Harga Ponsel dan Barang Kebutuhan Hampir Sama di Seluruh Negeri, Mengapa UMR Bisa Jauh Berbeda?

Harga Barang Tidak Selalu Sama, tetapi Pasarnya Saling Terhubung

Kesan bahwa harga barang di seluruh Indonesia relatif seragam tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak berlaku untuk semua jenis barang.

Produk elektronik dengan harga resmi nasional atau barang konsumsi bermerek memiliki struktur harga yang relatif terintegrasi. Produsen, distributor, dan jaringan ritel dapat menggunakan harga acuan yang sama untuk berbagai wilayah. Meski demikian, ongkos pengiriman, ketersediaan produk, promosi, dan persaingan antartoko tetap bisa menimbulkan selisih harga.

Kondisi berbeda terlihat pada kebutuhan sehari-hari, terutama bahan pangan, perumahan, dan jasa. Harga beras, ikan, sayuran, sewa tempat tinggal, hingga transportasi dapat berbeda menurut lokasi, ketersediaan pasokan, dan biaya distribusi.

Badan Pusat Statistik, melalui publikasi Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2024 dan Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa 2025, menggambarkan adanya perbedaan perdagangan dan harga komoditas antardaerah. Dengan demikian, pasar barang memang saling terhubung, tetapi biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak identik di semua wilayah.

Namun, persoalannya bukan sekadar apakah barang yang dijual di Jakarta lebih mahal daripada di daerah lain. Bahkan ketika harga produk tertentu hampir sama, kemampuan untuk membelinya dapat berbeda karena pendapatan pekerja tidak sama. Harga ponsel yang mencapai beberapa juta rupiah, misalnya, membutuhkan porsi penghasilan bulanan yang jauh lebih besar bagi pekerja dengan upah Rp2,3 juta dibandingkan mereka yang memperoleh Rp5,7 juta.

Mengapa Upah Minimum Setiap Daerah Berbeda?

Istilah upah minimum regional atau UMR masih umum dipakai masyarakat. Dalam sistem resmi Indonesia, istilah yang digunakan adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. UMK dapat ditetapkan gubernur untuk daerah yang memenuhi ketentuan dan nilainya harus lebih tinggi daripada UMP yang berlaku.

Perbedaan besaran upah berkaitan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Daerah yang memiliki kegiatan industri, perdagangan, atau jasa dengan produktivitas dan permintaan tenaga kerja tinggi bisa mempunyai kemampuan ekonomi berbeda dari wilayah yang kesempatan kerjanya lebih terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan mengatur formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Rentang nilai alfa ditetapkan antara 0,50 dan 0,90. Penetapannya melibatkan pertimbangan dewan pengupahan mengenai kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan.

Artinya, upah minimum tidak dihitung dengan menyamakan harga setiap barang yang dibeli pekerja. Formula penyesuaiannya juga memperhitungkan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar kerja.

Di sinilah muncul persoalan yang perlu diperhatikan. Jika selisih harga kebutuhan antardaerah tidak sebesar selisih upah minimumnya, pekerja di wilayah berupah rendah bisa menghadapi kesulitan daya beli. Sebaliknya, menetapkan upah seragam yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha juga dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan di daerah dengan produktivitas dan kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

Bagaimana Negara Lain Menetapkan Upah Minimum?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang harus memilih antara standar upah nasional dan penyesuaian berdasarkan wilayah. Sejumlah negara menggunakan satu upah minimum nasional, sementara negara lain menggabungkan standar nasional dengan ketentuan yang dapat berbeda menurut daerah atau sektor.

Inggris menggunakan upah minimum nasional dengan tarif yang dibedakan berdasarkan usia. Sejak April 2026, tarif National Living Wage untuk pekerja berusia 21 tahun ke atas adalah 12,71 pound sterling per jam. Pekerja berusia 18–20 tahun memiliki tarif minimum tersendiri sebesar 10,85 pound sterling per jam, sedangkan pekerja di bawah 18 tahun dan peserta magang tertentu memiliki tarif berbeda. Dengan model ini, standar minimum tidak ditentukan berdasarkan provinsi atau kota tempat seseorang bekerja, tetapi tetap memperhitungkan kategori pekerja.

