Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
© MEN
Pink tax digunakan untuk menggambarkan selisih harga produk atau layanan yang dipasarkan kepada perempuan dibandingkan produk sejenis untuk laki-laki.
DREAM.CO.ID - Bayangkan dua pisau cukur dengan fungsi serupa dipajang berdampingan di rak toko. Bentuk dan cara kerjanya hampir sama, tetapi satu dikemas dengan warna biru dan dipasarkan untuk laki-laki, sementara lainnya berwarna merah muda dan ditujukan kepada perempuan. Ketika harga produk berwarna merah muda ternyata lebih tinggi, muncul pertanyaan: apakah konsumen sedang membayar kualitas tambahan atau sekadar membayar biaya pemasaran berdasarkan gender?
Fenomena tersebut dikenal sebagai pink tax. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan selisih harga produk atau layanan yang dipasarkan kepada perempuan dibandingkan produk sejenis untuk laki-laki. Perbedaannya dapat muncul pada pisau cukur, deodoran, sampo, pakaian, mainan anak, hingga jasa seperti potong rambut dan binatu.
Meskipun menggunakan kata tax atau pajak, pink tax bukan pungutan resmi pemerintah. Istilah ini merujuk pada praktik penetapan harga oleh produsen atau penyedia jasa yang membuat konsumen perempuan membayar lebih mahal untuk barang atau layanan yang memiliki fungsi sebanding.
Salah satu penelitian yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan pink tax diterbitkan New York City Department of Consumer Affairs pada 2015. Laporan berjudul From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer itu membandingkan 794 produk dari 91 merek yang dijual di 24 toko.
Penelitian tersebut menemukan bahwa produk yang ditujukan untuk perempuan rata-rata berharga 7 persen lebih tinggi dibandingkan produk serupa untuk laki-laki. Perbedaan ditemukan dalam lima kelompok industri, mulai dari mainan dan aksesori, pakaian anak, pakaian dewasa, produk perawatan pribadi, hingga perlengkapan kesehatan untuk kelompok lanjut usia. Secara keseluruhan, produk perempuan memiliki harga lebih tinggi dalam 42 persen perbandingan.
Temuan lain muncul dari penelitian Rong Zhang dan Yu Yvette Zhang yang diterbitkan dalam Southern Economic Journal pada 15 September 2026. Dengan menggunakan data penjualan NielsenIQ dari lebih dari 30.000 gerai ritel dan 90 jaringan toko di Amerika Serikat, keduanya meneliti perbedaan harga sikat gigi yang dipasarkan berdasarkan gender.
Hasilnya, sikat gigi yang ditujukan kepada perempuan rata-rata berharga 2,6 persen lebih tinggi daripada produk untuk laki-laki. Pada produk anak-anak, sikat gigi yang dipasarkan kepada anak perempuan rata-rata 5,5 persen lebih mahal dibandingkan produk untuk anak laki-laki. Setelah memperhitungkan karakteristik produk dan periode penjualan, selisih harga untuk produk laki-laki tercatat sekitar 3,8 persen lebih rendah.
Sikat gigi menjadi objek penelitian yang menarik karena fungsi dasarnya relatif sama. Perbedaan produk lebih banyak terlihat pada warna, kemasan, karakter yang digunakan, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, selisih harga tidak selalu bisa dijelaskan oleh perbedaan fungsi barang.
Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan menetapkan harga berbeda untuk produk yang ditujukan kepada konsumen laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah segmentasi pasar. Perusahaan membuat variasi produk berdasarkan anggapan mengenai selera dan kebutuhan masing-masing kelompok konsumen.
Warna, aroma, desain kemasan, bentuk, hingga pilihan model dapat digunakan untuk membedakan produk. Strategi tersebut membuat barang yang sebenarnya memiliki kegunaan serupa terlihat sebagai produk berbeda. Konsumen kemudian diarahkan memilih barang yang dianggap sesuai dengan identitas gendernya.
Perbedaan itu juga berkaitan dengan kesediaan konsumen membayar. Perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi ketika konsumen menganggap produk tertentu lebih cocok dengan kebutuhan atau preferensinya dan tidak mudah beralih ke produk lain.
