Ultimatim Keras Bos Pajak Buat Petinggi Google

`Ultimatum` keras ini disampaikan oleh petinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dream – Permasalahan pajak antara pemerintah dengan perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat, Google, belum menemukan titik cerah. Langkah damai yang ditawarkan pemerintah, masih belum disetujui kedua pihak.

Dilansir dari Merdeka.com, Kamis 22 Desember 2016, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan proses pemeriksaan terhadap Google ini masih berlanjut.

Tak seperti sebelumnya. Pemerintah kini bersuara lebih keras. JIka Google bersikukuh menolak membayar kewajiban pajaknya, pejabat Google bisa diseret ke penjara.

“ Kalau sudah punya tunggakan dan tidak bayar, itu urusan Pak Angin (Direktur Pemeriksaaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji). (Pejabatnya) bisa dimasukkan ke penjara juga,” kata Ken di Jakarta.

Dia mengatakan investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada Google tidak ada bedanya dengan investigasi yang dilakukan wajib pajak lainnya yang melanggar pajak.

“ Kalau dia menjadi subjek pajak di dalan negeri, ya, perlakuannya sama. Sekarang masuk tingkat penyidikan bukti permulaan karena data yang kami miliki tidak seperti yang mereka sampaikan. Prosesnya sama,” kata dia.

Sekadar informasi, Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Haniv, memastikan pemerintah akan melakukan full investigation terhadap Google jika sampai Februari 2017, pemerintah dan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini belum menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah pajak.

Pemerintah telah menawarkan tax settlement atau pengampunan pajak terhadap Google. Sayangnya, langkah ini masih belum memberikan pencerahan dalam menyelesaian masalah karena nilai yang diajukan Google terlalu kecil.

Padahal, Google cukup membayar utang pajak asli ditambah denda sebesar 150 persen jika menerima tawaran ini. Kalau menolak, lalu dibawa ke pengadilan dan kalah, Google bisa dikenakan denda hingga 400 persen.(Sah)