Demokrat Rebut Kongres AS, Kekalahan Trump Buka Peluang Akhiri Perang Iran, tetapi Serangan Masih Berlanjut

Demokrat Menang di Negara Bagian yang Selama Ini Dikuasai Republik

Salah satu kejutan terbesar dalam pemilu kali ini terjadi di Texas. James Talarico berhasil mengalahkan kandidat Republik Ken Paxton untuk merebut kursi Senat AS. Kemenangan itu mengakhiri penantian panjang Partai Demokrat karena terakhir kali partai tersebut memenangkan pemilihan Senat di Texas terjadi pada 1988.

Texas juga mencatat perubahan politik melalui kemenangan Gina Hinojosa dalam pemilihan gubernur. Ia mengalahkan petahana dari Partai Republik, Greg Abbott, dan menjadi gubernur perempuan Latina pertama di negara bagian tersebut. Hinojosa sekaligus menjadi gubernur Demokrat pertama di Texas sejak Ann Richards meninggalkan jabatan pada 1995.

Di Kansas, pendeta sekaligus kandidat Demokrat Adam Hamilton mengalahkan petahana Republik Roger Marshall. Kemenangan tersebut mencatat sejarah karena Kansas terakhir kali mengirimkan senator Demokrat ke Washington pada 1932, ketika George McGill terpilih kembali. Artinya, setelah hampir 94 tahun, negara bagian yang selama ini identik dengan Partai Republik kembali memiliki senator Demokrat.

Demokrat juga berhasil merebut kursi Senat di Iowa dan South Carolina, serta memenangkan sejumlah persaingan penting di Maine, Ohio, dan North Carolina. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kekalahan Republik tidak hanya terkonsentrasi di negara bagian yang sejak lama menjadi basis Demokrat. Sejumlah wilayah yang sebelumnya dianggap aman bagi Partai Republik ikut bergeser.

Khusus Texas, hasil ini memiliki arti strategis lebih luas. Donald Trump memenangkan negara bagian tersebut dengan selisih sekitar 14 poin persentase pada pemilihan presiden 2024. Karena itu, kemenangan Demokrat di pemilihan gubernur dan Senat dapat menjadi peringatan bagi Partai Republik menjelang pemilu presiden 2028, meskipun hasil satu pemilu paruh waktu belum cukup untuk memastikan perubahan pilihan politik Texas dalam jangka panjang.

Pemilih Menggunakan Midterm untuk Menegur Trump

Pemilu paruh waktu atau midterm elections merupakan mekanisme untuk memilih kembali anggota Kongres ketika masa jabatan presiden sedang berjalan. Seluruh 435 kursi DPR diperebutkan setiap dua tahun, sedangkan sekitar sepertiga kursi Senat dipilih dalam setiap siklus. Karena itu, hasil pemilu paruh waktu sering menjadi ukuran dukungan masyarakat terhadap presiden yang sedang menjabat.

Dalam pemilu 2026, persoalan Trump terlihat cukup jelas melalui survei pemilih yang dirilis ABC News. Berdasarkan ABC News Voter Poll, sebanyak 44 persen pemilih DPR menyatakan suara mereka merupakan bentuk penolakan terhadap Trump. Sebaliknya, hanya 16 persen yang mengaku memilih untuk menunjukkan dukungan kepada presiden. Sebanyak 40 persen menyatakan Trump bukan faktor dalam keputusan memilih mereka.

Survei yang sama menunjukkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Trump mencapai 63 persen, sementara hanya 37 persen responden menyatakan puas. Angka tersebut menggambarkan bahwa kemenangan Demokrat tidak hanya didorong oleh meningkatnya dukungan terhadap partai oposisi, tetapi juga oleh penurunan kepercayaan terhadap presiden.

Persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber ketidakpuasan terbesar. Sebanyak 49 persen responden menyebut biaya hidup sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan pilihan mereka. Sementara itu, 55 persen menempatkan korupsi pemerintahan sebagai persoalan krusial. Sebanyak 63 persen pemilih juga menilai harga-harga yang lebih tinggi dari biasanya lebih disebabkan oleh kebijakan Trump dibandingkan faktor di luar kendalinya.

Survei tersebut turut menunjukkan bahwa 71 persen pemilih menilai Kongres belum cukup menjalankan fungsi pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan presiden. Dengan kata lain, pemilih tidak hanya menginginkan perubahan kebijakan, tetapi juga lembaga legislatif yang lebih aktif mengawasi Gedung Putih.

Temuan ini memperlihatkan fungsi pemilu sebagai mekanisme pertanggungjawaban politik. Pemilih tidak harus menunggu pemilihan presiden berikutnya untuk menyampaikan ketidakpuasan. Mereka dapat mengubah komposisi Kongres, memperkuat oposisi, dan menciptakan pembatasan politik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Perang Iran Menjadi Beban Politik dan Ekonomi

Konflik Iran menjadi salah satu persoalan yang ikut membebani Partai Republik. Perang bermula pada 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran dengan sasaran fasilitas militer dan infrastruktur nuklir. Iran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel serta sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, konflik tersebut tidak berhenti pada serangan langsung antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran. Ketegangan juga meluas ke Lebanon melalui pertempuran Israel dengan kelompok Hizbullah, sementara kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di kawasan, termasuk fasilitas energi dan bandara di Arab Saudi.

