Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Ilustrasi (Setkab.go.id)
Dream - Pemerintah Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji bagi pada kepala daerah. Namun janji ini diberikan dengan syarat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan kenaikan gaji pimpinan daerah khususnya walikota/bupati ini bisa dilakukan asalnya mereka bisa mengoptimalkan kinerja selaku penyelenggara pemerintahan.
Presiden Joko Widodo dalam janjinya mengatakan kenaikan gaji para kepala daerah bisa diberikan jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6 persen.
“ Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo, di Jakarta, mengutip laman Setkab, Senin, 9 November 2015.
Usulan kenaikan gaji ini muncul setelah sejumlah pimpinan daerah mengikuti kegiatan Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (OKPPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam rekomendasinya, para kepala daerah sepakat meminta kenaikan gaji bupati/walikota demi mengoptimalisasi kinerja mereka selaku penyelenggara pemerintahan.
Hasil rekomendasi para kepala daerah ini akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Namun, Tjahyo berpesan agar para bupat/walikota harus mampu melayani publik, memotong birokrasi perizinan.
“ Kalau bisa masalah perizinan itu selesai dalam hitungan hari, kalau perlu jam,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri meminta agar para bupati/walikota dapat membangun jaringan lebih baik. Ia juga menekankan agar program-program daerah bisa sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional.
Terkait rekomendasi kenaikan gaji bupati/walikota itu, Tjahjo hanya bisa berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya