Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 20 Januari 2020 16:48
Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR
Mereka menolak aturan tersebut.

Dream - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin 20 Januari 2020.

Penolakannya juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya, Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Dikutip dari Liputan6.com, Presiden KSPI sekaligus Presiden Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, mengatakan, kaum buruh sebenarnya setuju dengan investasi. Tapi, kata dia, buruh akan menolak jika kesejahteraan dan masa depan mereka dikorbankan demi investasi.

Said keberatan keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimun, menghilangkan pesangon membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghikangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

“ Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” kata dia di Jakarta.

Menurut World Economic Forum, tambah Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. " Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," kata Said.

1 dari 6 halaman

Investasi Asing

Sementara itu, Ketua Harian KSPI, Muhamad Rusdi, mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

" Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" kata Rusdi.

Dia menyebut penerbitan PP 78 tahun 2015 bertujuan untuk menahan laju kenaikan upah minimum dan berdampak pada stagnan angka konsumsi rumah tangga.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

" Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," kata dia.

2 dari 6 halaman

Pembatasan Upah dan Pencabutan Subsidi Turunkan Daya Beli

Rusdi mengatakan pembatasan upah dan pencabutan subsidi menurunkan daya beli buruh formal dan informal. Kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.

“ Kalau daya beli meningkat, konsumsi akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, hal itu akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Rusdi meminta negara berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil. Dikatakan bahwa negara tak boleh abai, apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Caranya dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.


(Sumber: Liputan6.com/Septian Deny)

3 dari 6 halaman

Besok, Buruh Demo Besar-besaran

Dream – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo besar-besaran di sepuluh provinsi, Rabu 2 Oktober 2019. Aksi unjuk rasa ini menyuarakan isu-isu terkait buruh.

Aksi demonstrasi ini rencananya akan diikuti oleh 50 ribu peserta. Di Jakarta, aksi demo akan dipusatkan di depan Gedung DPR, Jakarta. Acara dimulai pukul 09.00 WIB.

 

© MEN

 

Ada tiga tuntutan yang disuarakan, yaitu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta menolak upah murah.

4 dari 6 halaman

Tak Cukup dengan Lobi

Menurut Liputan6.com, KSPI menyatakan akan menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) untuk memperjuangan tuntutannya. Sebelumnya Presiden KSPI, Said Iqbal, telah menyampaikan gagasannya kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor.

KSPI merasa tidak cukup dengan melakukan pelobian, maka selanjutnya serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa atau aksi demi menyampaikan aspirasi.

" Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata dia.

Menurut Said, aksi demonstrasi sendiri merupakan sesuatu hal yang biasa untuk menyampaikan aspirasi.

" Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khususnya di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Chrismonica)

5 dari 6 halaman

Tolak BPJS Kesehatan Naik, Buruh Kepung Jakarta Pada 2 Oktober 2019

Dream – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 direspons negatif kalangan buruh. Para pekerja ini rencananya akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 mendatang.

Aksi demonstrasi menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diklaim akan melibatkan 150 ribu buruh. Selain di Jakarta, rencana aksi juga akan digelar di 10 provinsi lain di Indonesia.

Dalam aksi tersebut, KSPI akan mengusung dua isu yaitu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“ (Pada) 2 Oktober, 150 ribu buruh kita akan melakukan aksi besar-besaran dengan titik pusat di DPR, ada dua isu yang diangkat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 5 September 2019.

 

© Dream

 

Para buruh akan bergerak di sepuluh kota industri. Perserikatan buruh ini menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Kenaikan iuran justru akan memberatkan masyarakat.

Dia menyampaikan, KSPI bakal menempuh jalur citizen lawsuit atau gugatan warga agar iuran BPJS Kesehatan tidak jadi naik serta meminta UU Ketenagakerjaan tak jadi direvisi.

6 dari 6 halaman

Soroti Perubahan Iuran Jaminan Sosial

Lebih lanjut, terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Iqbal menyarankan pemerintah meniru cara negara lain sebelum mengambil keputusan. Di negara lain, pemerintah biasanya menggelar proses sesi dengar pendapat dengan masyarakat sebagai pihak pembayar sebelum memutuskan kenaikan iuran.

" Jadi pembayar iuran dari penyelenggaran jaminan kesehatan itu ada tiga; pemerintah melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran), pengusaha 4 persen, dan penerima upah (yang bekerja di perusahaan atau yang mandiri) 1 persen. Jadi itu harus public hearing, Karena ada 3 pihak itu," jelasnya.'

Said Iqbal pun menyatakan bahwa BPJS Kesehatan saat ini adalah milik rakyat. Berdasarkan perintah undang-undang yang membawahinya, ia menambahkan, hal tersebut dilaksanakan konstitusi dan dibayarkan oleh negara, buka pemerintah.

" Oleh karena itu, setiap kenaikan karena itu bukan milik pemerintah. Maka kewajiban pemerintah dan BPJS kesehatan dia harus public hearing, uji publik, karena pemiliknya rakyat!" tegas dia.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

Beri Komentar