PTPN akan mengupayakan penguasaan kembali lahan melalui jalur persuasif maupun hukum.
Dream - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII menegaskan sebagai pemilik sah Hak Guna Usaha lahan Perkebunan Gunung Mas yang berlokasi di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PTPN menyatakan akan menyelesaikan penguasaan lahan tanpa izin.
Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning Diah Trisnowati, menyatakan pihaknya mendapatkan HGU atas lahan Perkebunan Gunung Mas seluas 1.623,1869 hektar.
Ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/2004-A-3 tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 6 September 2004 dan Sertipikat HGU Nomor 266 sampai dengan 300 tanggal 4 Juli 2008.
Tetapi, sebagian lahan tersebut dikuasai pihak lain tanpa izin. Luas lahan dalam penguasaan pihak lain mencapai 291 hektare.
" Sebagai Pemegang HGU, PTPN VIII berkewajiban untuk menyelesaikan penguasaan atau penggarapan masyarakat atas tanah tanpa izin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Naning dalam keterangan tertulis diterima Dream.
1 dari 2 halaman
Perkebunan Gunung Mas memiliki lokasi yang strategis dengan udara sejuk dan tanah yang subur dan menjadi destinasi wisata lokal maupun luar negeri. Hal ini menarik minat investor untuk menanamkan modal di Perkebunan Gunung Mas dengan cara pemilikan lahan.
Kondisi ini, menurut Naning, dimanfaatkan para makelar tanah. Sebabnya, para pemilik vila yang berdiri di Perkebunan Gunung Mas membeli lahan dari perantara dengan alasan status tanah merupakan bekas perkebunan dan sertifikatnya dapat diurus menjadi HGU bahkan Sertipikat Hak Milik (SHM).
Ke depan, Naning menyatakan PTPN VIII akan menjalankan pengamanan dan penguasaan kembali seluruh lahan Perkebunan Gunung Mas yang telah dikuasai tanpa izin. Ditambah PTPN VIII tidak pernah memberikan izin hak garap atas perkebunan tersebut.
" Perseroan telah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pemakaian tanah-tanah perkebunan tanpa izin, khususnya di Perkebunan Gunung Mas dan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan lahan tanpa izin PTPN VIII," kata dia.
2 dari 2 halaman
Lahan tersebut akan dimanfaatkan PTPN VIII untuk pengembangan bisnis dan konservasi perkebunan teh serta agrowisata. Apalagi mengingat banyaknya bangunan yang berdiri tanpa izin dapat berdampak pada kerusakan alam.
" Manajemen PTPN VIII sejak awal telah mengedepankan pendekatan secara persuasif dan solusi damai dengan melakukan dialog yang melibatkan pemangku kepentingan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dan tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa lahan," kata Naning.
Dia juga berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor serta sejumlah pemangku kepentingan untuk bersama menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan PTPN VIII. Juga berharap agar tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.
" Kami berharap di kemudian hari tidak ada lagi alih fungsi lahan berupa lahan garapan maupun bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di areal strategis yang menjadi daerah resapan air," kata dia.
Perkebunan Gunung Mas sempat menjadi pemberitaan lantaran dijadikan lokasi pembangunan Pesantren Markaz Syariah oleh eks pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab. Pembangunan pesantren tersebut disoal karena dianggap mencaplok lahan milik PTPN VIII.
