Dua daerah ini merupakan daerah yang rawan terpapar MEA.
Dream - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfokuskan anggaran untuk mengembangkan daerah perbatasan dan pulau terluar. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan daerah perbatasan dan pulau terluar untuk pasar bebas ASEAN.
Tak hanya itu, upaya itu bertujuan untuk melindungi keduanya agar tidak dicaplok oleh pihak lain.
Direktur Jendera Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi, mengatakan daerah perbatasan dan pulau terluar acapkali dianggap tidak punya potensi ekonomi. Padahal, dua wilayah ini yang paling rentang terpapar MEA.
" Nanti bisa dicaplok oleh yang lain," kata Yoga di Jakarta, dikutip dalam keterangannya, Rabu 18 Mei 2016.
Yoga mengatakan tahun 2015 kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Dana sebesar Rp1,2 triliun dari alokasi anggaran, digunakan untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar.
" Ini masih kami anggap sebagai prioritas dan akan terus dilanjutkan hingga target mengentaskan 80 daerah tertinggal di akhir tahun 2019 bisa tercapai," kata dia.
Yoga mengatakan aspek pembangunan di pulau terluar dan daerah perbatasan masih memprihatinkan. Dari sisi pendidikan, misalnya, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) mencapai 6,8 kilometer (km). Padahal, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Nasional (SPM) standar jarak tempuh anak SD itu 3 km," kata dia.
Tidak hanya itu, persentase daerah beraspal di daerah tertinggal kepulauan sebesar 12,28 persen. Begitu juga dengan elektrifikasi dan ketersediaan sarana informasi, yang masih jauh dari rasio elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi di daerah terpencil kepulauan hanya sebesar 70,21 persen, jauh dari rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 96,08 persen.
" Ada 60,85 persen daerah terpencil yang tidak terjangkau sinyal seluler," kata dia.
Untuk mendorong pengentasan pulau terkecil dan terluar tersebut, kata Yoga, dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, terutama dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia di daerah perbatasan di mana Indonesia memiliki 41 kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan, dan 28 kabupaten yang berada di pulau kecil terluar.
" Pengembangan ekonomi lokal akan optimal jika sumber daya manusianya bagus, kemudian bagaimana agar bisa menggunakan teknologi tepat guna dengan baik. Di sinilah peran akademisi untuk dapat berpartisipasi aktif," ujar dia.
