Rekrutmen Pegawai Kontrak Dibuka Februari, Guru Honorer Prioritas!

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 15 Januari 2019 09:15

Menteri PANRB, Syafruddin (kiri), Mengatakan Rekrutmen PPPK Akan Dibuka Bulan Depan. (Foto: Dream.co.id)

Jumlahnya pegawai yang diprioritaskan sebanyak 75 ribu orang.

Dream – Kabar gembira untuk kamu yang sedang menanti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK untuk 75 ribu orang pada Februari 2019.

Pemerintah akan memprioritaskan guru honorer untuk mengisi lowongan pekerjaan yang mirip pegawai kontrak di perusahaan swasta.

“ Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari-lah sudah mulai terlaksana,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 15 Januari 2019.

Syahruddin beralasan prioritas diberikan karena banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena terkendala syarat usia.

" Tetap guru. Guru honorer karena banyak yang tidak bisa ikut CPNS karena umurnya sudah lewat. Kalau P3K tidak mensyaratkan umur," tegas dia.

Mantan Wakapolri ini optimistis proses pelaksanaan tes penerimaan PPPK akan berjalan lebih lancar. Sebab, jumlah pesertanya tidak sebanyak tes CPNS.

" Tidak serumit CPNS kalau PPPK ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Kalau CPNS kan sampai 230 ribuan. Kalau ini sekitar 75 ribu,” kata dia.

1 dari 2 halaman

Rekrutmen PPPK Mulai Tahun Depan, Begini Upah dan Tunjangannya

Dream – Ada kabar baik bagi kamu yang ingin melamar sebagai tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah akan melakukan rekrutmen PPPK setelah seleksi CPNS 2018 selesai.

Proses seleksi CPNS 2018 yang belum selesai membuat waktu penarikan proses PPPK sebagai tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) masih belum dapat ditentukan secara pasti.

Dikutip dari Liputan6.com, Rabu 12 Desember 2018, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan, ada beberapa landasan hukum yang harus dibuat sebelum perekrutan PPPK terlaksana.

“ Itu enggak bisa dilakukan dadakan setelah CPNS 2018 selesai. Masih harus menunggu keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),” kata Ridwan di Jakarta.

Dia mengatakan masing-masing kementerian dan lembaga juga harus kembali menyusun formasi kebutuhan tenaga PPPK di setiap instansi. “ Jadi, nggak mudah. Kita harus mulai dari awal lagi,” kata Ridwan.

Meskipun demikian, Ridwan mengharapkan rekrutmen PPPK sebagai pengganti tenaga honorer bisa terlaksana secepatnya pada 2019 mendatang.

“ Kami mengharapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan bisa (dilaksanakan 2019),” kata dia.

2 dari 2 halaman

Bagaimana dengan Upah dan Tunjangan?

Ridwan mengatakan, PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan kerja yang sama. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“ Secara pendapatan akan dibayar pemerintah. Mereka sama dengan PNS,” kata dia.

Namun, kata Ridwan, PT Taspen (Persero) tidak akan memberikan uang pensiun pada akhir kontrak. Ini yang membedakan PNS dengan PPPK. Tenaga ini bisa mengelola uang pensiunnya secara mandiri kepada Taspen dengan kesepakatan bersedia gajinya dipotong.

" Misal uang gaji saya dipotong 9,75 persen untuk uang pensiun. Kalau mereka nanti merasa 9,75 persen terlalu kecil, ya bisa saja dibesarkan jumlahnya. Sehingga di akhir kontrak mereka bakal mendapatkan tunjangan pensiunnya," kata dia.

Selain kepada PT Taspen, Ridwan mengatakan, PPPK juga bisa mengajukan pengelolaan dana selepas masa kontrak kepada pihak luar semisal perbankan. " Kalau mereka mau ke luar atau ke bank-bank seperti BRI, BNI, silakan. Mereka diperbolehkan untuk melakukan itu," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)