Namun, tidak semua perbedaan harga merupakan bentuk diskriminasi. Bahan baku, ukuran, formula, kualitas, proses produksi, serta biaya distribusi memang dapat memengaruhi harga. Karena itu, membandingkan dua produk hanya berdasarkan warna kemasan atau harga jual belum cukup untuk menyimpulkan adanya pink tax.
Penelitian dalam jurnal Marketing Science yang diterbitkan pada 2023 memberikan gambaran mengenai kerumitan tersebut. Penelitian terhadap produk perawatan pribadi menemukan bahwa lebih dari 80 persen produk yang dijual telah dibedakan berdasarkan gender. Namun, ketika peneliti membandingkan produk laki-laki dan perempuan dari produsen yang sama dengan komposisi bahan serupa, mereka tidak menemukan pola bahwa produk perempuan selalu lebih mahal. Dalam tiga dari lima kategori yang dibandingkan, produk perempuan justru memiliki harga lebih rendah.
Artinya, besarnya selisih harga sangat bergantung pada jenis barang dan metode perbandingan yang digunakan. Perbedaan harga memang bisa terjadi, tetapi penyebabnya tidak selalu sama.
Di Indonesia, pembahasan pink tax banyak berkaitan dengan produk perawatan pribadi. Penelitian tugas akhir di Institut Teknologi Bandung pada 2024, misalnya, melibatkan wawancara dengan 10 perempuan dan survei terhadap 254 responden perempuan. Penelitian tersebut mengkaji persepsi konsumen terhadap perbedaan harga produk perawatan pribadi untuk perempuan dan laki-laki.
Hasilnya menunjukkan bahwa responden secara umum memandang pink tax sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Persepsi tersebut turut memengaruhi perilaku pembelian serta ketertarikan terhadap produk yang tidak membedakan konsumen berdasarkan gender.
Penelitian lain yang diterbitkan pada 27 Oktober 2026 oleh peneliti Universitas Diponegoro melibatkan 201 konsumen produk perawatan pribadi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap pink tax berkaitan dengan tuntutan agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menetapkan harga. Transparansi dan pertanggungjawaban harga juga berperan dalam membentuk niat konsumen untuk membeli produk.
Meski demikian, penelitian berbasis persepsi konsumen belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh produk perempuan di Indonesia memang lebih mahal. Sampai saat ini, temuan tersebut belum menggantikan kebutuhan akan survei harga berskala nasional yang membandingkan produk dengan merek, ukuran, komposisi, dan kualitas setara.
Pink tax juga perlu dibedakan dari tampon tax, istilah yang digunakan dalam perdebatan mengenai pajak atas produk menstruasi, seperti pembalut dan tampon. Tampon tax berkaitan dengan kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah terhadap produk tersebut, sedangkan pink tax merupakan perbedaan harga yang ditetapkan pelaku usaha berdasarkan segmentasi gender.
Pembedaan ini penting karena keduanya membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Perdebatan mengenai tampon tax berkaitan dengan perlakuan fiskal terhadap kebutuhan biologis, sementara pink tax lebih dekat dengan persoalan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan transparansi harga.
Di California, Amerika Serikat, misalnya, pemerintah negara bagian melalui AB 1287 melarang penjual menetapkan harga berbeda untuk produk yang secara substansial serupa hanya karena produk tersebut dipasarkan kepada gender tertentu. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh upaya hukum untuk mengatasi perbedaan harga berbasis gender.
Bagi konsumen, langkah sederhana untuk mengenali kemungkinan pink tax adalah membandingkan harga berdasarkan berat atau volume, komposisi bahan, fungsi, dan kualitas produk, bukan hanya melihat merek atau warna kemasan. Produk yang dipasarkan untuk laki-laki juga dapat menjadi alternatif selama sesuai dengan kebutuhan.
Persoalan pink tax bukan semata-mata tentang produk berwarna merah muda yang dijual lebih mahal. Isu utamanya adalah apakah perbedaan harga memiliki alasan yang masuk akal atau justru memanfaatkan kebiasaan konsumsi dan stereotip gender. Ketika fungsi dan kualitas barang setara, konsumen berhak mengetahui alasan di balik perbedaan harga yang harus mereka bayar.