Wapres: 1,3 Persen Orang Indonesia Telah Divaksin Lengkap

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 6 April 2021 18:12
Wapres: 1,3 Persen Orang Indonesia Telah Divaksin Lengkap
Vaksin COVID-19 dipercaya bisa menahan laju penyebaran virus tersebut.

Dream – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan saat ini, masyarakat global sedang memerangi pandemi COVID-19 dan berpacu untuk memproduksi vaksinnya. Program vaksinasi COVID-19 menjadi game changer dalam pemulihan ekonomi.

“ Semua negara mengamankan pasokan dan distribusi vaksin,” kata KH Ma’ruf Amin dalam webinar “ Forum Indonesia Bangkit: Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi”, Selasa 6 April 2021.

Dia mengatakan muncul kekhawatiran di negara-negara terhadap negara produsen vaksin. Mereka cemas kalau-kalau negara itu menahan produksi vaksin.

Indonesia, lanjut Ma’ruf, bersama negara-negara lainnya dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional terkait masalah vaksinasi COVID-19.

Mulai dari distribusi hingga masalah diagnostik untuk menangani pandemi secara adil bagi semua masyarakat dunia.

“ Kita patut bersyukur upaya diplomasi cepat yang dilakukan pemerintah sejak tahun lalu, untuk mengamankan pasokan vaksin,” kata dia.

Ma’ruf mencatat, sejak 2021, Indonesia telah memulai vaksinasi dan sampai 31 Maret 2021, telah dilakukan vaksinasi kepada lebih dari 8 juta orang. Lebih dari 3,6 juta orang mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang lengkap atau 1,3 persen dari jumlah penduduk.

“ Secara keseluruhan, sudah disuntikkan 11,6 juta dosis vaksin dan Indonesia termasuk 9 negara besar yang melakukan vaksinasi melalui Our World in Data,” kata dia. 

1 dari 2 halaman

Jubir: Wapres Minta Masyarakat Tetap Ibadah Ramadan di Rumah

    Jubir: Wapres Minta Masyarakat Tetap Ibadah Ramadan di Rumah© Dream
    Situasi pandemi saat Ramadan nanti belum benar-benar membaik.

    Dream - Sebentar lagi, Ramadan akan menyapa umat Islam. Ramadan tahun ini masih berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19.

    Meski mulai menunjukkan perkembangan membaik, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap meminta masyarakat untuk melaksanakan ibadah Ramadan di rumah saja. Sebab pandemi belum benar-benar berakhir.

    " Kalau hal yang terkait dengan imbauan agar beribadah di rumah, saya kira itu akan tetap ya akan dilakukan oleh Wapres karena kalau kerumunan itu saya kira juga harus dihindari," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

    Di tahun lalu, sholat Tarawih dan Idul Fitri dilaksanakan umat Islam di rumah. Ini karena kasus Covid-19 di Indonesia sangat tinggi.

    Terkait rencana pelonggaran mudik Lebaran 1442H/2021M, Masduki menyatakan hal itu masih akan dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Masduki mengakui keputusan soal mudik memang pelik.

    Pemerintah sepenuhnya menyadari mudik merupakan tradisi masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah terus mengejar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar kekebalan kelompok (herd immunity) dapat segera tercapai.

    " Jadi adanya tradisi mudik dan itu juga menjadi persoalan yang pelik ya. Dari sisi kita ingin mencapai target bagaimana agar herd immunity dan suksesnya vaksinasi itu harus kita laksanakan," kata Masduki, dikutip dari Wapresri.go.id

    2 dari 2 halaman

    Wapres Ma'ruf Amin Perkirakan Keputusan Mudik Lebaran Diumumkan Jelang Puasa

    Wapres Ma'ruf Amin Perkirakan Keputusan Mudik Lebaran Diumumkan Jelang Puasa© Dream

    Pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek.

     

    Dream - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin memastikan kebijakan terkait mudik Lebaran tahun ini belum diputuskan pemerintah. Kiai Ma'ruf menegaskan keputusan akhir perihal kebijakan ini baru akan ditetapkan usai rapat kabinet dan diumumkan sebelum Bulan Ramadan tiba.

    " Soal mudik Lebaran belum kita putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa itu nanti ada keputusan," ujar Kiai Ma'ruf.

    Kiai Ma'ruf mengakui mudik merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia. Tetapi, mudik tahun ini masih berhadapan dengan bahaya lantaran masih dalam situasi pandemi.

    " Setelah nanti dilakukan rapat kabinet," kata Kiai Ma'ruf.

    Menurut Kiai Ma'ruf, keputusan terkait mudik harus didasarkan pada pertimbangan cukup matang. Sebab, ada risiko peningkatan kasus Covid-19 yang harus diwaspadai.

    " Kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik dampak pada peningkatan penularan, itu saya kira nanti ada perhitungan-perhitungan pasti," terang dia.

    Jika dampak mudik cukup besar, kata Ma'ruf, tentu akan diberlakukan pelarangan. Namun demikian, Pemerintah tentu akan memikirkan alternatif agar kasus Covid-19 dapat ditekan.

    " Tapi putusannya nanti saya kira, mana yang terbaik," terang Kiai Ma'ruf, disiarkan YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Beri Komentar