Proses hukum perwalian dianggap membatasi perempuan.
Dream - Kementerian Dalam Negeri, Arab Saudi membuat aplikasi bernama Absher. Aplikasi tersebut diunggah ke Google Play Store dan Apple Store.
Dengan aplikasi ini, warga Saudi dapat memproses sejumlah masalah, semisal paspor, akta kelahiran, dan pendaftaran kendaraan. Tetapi, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan.
Seperti diketahui sistem perwalian Saudi mengutamakan laki-laki. Tiap perempuan yang hendak berpergian perlu mendapat persetujuan dari wali yang biasanya kerabat laki-laki atau suaminya.
Dengan kondisi itu, Absher dapat dianggap membatasi ruang gerak perempuan. Sebab, tiap perempuan harus terlebih dahulu meminta izin laki-laki ketika menjalani perjalanan atau meninggalkan negara itu.
" Kami meminta Apple dan Google untuk menilai risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, yang difasilitasi oleh aplikasi ini, dan mengurangi kerugian yang dimiliki App terhadap wanita," kata Amnesty International, dikutip dari NDTV, Rabu, 13 Februari 2019.
Aplikasi ini telah dipasang sebanyak 1 juta pengguna Android. Sementara itu, untuk pengguna iOS, Apple tak memaparkan data.
1 dari 1 halaman
Batasi Ruang Gerak Perempuan
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyebut jumlah lain. Mereka menulis sebanyak 11 juta pengguna telah menggunakan Absher.
Meski telah didesak oleh anggota parlemen Saudi, Google dan Apple belum memberi atas permintaan penghentian aplikasi itu.
Peneliti Timur Tengah untuk Human Rights Watch, Adam Coogle, mengatakan, pemerintah Saudi menggunakan aplikasi ini untuk mendiskriminasi perempuan.
" Oleh karena itu mereka yang menyediakan aplikasi harus memastikan bahwa aplikasi mereka mematuhi persyaratan layanan dan menganjurkan Arab Saudi mengubah hukum dan ubah aplikasinya. "
Kritik terhadap aplikasi ini mencuat usai seorang remaja putri, Rahaf Muhammad melarikan diri dari Arab Saudi. Dia kini mendapat suaka politik di Kanada.
Pelarian dan kritiknya terhadap pemerintah Saudi telah menarik perhatian yang tinggi pada hukum perwalian pria di negara itu. Seruan untuk perubahan datang di tengah skandal abadi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. (ism)