Jerman juga menerapkan upah minimum berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional. Sejak 1 Januari 2026, tarif minimum umum di negara tersebut adalah 13,90 euro bruto per jam.

Standar ini berlaku di seluruh negeri, dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum. Model Jerman menunjukkan bahwa suatu negara dapat menetapkan satu batas minimum nasional meskipun kondisi ekonomi dan harga tempat tinggal di tiap wilayah tidak sepenuhnya sama.

Australia memiliki upah minimum nasional, tetapi banyak pekerja dilindungi standar sektoral yang lebih khusus. Per 1 Juli 2026, National Minimum Wage ditetapkan sebesar 26,44 dolar Australia per jam atau 1.004,90 dolar Australia per minggu untuk pekerja dewasa dalam sistem nasional yang tidak tercakup oleh award atau perjanjian kerja terdaftar.

Namun, sebagian besar pekerja Australia tercakup oleh award, yaitu ketentuan yang mengatur upah dan kondisi kerja untuk industri atau pekerjaan tertentu. Karena itu, tarif yang berlaku tidak selalu berhenti pada satu angka minimum nasional.

Amerika Serikat menerapkan kombinasi standar federal dan aturan negara bagian. Upah minimum federal untuk pekerja yang tercakup dalam ketentuan tersebut masih sebesar 7,25 dolar AS per jam. Namun, banyak negara bagian menetapkan upah minimum yang lebih tinggi. Per 1 Juli 2026, misalnya, upah minimum California tercatat 16,90 dolar AS per jam dan Washington DC 18,40 dolar AS per jam. Jika pekerja tercakup oleh aturan federal dan aturan negara bagian dengan tarif berbeda, tarif yang lebih tinggi harus dipenuhi.

Mana yang Lebih Baik: UMP, UMK, atau Satu Upah Minimum Nasional?

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjelaskan bahwa upah minimum nasional didasarkan pada gagasan bahwa seluruh pekerja berhak mendapat perlindungan upah minimum yang sama. Namun, ILO juga mencatat bahwa harga barang dan jasa serta kondisi pasar kerja bisa berbeda cukup besar di antara wilayah dalam satu negara. Karena itu, sejumlah negara besar memilih menggabungkan standar nasional dengan kesempatan menetapkan upah minimum regional yang lebih tinggi.

Dari sisi pekerja, satu upah minimum yang sama di seluruh Indonesia memiliki keunggulan berupa standar perlindungan yang lebih mudah dipahami. Pekerja di daerah dengan upah minimum rendah tidak perlu bergantung sepenuhnya pada kondisi ekonomi setempat untuk menentukan batas upah yang mereka terima. Satu standar nasional juga dapat membuat kesenjangan nominal upah minimum antardaerah menjadi lebih kecil.

Namun, satu angka nasional membawa persoalan lain. Jika nilainya ditetapkan rendah agar dapat diterapkan perusahaan di daerah dengan produktivitas terbatas, standar tersebut mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja di kota berbiaya hidup tinggi. Sebaliknya, jika nilainya ditetapkan tinggi agar mendekati kebutuhan hidup di kota besar, sebagian perusahaan di daerah yang kemampuan ekonominya lebih rendah mungkin menghadapi beban penyesuaian yang lebih berat.

Sistem UMP dan UMK memberi ruang untuk memperhitungkan perbedaan tersebut. Pemerintah daerah dapat menetapkan standar yang mencerminkan kondisi setempat, sementara UMK memungkinkan perbedaan kebutuhan dan kegiatan ekonomi di dalam satu provinsi ikut dipertimbangkan. Meski begitu, sistem ini juga memiliki tantangan: upah minimum di daerah berpendapatan rendah dapat tertinggal, sekalipun kebutuhan dasar pekerjanya tidak selalu jauh lebih murah.

Karena itulah, pilihan yang lebih relevan untuk Indonesia bukan semata-mata menghapus UMP dan UMK demi satu angka nasional, tetapi memperkuat sistem berjenjang dengan standar nasional yang transparan. Pemerintah dapat menjaga formula dan perlindungan dasar secara nasional, sedangkan penetapan UMP dan UMK tetap memperhitungkan harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, perkembangan ekonomi, produktivitas, dan kondisi pasar kerja daerah.