Laporan Congressional Research Service yang diperbarui pada 18 September 2026 mencatat bahwa gencatan senjata pada April dan kesepahaman yang dicapai pada Juni sempat menghentikan pertempuran berskala besar. Namun, kesepahaman tersebut kemudian runtuh di tengah serangan baru dan secara resmi berakhir pada Agustus. Sejak itu, konflik berkembang menjadi perang berkepanjangan dengan serangan militer terbatas yang masih terjadi.

Biaya perang juga semakin membebani anggaran Amerika Serikat. Congressional Budget Office (CBO) pada 15 September memperkirakan operasi militer Departemen Pertahanan AS terhadap Iran telah menelan sekitar 38 miliar dolar AS hingga 1 Agustus 2026. Angka itu mencakup penggantian amunisi dan peralatan yang hilang, peningkatan jam terbang pesawat, operasi militer, serta biaya bahan bakar.

CBO memperkirakan konflik dengan intensitas relatif rendah seperti pada Mei dan Juni dapat menambah biaya sekitar 2 miliar dolar AS per bulan. Jika intensitasnya meningkat seperti pada Juli, biaya bulanan dapat mencapai sekitar 3 miliar dolar AS. Perhitungan tersebut belum mencakup seluruh dampak ekonomi dan anggaran pemerintah federal, sehingga tidak dapat dianggap sebagai total kerugian perang.

Selain pengeluaran militer, gangguan di Selat Hormuz turut memengaruhi perdagangan energi dunia. Jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar internasional itu menjadi salah satu titik strategis distribusi minyak. Ancaman penutupan atau pembatasan pelayaran di kawasan tersebut mendorong ketidakpastian pasokan energi dan turut memengaruhi harga bahan bakar.

Dampaknya dirasakan masyarakat Amerika Serikat melalui kenaikan biaya energi dan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Situasi tersebut membuat perang bukan lagi persoalan kebijakan luar negeri yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan turut berkaitan dengan harga bensin dan biaya hidup.

JD Vance Sebut Perang Iran Penyebab Kekalahan Republik

Besarnya tekanan politik akibat konflik tersebut terlihat dari pernyataan JD Vance setelah hasil pemilu diumumkan. Pada 4 November, wakil presiden itu menyampaikan bahwa perang Iran merupakan alasan utama Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres.

Vance menyebut bahwa sebagian pemilih yang sebelumnya mendukung dirinya dan Trump pada pemilu presiden 2024 justru beralih memilih kandidat Demokrat pada 2026. Menurutnya, kemarahan terhadap perang, biaya hidup dan inflasi, serta hubungan Amerika Serikat dengan Israel menjadi sejumlah faktor yang mendorong perubahan pilihan tersebut.

Trump juga mengakui bahwa perang Iran ikut memengaruhi hasil pemilu, terutama melalui kenaikan harga bensin. Namun, ia tetap mempertahankan keputusannya menyerang Iran dan menyatakan tidak menyesali langkah militer tersebut.

Data ABC News memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai peran konflik itu. Sebanyak 34 persen pemilih menyebut perang Iran sebagai faktor yang sangat krusial dalam menentukan pilihan. Jika digabungkan dengan responden yang menyebutnya sebagai faktor besar, angkanya mencapai 74 persen.

Meski demikian, perang bukan satu-satunya persoalan yang menentukan hasil pemilu. Biaya hidup disebut sangat krusial oleh 49 persen pemilih, sedangkan korupsi pemerintahan mencapai 55 persen. Karena itu, kekalahan Partai Republik lebih tepat dipahami sebagai akumulasi ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Trump, dengan perang Iran menjadi salah satu beban politik yang paling menonjol.

Kongres Demokrat Punya Instrumen untuk Membatasi Perang

Kemenangan Demokrat membuka peluang bagi Kongres untuk mengubah perhitungan politik mengenai kelanjutan konflik. Namun, perubahan tersebut tidak otomatis menghentikan serangan militer Amerika Serikat.

Dalam sistem ketatanegaraan AS, kewenangan perang dibagi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kongres memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, mengatur anggaran militer, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sementara itu, presiden bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memegang kendali operasional militer.

Dengan menguasai DPR dan Senat, Demokrat dapat menggelar penyelidikan mengenai keputusan serangan terhadap Iran, memanggil pejabat pertahanan untuk memberikan keterangan, serta memperketat pengawasan penggunaan anggaran militer. Mereka juga dapat mengajukan undang-undang atau resolusi untuk membatasi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut.

