Ajak Bangsamoro, Filipina Akan Segera Punya Bank Syariah

MinDA: Lembaga Keuangan Syariah RI Tertarik Investasi di Filipina

Dream – Filipina terus mendorong rencana pengembangan untuk minoritas Muslim di Pulau Mindanao. Otoritas Pengembangan Mindanao (MinDA) mengincar lembaga keuangan syariah untuk mendanai pengembangan dan industri halal di daerahnya.

“ Ada minat dari lembaga keuangan syariah untuk mendukung, khususnya sektor pertanian dan industri halal di sini,” kata Kepala Divisi Urusan Publik MinDA, Adrian Tamayo, di Davao, Filipina, dikutip dari Gulf Times, Rabu 16 Januari 2019.

Tamayo mengatakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah bergantung kepada regulasi yang tepat untuk sektor ini di Filipina. Regulasi itu masih menanti banyak pemangku kepentingan.

Untuk merilis instrumen keuangan syariah seperti sukuk, kerangka kerja hukum dan peraturannya harus ada terlebih dahulu.

“ Kalau disetujui oleh kongres, dewan moneter bank sentral Filipina bisa mengizinkan bank syariah. Ini juga dapat memberikan wewenang kepada bank konvensional untuk terlibat dalam pengaturan perbankan syariah, termasuk struktur dan transaksi, melalui unit bank syariah yang ditunjuk,” kata dia.

Tamayo mengatakan lembaga keuangan syariah dari Timur Tengah dan Indonesia ingin masuk ke Mindanao setelah disahkan Undang-Undang Otonomi Bangsa Moro yang disahkan pada 2018. Regulasi keuangan syariah ini akan melengkapi beleid itu dan mendorong lembaga keuangan syariah berbisnis di Minadanao.

Menurut regulasi perbankan tahun 1994, bank asing dan lembaga keuangan bisa beroperasi di sana, tapi itu tak menarik perbankan syariah. Sebab, tak ada aturan keuangan syariah yang jelas. Perbankan syariah di Filipina dimonopoli oleh bank syariah pelat merah, Al Amanah.(Sah)

Alasan Pemerintah Cari Pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Industri Halal Mindanao

Tamayo juga mengatakan perbankan konvensional asing biasanya fokus untuk mendanai proyek-proyek besar, seperti Metro Manila. Mereka tak menjamah Mindanao dengan alasan masalah keamanan, kelayakan finansial, dan pasar yang kecil.

Dengan adanya kerangka kerja untuk bank syariah, dia optimistis dana dari lembaga keuangan syariah dan investor bisa masuk. Dikatakan bahwa bank dan investor dari Brunei juga melirik Mindanao.

Sekadar informasi, daerah ini dibidik untuk dijadikan pengembangan industri halal. Dewan Sertifikasi Halal Muslim Mindanao menjadi satu-satunya pemberi sertifikat halal resmi dan terakreditasi di Filipina.

Pemerintah di sana membentuk Zona Ekonomi Khusus Zamboanga untuk zona pengolahan halal. Zona ini dipromosikan untuk investor asing. Kota Cotobato di Mindanao juga dikembangkan jadi pusat makanan halal.

Filipina Pilih Keuangan Syariah Buat Pulihkan Kota yang Rusak

Dream – Wilayah Filipina bagian selatan di Mindanao, ingin menggunakan skema keuangan syariah untuk menggalang dana perbaikan dan pembangunan kembalai Kota Marawi. Kota ini rusak akibat baku tembak tentara Filipina dengan kelompok militan ISIS.

Dilansir dari Gulf Times, Rabu 19 Juli 2017, skema  ini juga membuka pintu untuk dukungan moneter dan partisipasi dari Timur Tengah.

Sekadar informasi, perang antara tentara Filipina dengan kelompok militan ISIS sejak dua bulan yang lalu, membuat kota ini porak poranda. Sebanyak 400 ribu warga sipil telah diungsikan. Tentara Filipina telah memukul mundur kelompok ini ke luar kota.

Sejak kelompok militan berhasil ditendang, pemerintah Filipina berencana untuk memulihkan kota tersebut walaupun belum ada indikasi kapan pertempuran tersebut akan berakhir.

Terlepas dari janji Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang akan memberikan bantuan dana sebesar 20 miliar peso atau US$396 juta (Rp5,27 triliun), Otoritas Pengembangan Mindanao mengusulkan pembangunan kota ini menggunakan keuangan syariah.

Direktur Promosi, Investasi, Hubungan Internasional, dan Urusan Publik Mindanao, Romeo Montenegro,  mengatakan banyak pejabat dan penduduk menginginkan skema keuangan yang peka terhadap budaya daerah, yaitu keuangan syariah. Namun, pemulihan kota dengan skema keuangan syariah punya beberapa rintangan dan sebagian besar bersifat hukum.

Belum lagi Filipina hanya ada satu bank syariah, yaitu Al Amanah Islamic Investment Bank. Ditambah, negara ini belum punya kerangka keuangan syariah. Pemulihan kota dengan keuangan syariah pun memerlukan persetujuan dari Bank Sentral Filipina.

Montenegro pun mendorong pemerintah Filipina untuk membuat kerangka keuangan syariah untuk mempersingkat dan mempermudah skema keuangan syariah. Dengan begitu, rekonstruksi Kota Marawi bisa menjadi pilot project pembangunan dengan keuangan syariah. Kerangka ini juga bisa menarik investor-investor dari Timur Tengah untuk turut berpartisipasi.

“ Begitu kerangka perbankan syariah diterapkan, kami akan memiliki mekansime khusus untuk menerapkan keuangan syariah secara penuh di Filipina dan ini akan sangat memungkinkan upaya rekonstruksi di Kota Marawi karena entitas dan investor di Timur Tengah ingin menyalurkan pembiayaan lebih efektif lewat lembaga keuangan syariah,” kata dia.

Filipina Kian Serius Garap Produk Halal

Dream – Filipina mendapatkan keanggotaan International Halal Accreditation Forum (IHAF). Keanggotaan ini bisa mendorong Filipina untuk menggenjot industri halal lokal di negeri sendiri. 

Dilansir dari Philstar, Senin 11 Desember 2017, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina mengatakan Biro Akreditasi Filipina telah menandatangani kesepakatan keanggotaan dengan IHAF.

Dengan menjadi anggota IHAF, Filipina bisa mendapatkan masukan-masukan dari IHAF untuk meningkatkan pertumbuhan industri halal.

“ Keanggotaan ini bisa mendorong perdagangan halal antara Filipina dengan negara anggota IHAF,” kata Departemen Perdagangan dan Industi.

IHAF merupakan badan akreditasi independen dan non pemerintah. Lembaga ini diberi mandat untuk menerapkan standar halal di setiap wilayahnya.

Dengan mandat ini, IHAF menetapkan standar yang kuat untuk industri makanan dan minuman halal. Tujuannya untuk melindungi konsumen halal dan menfasilitasi perdagangan internasional.

Bergabungnya Filipina dengan IHAF memberikan keuntungan tersendiri bagi negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan produk halal. Filipina membidik ekspor produk halal bisa digandakan tahun depan. Mereka juga ingin memperbesar market share pasar halal global.

Saat ini, pemerintah berusaha meningkatkan ekspor produk halal dari US$800 juta (Rp10,83 triliun) menjadi US$1,4 miliar (Rp18,96 triliun) tahun 2018. (ism)