Cuti Bersama Tak Lagi Memotong Jatah Cuti Tahunan, Ini Aturan Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Cuti Bersama Tidak Lagi Mengurangi Jatah 12 Hari

Pasal 118 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Salah satu hak yang ditegaskan dalam pasal tersebut adalah cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja menjalani masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Ketentuan yang menjadi perhatian terdapat pada ayat (6), yang berbunyi: "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh."

Dengan aturan tersebut, perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan penetapan pemerintah tidak dapat mengambil jatah cuti tahunan karyawan sebagai pengganti hari libur tersebut. Artinya, pekerja tetap memiliki hak cuti tahunan sesuai ketentuan meskipun perusahaan memberikan libur bersama.

Sebagai gambaran, seorang pekerja yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak cuti tahunan 12 hari kerja tetap mempunyai jatah tersebut meskipun perusahaan menerapkan sejumlah hari cuti bersama dalam kalender kerja. Hari-hari cuti bersama tidak boleh dihitung sebagai penggunaan cuti tahunan.

Sementara itu, Pasal 118 ayat (7) menyebutkan bahwa pelaksanaan cuti tahunan diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat mengatur tata cara pengajuan, penjadwalan, dan penggunaan cuti tahunan, tetapi pengaturan internal tersebut harus mengikuti batas minimum hak yang ditetapkan undang-undang.

Berbeda dari Ketentuan Cuti Bersama Sebelumnya

Perubahan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan mekanisme yang berlaku sebelumnya. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan, cuti bersama di lingkungan swasta bersifat fakultatif atau pilihan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, pekerja yang mengambil cuti pada hari cuti bersama akan kehilangan jatah cuti tahunan. Sebaliknya, karyawan yang tetap masuk bekerja pada hari tersebut tidak kehilangan hak cuti dan memperoleh upah seperti hari kerja biasa.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Keputusan yang diterbitkan pada September 2025 itu menyebut pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai atau karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing instansi atau perusahaan.

Namun, setelah UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, aturan mengenai pengurangan cuti tahunan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan baru. Pasal 310 undang-undang ini menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Artinya, ketentuan lama yang membolehkan pemotongan cuti tahunan untuk cuti bersama tidak dapat lagi dijadikan dasar apabila bertentangan dengan Pasal 118 ayat (6).

Apakah Perusahaan Wajib Meliburkan Karyawan Saat Cuti Bersama?

Meski melarang pemotongan jatah cuti tahunan, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh perusahaan otomatis harus menghentikan operasional setiap kali pemerintah menetapkan cuti bersama.

Pasal 118 ayat (6) menggunakan frasa "dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama". Rumusan ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mengatur konsekuensi ketika perusahaan memberlakukan cuti bersama, bukan mewajibkan setiap perusahaan memberikan libur tanpa mempertimbangkan kebutuhan operasionalnya.

Karena itu, pekerja tetap perlu memperhatikan kebijakan perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. Perusahaan yang memiliki kegiatan operasional tertentu juga dapat mengatur penugasan karyawan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, cuti bersama perlu dibedakan dari hari libur resmi nasional. Pasal 125 UU Pelindungan Ketenagakerjaan menyatakan pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Apabila jenis dan sifat pekerjaan mengharuskan kegiatan tetap berjalan atau terdapat kesepakatan tertentu, pemberi kerja dapat menugaskan pekerja dengan kewajiban membayar upah lembur sesuai ketentuan.

Dengan demikian, cuti bersama dan hari libur nasional bukan dua istilah yang dapat dipertukarkan. Keduanya memiliki dasar pengaturan dan konsekuensi yang berbeda bagi hubungan kerja.

Hak Istirahat dan Cuti Diperkuat dalam UU Baru

Aturan mengenai cuti bersama merupakan bagian dari pengaturan lebih luas tentang hak istirahat pekerja. Dalam Pasal 118, pemberi kerja diwajibkan menyediakan waktu istirahat di antara jam kerja, istirahat mingguan, dan istirahat panjang.

Pekerja dengan pola enam hari kerja dalam sepekan berhak memperoleh satu hari istirahat mingguan. Sementara itu, pekerja dengan pola lima hari kerja berhak mendapatkan dua hari istirahat mingguan. Undang-undang juga mengatur istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja secara berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya.

Terdapat satu ketentuan yang perlu diperhatikan. Pekerja yang mengambil hak istirahat panjang tersebut tidak berhak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan. Ketentuan ini berbeda dari cuti bersama karena merupakan pengaturan khusus mengenai istirahat panjang.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan hak istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5). Berdasarkan Pasal 282, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, ancaman dendanya berada pada kategori IV hingga kategori VI.

Namun, rumusan Pasal 282 tersebut secara khusus merujuk pada ketentuan waktu istirahat dan cuti dalam ayat-ayat yang disebutkan, bukan secara langsung menyebut pelanggaran atas larangan pemotongan cuti bersama pada ayat (6). Karena itu, sanksi tersebut perlu dibaca sesuai unsur pelanggaran yang diatur undang-undang.

Bagi pekerja, perubahan ini memberikan kepastian bahwa hari cuti bersama yang diterapkan perusahaan tidak lagi menghabiskan jatah cuti tahunan. Sementara bagi perusahaan, kebijakan cuti dan peraturan internal perlu disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.