Pemerintah berencana memberlakukan pajak untuk aktivitas belana online. Mungkinkah pembeli harus membayar lebih tinggi?
Dream - Pemberlakuan pajak untuk transaksi online kabarnya saat ini tengah menjadi pertimbangan pemerintah. Namun, skema dan besaran pajak hingga kini belum menjadi keputusan final begitu pula waktu pemberlakuannya.
Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Danayanti Ariandini selaku Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyebut akan mendukung kebiajakan bisnis yang bisa membantu pertumbuhan transaksi online di Indonesia.
"Kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kominfo mengenai pemberlakuan pajak e-commerce. Sejauh arahannya kondusif untuk mendukung perkembangan e-commerce Indonesia saya rasa tidak masalah," kata perempuan yang akrab disapa Anti, di Hong Kong Cafe Jakarta, kemarin.
Selain pemberlakuan pajak e-commerce, Anti juga mengimbau pelaku industri e-commerce untuk mendukung apapun bentuk kebijakan pemerintah.
Lalu berapa idealnya penetapan pajak e-commerce?
Muhamad Arif selaku Feature & Marketing Campaign Manager Bhinneka berharap pemerintah hanya mengenakan pajak belanja online kurang dari 10 persen. Hal tersebut mengingat ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah.
"E-commerce kan taj perlu sewa tempat dan urus perizinan yang rumit layaknya toko offline, jadi 10 persen rasanya sudah terlalu besar untuk bisnis online," ucap Arif saat ditemui di acara Festival Belanja Online 2014.
Sebagai bagian dari Asosiasi Bisnis Online, Arif mengaku tidak dapat berbuat banyak dengan rencana pemberlakuan regulasi tersebut kecuali menerimanya. Namun ia dapat memastikan pembeli tidak akan dibebani banyak untuk pemberlakuan pajak tersebut nantinya.
"Memang kami dalam hal ini tidak bisa mengubah apa-apa, kami hanya bisa berkomitmen memberikan harga terbaik yang disesuaikan dengan kondisi pasar," tambahnya
