Ridwan Kamil Setop Proyek Infrastruktur Rp140 M Demi Atasi Kelangkaan Obat

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 8 Juli 2021 06:12

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

11 proyek infrastruktur Jabar dihentikan sementara.

Dream - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan anggaran khusus untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan obat-obatan. Dana tersebut diambilkan dari sejumlah pos, salah satunya dengan menghentikan proyek infrastruktur.

" Kelangkaan obat sudah diantisipasi, kamu sudah anggarkan untuk pemulihan obat termasuk pemberhentian infrastruktur Rp140 miliar," ujar Ridwan, disiarkan kanal YouTube Humas Jabar.

Ridwan mengatakan terdapat 11 proyek infrastruktur yang dihentikan sementara. Anggarannya akan dialihkan untuk penyediaan obat-obatan.

" Sehingga krisis obat sudah kita kendalikan," kata Ridwan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan farmasi. " Sekda dan Kadinkes sudah rapat dengan 10 perusahaan farmasi yang produksi obat," kata dia.

1 dari 3 halaman

Pasokan Oksigen Memadai

Terkait pasokan oksigen, Ridwan mengatakan Pemprov telah berkolaborasi dengan Kementerian BUMN. Selain itu, Pemprov Jabar mendapatkan dukungan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan PT Pertamina (Persero).

" Saya ucapkan terima kasih mendapat bantuan oksigen banyak sekali dari Krakatau Steel, dari Pertamina, dan dari Pusri, jadi dari Sumatera pun kita kejar dalam perjalanan untuk menambal neraca oksigen," kata dia.

Lebih lanjut, Ridwan mengatakan pihaknya sudah mengelola secara lebih baik. Pemprov akan segera menyiapkan gudang untuk penampungan oksigen.

" Kota kabupaten juga akan punya oksigen sehingga nanti rumah sakit-rumah sakit bisa meminta gudang-gudang oksigen kota kabupaten, nanti provinsi akan mengatur suplai oksigen," kata dia.

2 dari 3 halaman

Ridwan Kamil: Masih Ada Kerancuan Definisi Sektor Esensial dan Kritikal

Dream - Gubernur Ridwan Kamil menyatakan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Barat belum memuaskan. Indikasi ini terlihat dari belum tercapainya target penurunan mobilitas sebesar 30 persen namun baru di angka 17 persen.

Ridwan mengatakan mobilitas masih tinggi, kebanyakan karena alasan bekerja. Ternyata, masyarakat belum memahami mana sektor esensial dan kritikal.

" Masih ada kerancuan sektor kritikal esensial, itu nanti kita akan dilakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas," ujar Ridwan, dalam konferensi pers virtual disiarkan kanal Humas Jabar.

Ridwan menjelaskan pihaknya juga akan menerapkan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak menerapkan Work From Home 100 persen. Dia menyebut ada beberapa industri yang teridentifikasi melakukan pelanggaran seperti tidak memiliki Satgas Covid-19.

" Sehingga banyak mereka yang kena Covid, karyawannya hanya dipulangkan tidak diurus, nah ini menimbulkan klaster keluarga," kata dia.

3 dari 3 halaman

Tindakan Tegas

Selain itu, terdapat industri yang tetap beroperasi. Padahal tidak termasuk sektor kritikal dan esensial

" Tim dari polisi akan segera melakukan razia-razia ke industri-industri juga."

Ridwan mengatakan, jalur komando atau koordinasi antara Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri akan digelar sepekan sekali untuk membahas evaluasi dan penanganan PPKM Darurat. Tetapi jika kondisi mendesak, maka akan digelar tiga hari sekali.

" Kemudian tiga hari sekali kita dievaluasi oleh Pak Luhut (Menko Marinves) dengan statistik sebagai dasar dari apa-apa yang kita bahas," kata dia.