Sri Mulyani Ungkap Penyebab Anggaran Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp811,7 Triliun

Reporter : Alfi Salima Puteri
Senin, 22 Agustus 2022 12:45

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Instagram @smindrawati

Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

Dream - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yaitu Rp799,1 triliun.

" Ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi (Covid-19), TKD akan menembus angka Rp800 triliun lagi yaitu Rp811,7 triliun," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin 22 Agustus 2022.

TKD Tahun Anggaran 2023 nantinya akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan.

Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

1 dari 3 halaman

" Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah," jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan umum TKD Tahun 2023 memiliki empat tujuan. Pertama, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

" Ke dua, memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Lalu ke tiga, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Terakhir, yakni mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

2 dari 3 halaman

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

“ Arsitektur APBN Tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.

Jokowi menambahkan, APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

Untuk itu, Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal yang berkualitas sebagai bentuk komitmen menjaga agar fiskal tetap sehat dan mampu memelihara momentum pemulihan menguat.

3 dari 3 halaman

" Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif, terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.

Selain itu, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Arsitektur fiskal 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.

" APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," jelas Jokowi.