00. Teknisnya, kata Jokowi, juga diatur pemda.
" Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit," kata dia.
Sektor esensial dan kritikal baik di pemerintahan maupun swasta serta protokol perjalanan dijelaskan secara terpisah. Jokowi meminta semua pihak bahu membahu menjalankan PPKM Darurat hingga 26 Juli 2021.
" Dengan harapan kasus segera menurun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan semua pihak harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Menjalankan isolasi terhadap pasien bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin.
" Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat," ucap Jokowi.
Dream - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya PPKM Darurat yang belum optimal.
" Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu 17 Juli 2021.
Dia berjanji terus bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 di Jawa dan Bali. Khususnya, dalam menurunkan penyebaran virus Corona varian Delta yang memiliki tingkat penularan tinggi.
" Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan varian delta ini bisa diturunkan," ucapnya.
Luhut mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi apakah kebijakan PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli mendatang perlu diperpanjang atau tidak. Luhut menyebut keputusan ini akan diumumkan dalam 3 hari mendatang.
" Kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan perlu dilanjut, kami akan laporkan pada Bapak Presiden. Saya kira dalam dua hingga tiga hari ke depan kita juga akan mengembangkan secara resmi," jelas Luhut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan persoalan perpanjangan PPKM Darurat harus dipikirkan dengan matang-matang. Jokowi tak ingin pemerintah keliru mengambil keputusan.
" Ini betul-betul hal yang sangat senstiif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru," kata Jokowi dalam rapat terbatas seperti yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 17 Juli 2021.
Foto : Liputan6.com
Menurut dia, saat ini banyak masyarakat bertanya-tanya apakah PPKM darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang bakal diperpanjang. Jika diperpanjang, pemerintah harus memikirkan sampai kapan PPKM darurat diperpanjang.
" Pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampe kapan?" ucapnya.
Sumber : liputan6.com
Advertisement
4 Komunitas Jalan Kaki di Indonesia, Perjalanan Jadi Pengalaman Menyenangkan
Mau Liburan? KAI Wisata Tebar Promo HUT ke-16, Ada Diskon Bagi yang Ultah Bulan September
Si Romantis yang Gampang Luluh: 4 Zodiak Ini Paling Cepat Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama
Lebih dari Sekadar Bermain, Permainan Tradisional Ajak Anak Latih Fokus dan Kesabaran
Hj.Erni Makmur Berdayakan Perempuan Kalimantan Timur Lewat PKK
Halte TJ Senen Sentral yang Terbakar, Berubah Jadi Halte Jaga Jakarta
Nyaman, Tangguh, dan Stylish: Alas Kaki yang Jadi Sahabat Profesional Modern
4 Komunitas Jalan Kaki di Indonesia, Perjalanan Jadi Pengalaman Menyenangkan
Mau Liburan? KAI Wisata Tebar Promo HUT ke-16, Ada Diskon Bagi yang Ultah Bulan September
Sosok Ferry Irwandi, CEO Malaka Project yang Mau Dilaporkan Jenderal TNI ke Polisi