Presiden Jokowi Meresmikan Peluncuran SPKLU) Ultra Fast Charging Pertama Di Indonesia, Yang Digelar Di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pada Jumat (25/03/2022). (Foto: Setkab/Laily Rachev)
SPKLU atau SPBU Listrik buatan PLN ini merupakan bagian dari program pemerintah menyediakan kendaraan listrik dalam perhelatan KTT G20 di Bali. Lihat penampakan SPKLU yang diklaim bisa mengisi cepat.
Dream - Komitmen mendorong pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air terus ditunjukan pemerintah. Memanfaatkan momen presidensi G20, Presiden Joko Widodo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, yang digelar di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Mengutip laman Setkab, Jumat, 25 Maret 2022, SPKLU untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik selama KTT G20 ini sebagai ajang showcase Indonesia ke negara lain di dunia.
" Bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik,” ujar Jokowi.
Untuk mewujudkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Presiden mengatakan Indonesia harus mempersiapkan segala dari hulu hingga hilir. Selain SPKLU dan home charging, pembangunan industri baterai dan komponen lainnya juga harus terus didorong.
“ Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat,” ucapnya
1 dari 1 halaman
Diketahui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas home charging untuk mendukung pelaksanaan G20 pada November 2022 mendatang.
Dari penjelasan PLN, Jokowi mengungkapkan SPKLU Ultra Fast Charging PLN INi sanggup mengisi daya dalam waktu 30 menit untuk satu kendaraan. Proses distribusi beban yang dibuat dinamis membuat proses pengisian daya mobil bisa dilakukan untuk dua unit sekaligus.
Lebih jauh Presiden berharap kehadiran kendaraan listrik akan menggantikan ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil. Hingga saat ini kebutuhan BBM Indonesia diketahui masih bergantung cukup besar pada aktivitas impor.
" Kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi,” tandasnya.