Salah satu instrumen yang relevan adalah War Powers Resolution 1973. Aturan ini mengharuskan presiden melaporkan pengerahan pasukan Amerika Serikat ke dalam situasi permusuhan atau situasi yang berpotensi menimbulkan permusuhan kepada Kongres dalam waktu 48 jam. Dalam ketentuan umumnya, penggunaan angkatan bersenjata harus dihentikan setelah 60 hari apabila tidak terdapat deklarasi perang atau otorisasi khusus dari Kongres. Presiden dapat memperoleh tambahan waktu hingga 30 hari untuk menarik pasukan dalam kondisi tertentu.

Namun, aturan tersebut tidak otomatis membuat Kongres dapat menghentikan operasi militer hanya dengan mengganti mayoritas partai. Penerapannya selama ini kerap menjadi perdebatan antara presiden dan Kongres, terutama mengenai batas kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi. Selain itu, keputusan mengenai pendanaan militer harus melalui proses legislasi, sementara presiden tetap memiliki hak veto.

Perubahan mayoritas juga belum berlaku seketika. Anggota Kongres terpilih baru mulai menjalankan tugas pada 3 Januari 2027, sesuai ketentuan konstitusi Amerika Serikat. Hingga tanggal tersebut, Partai Republik masih memegang kendali atas Kongres periode berjalan.

Dengan demikian, kemenangan Demokrat lebih tepat dipandang sebagai perubahan besar dalam pengawasan dan tekanan politik terhadap Gedung Putih. Trump masih dapat memerintahkan operasi militer, tetapi pada tahun depan keputusan untuk memperpanjang perang akan menghadapi Kongres yang lebih kritis.

Jalur Diplomasi Qatar Membuka Peluang, tetapi Perang Belum Berakhir

Di tengah perubahan politik Washington, peluang penyelesaian konflik Iran mulai kembali mendapat perhatian. Qatar menjadi salah satu mediator penting yang berupaya mempertemukan kepentingan Amerika Serikat dan Iran.

Pada 5 November, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah mengirimkan proposal nuklir kepada Amerika Serikat melalui Qatar. Namun, Iran menyatakan pembicaraan hanya dapat dilakukan setelah Washington memenuhi tujuh tuntutan yang telah disampaikan Teheran. Di antaranya adalah pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Pemerintah Amerika Serikat memiliki tuntutan berbeda. Washington menegaskan persoalan program nuklir Iran harus menjadi bagian dari pembicaraan awal. Perbedaan ini menjadi salah satu hambatan utama karena kedua negara belum menyepakati urutan langkah yang harus dilakukan untuk menghentikan konflik.

Pada 6 November, Associated Press melaporkan Qatar telah menyampaikan proposal tambahan yang dirancang sebagai langkah awal membangun kepercayaan. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat kawasan yang dikutip AP, skema tersebut antara lain meminta Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan membebaskan sebagian aset Iran yang dibekukan. Sebagai imbalan, Teheran akan memberikan akses kepada inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklir yang sebelumnya dibom.

Langkah berikutnya adalah membuka kembali Selat Hormuz melalui mekanisme sementara sebelum kedua negara melanjutkan pembicaraan mengenai persediaan uranium yang diperkaya tinggi dan masa depan program nuklir Iran. IAEA menyebut Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen, angka yang masih berada di bawah tingkat 90 persen yang umumnya dikaitkan dengan uranium berstandar senjata nuklir.

Pada 7 November, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan bahwa upaya mediasi masih berlangsung untuk mencegah konflik meluas. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat tetap bersedia mencari solusi meskipun pemilu paruh waktu telah selesai. Qatar juga menyebut telah terdapat kemajuan dalam proses diplomasi dan berharap kedua pihak dapat menerima kesepakatan yang realistis, bukan menunggu tercapainya kesepakatan sempurna.

Namun, perkembangan militer menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih rapuh. Pada Jumat, 6 November, Trump menyatakan militer AS kembali melancarkan serangan terbatas terhadap sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qeshm, wilayah strategis yang berada di dekat Selat Hormuz. Serangan itu menjadi operasi militer terbaru setelah Republik kehilangan kedua kamar Kongres. Sebelumnya, militer AS juga mengumumkan serangan yang disebut sebagai tindakan defensif pada awal pekan.

Iran sendiri berulang kali memperingatkan akan membalas serangan baru dengan menyasar kepentingan militer Amerika Serikat dan Israel di negara-negara tetangga. Artinya, kesepakatan antara Washington dan Teheran tidak hanya berkaitan dengan penghentian serangan di wilayah Iran, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan yang lebih luas di kawasan.

Konflik di Lebanon dan aktivitas kelompok Houthi di Yaman juga memperlihatkan bahwa kesepakatan bilateral AS–Iran belum tentu langsung menyelesaikan seluruh ketegangan Timur Tengah. Penghentian perang antara Washington dan Teheran dapat menjadi langkah penting, tetapi masih diperlukan kesepakatan terpisah untuk mengatasi konflik dan kepentingan aktor-aktor regional lainnya.