Dana tersebut terungkap dari laporan repatriasi pajak dalam program tax amnesty. Selain Singapura, negara mana lagi?
Dream - Singapura ternyata selama ini telah menjadi tempat menyimpan uang orang Indonesia. Terbukti total repatriasi pajak dalam program tax amnesti terbesar berasal dari Singapura.
Laporan terbaru Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menunjukan, total harta yang dideklarasi warga Indonsia dalam program amnesti pajak hingga 5 September 2016 mencapai Rp223,9 triliun.
Dari jumlah tersebut, deklarasi harta dari dalam negeri tercatat mencapai Rp175,21 triliun, dari luar negeri sebesar Rp35,6 triliun, dan repatriasi sebesar Rp13,08 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, repatriasi terbesar berasal dari negara tetangga Singapura, dengan repatriasi sebesar Rp6,27 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp30,44 triliun.
“ Repatriasi paling tinggi itu ternyata masih didominasi negara tetangga Singapura,” katanya dikutip Dream dari laman Kemenkeu, Kamis, 8 September 2016.
Setelah Singapura, Ditjen Pajak melaporkan dana repatriasi terbesar kedua berasal dari Australia, sebesar Rp124,72 miliar dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp2,41 triliun. Disusul Swiss dengan Rp677,10 miliar dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp660,34 miliar.
Di posisi keempat, Amerika Serikat dengan repatriasi sebesar Rp86,24 miliar dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp914,99; diikuti oleh Kepulauan Virgin (British Virgin Island/BVI), dengan total repatriasi sebesar Rp32,66 miliar dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp927,31 miliar.
“ Ini yang masih sebagian, masih September awal, diharapkan sampai dengan akhir September nanti akan sesuai harapan kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan jenisnya, kelompok harta yang paling banyak dilaporkan didominasi oleh kas dan setara kas, dengan total deklarasi mencapai Rp87 triliun. Urutan selanjutnya yaitu investasi surat berharga, dengan total deklarasi sebesar Rp64 triliun.
“ Diikuti oleh piutang dan persediaan Rp36 triliun; tanah dan bangunan Rp39 triliun; logam mulia, harta bergerak dan yang lain Rp9 triliun; kendaraan bermotor Rp3 triliun, kemudian harta tak berwujud lainnya Rp70 miliar,” katanya. (Sah)
