Prabowo tidak menolak niatan tersebut. Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.
DREAM.CO.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri, Selasa 10 November 2026. Putra sulung Joko Widodo tersebut menyampaikan pengunduran diri itu dalam pertemuan 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang, berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Jakarta.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut bahwa Prabowo menolak niatan Gibran tersebut. Prabowo, kata dia, dalam pertemuan itu memberikan saran-saran kepada putra sulung Joko Widodo itu.
Dalam pertemuan itu juga Gibran meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipersoalkan. “Memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan Tata Usaha Negara,” tambah Prasetyo Hadi.
Soal proses penggalangan penggunaan Hak Menggunakan Pendapat (HMP) yang dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses tersebut. “Kami menghormati,” kata Prasetyo.
Saat ini, Gibran memang sedang digoyang isu pemakzulan. Sejumlah anggota Dewan tengah menggalang tanda tangan untuk menggunakan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan pimpinan Dewan telah menerima laporan terkait usulan penggunaan HMP terkait polemik ijazah Gibran. DPR berkomitmen menindaklanjuti inisiatif tersebut.
“Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Gedung DPR.
Menurut Puan, DPR akan mengikuti mekanisme yang ada. Semua proses harus sesuai dengan konstitusi. “Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tambah Puan.
Isu pemakzulan itu mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. MA juga memerintahkan surat keterangan itu ditarik untuk dimusnahkan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara syarat pencalonan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun menurut MK, temuan mengenai tidak adanya ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tersebut merupakan ranah lembaga lain yang berwenang menilai keabsahan dan pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden.
