Cara Bayar PLN di Tengah Wabah Corona

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 24 Maret 2020 14:12
Cara Bayar PLN di Tengah Wabah Corona
Imbauan ini berlaku untuk pelanggan pasca bayar.

Dream – PT PLN Unit Distribusi Jakarta Raya meminta pelanggan untuk melaporkan foto angka kWh di meteran listrik ke e-mail atau WhatsApp.

Terobosan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah selama corona.

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Selasa 24 Maret 2020, pelanggan pasca bayar PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, diminta untuk mengirimkan identitas pelanggan dan foto angka yang terdapat pada kWh meter melalui email maupun aplikasi WhatsApp.

Pelanggan cukup mengirimkan sekali pada periode 23-29 Maret 2020.

“ Dimohon warga Jakarta dan sekitarnya berpartisipasi aktif dalam pembacanaan meter PLN,” kata General Manager PLN Unit Distribusi Jakarta Raya, Ikhsan Asaad, di Jakarta.

Cara ini bertujuan untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam masa darurat wabah corona, khususnya di Jakarta.

“ Kami mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi pertemuan antar orang sementara waktu,” kata dia.

1 dari 4 halaman

Begini Caranya

Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dapat mengirimkan ID Pelanggan dan foto angka kWh meter sesuai dengan wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang melayani.

" Pelanggan PLN cukup di rumah saja dan mengirimkan via online angka kWh meternya. Setelah itu pembayaran juga bisa dilakukan melalui online, tidak perlu banyak tatap muka," kata Ikhsan.

Pembayaran rekening listrik bisa dilakukan secara online melalui internet banking, mobile banking, situs belanja online seperti tokopedia, bukalapak, Lazada dan Shopee maupun dompet digital seperti Gopay, OVO, dan Dana

Bagi pelanggan Pascabayar yang tidak dapat mengirimkan ID Pelanggan dan Foto angka kWh Meter selama periode tersebut, tagihan listrik bulan April 2020 akan dilakukan dengan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir sesuai Peraturan PLN dalam masa darurat Covid-19.

2 dari 4 halaman

Silakan Kirim ke Nomor Ini

Ini rinciannya.© PLN

3 dari 4 halaman

Ada Virus Corona, Tarif Listrik Tak Berubah Hingga Juni 2020

Dream - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tak ada penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). Keputusan ini berlaku hingga Juni 2020. 

“ Sampai Juni tidak ada penyesuaian tarif,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Jumat 6 Maret 2020. 

Rida mengatakan keputusan ini mempertimbangkan beberapa kondisi perekonomian. Apalagi, dengan virus corona yang turut menekan perekonomian.

 

© MEN



“ Sekarang adanya isu corona, suka nggak suka, ikut menekan kondisi kurang menggembirakan,” kata dia. 

Tarif listrik ditahan untuk menaikkan daya beli masyarakat dan daya saing industri. Apalagi, saat ini, harga energi sedang turun dan sumber daya energi berlebih.

“ Makin murah, logikanya, kan, malah turun, bukannya dinaikkan,” kata Rida.

4 dari 4 halaman

Pertimbangkan Empat Parameter

Ada empat parameter yang digunakan saat menentukan tarif listrik. Pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), harg batubara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi tiga bulan terakhir. 

“ Ini kan sejak tahun 2017 tidak dinaikkan itu, jadi dibandingkannya bukan dengan triwulan sebelumnya, tetapi pada saat terakhir ditetapkan, yaitu 2017. Jadi harus lihat lagi ke belakang, untuk bisa turun atau naiknya tarif listriknya,” kata dia. 

Penetapan ini tentu saja berdampak kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN (Persero). Namun Rida memastikan PLN tidak merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN. 

“ Mereka dapat dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Rida. 

Diumumkannya tarif tenaga listrik sebulan sebelum masa berlaku ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan indeks Ease of Doing Business (indeks kemudahan berusaha). Hal ini juga menjadi bagian transparansi kepada publik. 

“ Secara aturan tariff adjustment boleh diusulkan per 3 bulan. Aturan dalam kaitannya dengan perbaikan Ease of Doing Business, sebulan sebelumnya harus sudah diumumkan sebagai bentuk transparansi publik dan itu harus diumumkan,” kata dia.

Beri Komentar