6 Tahun Tak Berubah, Tarif Tol Jakarta-Cikampek Bakal Naik?

Dream - Tarif tol Jakarta-Cikampek diprediksikan akan mengalami kenaikan setelah 6 tahun terakhir mengalami penyesuaian. Saat ini ruas tol Jakarta-Cikampek, termasuk jalan tol layang Muhammad bin Zayyed (MBZ), dikelola PT Jasa Marga Tbk.

Sinyal adanya penyesuaian tarif tol ini disampaikan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Subakti Syukur, yang mengatakan kenaikan tarif merupakan salah satu bukti kemudahan investasi. Kenaikan tarif juga sebagai jaminan bahwa dana investasi yang disuntik bisa kembali kepada pemodal.

"Jangan takut, pemerintah akan selalu menjaga iklim investasi dengan memberikan hak-haknya terutama penyesuaian tarif. Pak Danang sudah oke katanya, itu kita harapkan segera," ujar dia dalam Seremoni Transaksi Final 40 Persen Saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) ke PT Margautama Nusantara, Rabu, 21 Desember 2022.

Meskipun demikian, berapa besaran kenaikan tarif tol Jakarta-Cikampek belum disebutkan nominalnya.

Tarif Masih Digodok

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit menyampaikan dengan penyesuaian tarif tol Jakarta-Cikampek, jalan tol layang MBZ pun ikut terkena kenaikan tarif. 

"Mereka kan jadi satu sama bawah (Tol Jakarta-Cikampek), yang bawah sudah 6 tahun gak ada penyesuaian tarif," ujarnya saat ditemui.

Terkait besaran tarif, Danang mengatakan bahwa nilainya masih digodok oleh semua pihak yang terlibat. Dia juga belum bisa menyebut berapa besaran tarif yang akan berlaku.

"Belum putus (besaran tarif). Yaa secepatnya lah, kalau perhitungan kita bisa diterima kan itu kan hasil perhitungan bareng ya," ujarnya.

Sumber: Liputan6.com

Siap-Siap! Pembeli LPG Melon 3 Kg Wajib Tunjuk KTP Mulai Tahun Depan

Dream - Setelah wacana pembatasan pembeli BBM bersubsidi Pertalite, Pemerintah juga mulai melakukan uji coba pembelian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau LPG subsidi menggunakan KTP. Pembatasan ini dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga. 

Kebijakan penjualan LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran ini dilakukan dalam rangka mencocokkan data konsumen ke dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data konsumen akan diinput langsung ke website Subsidi Tepat milik Pertamina.

Aturan ini mulai diterapkan secara bertahap untuk seluruh wilayah Indonesia pada 2023 mendatang.

" Kita sedang mensinkronkan data P3KE dengan data pembeli LPG 3 kg," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 20 Desember 2022.

Irto memastikan ketentuan baru pembelian LPG bersubsidi ini tidak akan menyulitkan masyarakat yang memang berhak mendapatkannya. Pembeli yang berhak hanya diminta menunjukkan KTP, tanpa perlu mengunduh aplikasi ataupun Kode QR.

" Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya. Masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi ataupun QR Code," jelas Irto.

Aturan memperlihatkan KTP juga hanya diberlakukan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam P3KE. Sementara bagi konsumen yang sudah terdaftar P3KE, tidak perlu menunjukkan KTP.

" Bagi yang datanya belum masuk, maka data yang bersangkutan akan diupdate dan langsung bisa beli seperti biasa," ucap Irto.

Kota yang sudah dilakukan uji coba tahap awal yakni Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang.

" Saat ini, kita baru melakukan uji coba di sekitar 5 kecamatan, tahun depan akan kita roll out secara bertahap," ujar Irto.