PNS Jakarta Batal Bawa Pulang Gaji Rp 20 Juta?

Semula Gubernur DKI Jakarta mengusulkan penghasilan PNS DKI naik rata-rata Rp 15 juta-20 juta.

Dream - Angan-angan abdi negara di ibukota mendapat gaji belasan bahkan puluhan juta rupiah tampaknya batal terwujud.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan akan dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap usulan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama.

Yuddy beralasan, Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini hanya mengenal tiga komponen penghasilan aparatur sipil negara (ASN). Ketiga hal ini adalah gaji, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kinerja.

" Terhadap kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta ini, daerah lain agar mengerti," kata Yuddy seperti dikutip dari laman menpan, Jumat, 6 Maret 2015.

Menurut Yuddy, setiap daerah memang mempunyai tata kelola keuangan yang berbeda. " Hanya nomenklaturnya yang beda," kata Yuddy.

Seperti diketahui, penghasilan PNS Pemprov DKI semula diusulkan mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya tergolong drastis karena terjadi rata-rata kenaikan pendapatan hingga Rp20 juta.

Sebagai contoh, take home pay pejabat struktural tingkat lurah diusulkan menjadi Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Penghasilan ini berasal dari gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, TKD Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Pada bagian lain, Yuddy juga berpesan agar ASN di pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap berjalan baik meski dinamika politik sedang berlangsung.

“ Saya meminta Pak Ahok dan semua jajaran staf di Pemprov DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan rekan-rekan di DPRD, agar tercipta saling pengertian dan menghormati satu dengan yang lain,” katanya.

Pemerintah juga berpesan kepada semua warga masyarakat khususnya DKI Jakarta agar tidak mempunyai pikiran ekstrim untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta. Langkah itu dianggap tidak lazim dan akan berdampak buruk.

“ Silakan mengkritik tapi etika harus dikedepankan. Budaya Timur menjunjung tinggi etika, apalagi di ruang formal diharapkan semua aparatur negara dapat menjaga ucapan dan sikap,” tegas Yuddy.