Alasan Jokowi Pilih KH Ma`ruf Amin Sebagai Cawapres 2019

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 9 Agustus 2018 18:46
Alasan Jokowi Pilih KH Ma`ruf Amin Sebagai Cawapres 2019
Penetapan Maruf Amin sudah melalui perenungan dan pertimbangan yang mendalam.

Dream - Joko Widodo akhirnya memutuskan memilih Prof Dr KH Ma`ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya dalam persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.

" Saya memutuskan dan telah mendapatkan pesetujuan dari partai koalisai kerja yang akan mendampingi saya sebagai Cawapres, 2019-2024 adalah Profesor Doktor KH Ma`ruf Amin," ujar Joko Widodo usai bertemu sembilan Ketua Umumm dan Sekjen partai politik di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis, 9 Agustsu 2018.

Menurut Jokowi, keputusan ini dibuat setelah melalui perenungan yang mendalam dan mempertimbangan masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam penjelasannya, Jokowi memutuskan menggandeng Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut karena sosok Maruf Amin erat kaitannya dengan kebhinekaan.

" (Beliau) sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Beliau pernah duduk di legsilatif sebagai Anggoat DPRD, DPR RI, MPRI RI, Wantimpres, PBNU dan ketua MUI," ujarnya.

Pada sesi pertanyaan, Jokowi juga kembali menegaskan jika sosok anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bisa saling melengkapi.

" Kami ini saling melengkapi, nasionalis dan religius," ujarnya.

(Sah)

 

1 dari 2 halaman

KH Ma'ruf Amin: Presiden Selalu Merespons Tuntutan Umat

KH Ma'ruf Amin: Presiden Selalu Merespons Tuntutan Umat © Dream

Dream - Ketua Umum Majelis Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, merasa bangga memiliki Presiden seperti Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ma'ruf, Jokowi kerap bersilaturahmi ke pondok pesantren untuk bertemu dengan para ulama dan santri.

" Saya bersyukur dan merasa bangga, karena Bapak Presiden selalu merespons berbagai aspirasi dan tuntutan umat," ujar Ma'ruf di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Rabu 14 Maret 2018.

Ma'ruf mengatakan, Jokowi mau mendengarkan aspirasi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bergerak dari atas ke bawah. Pembangunan semacam itu dinilai hanya menguntungkan kaum konglomerat saja.

" Umat ingin dari bawah dan MUI melakukan kongres umat mengusung isu arus baru ekonomi Indonesia," ucap dia.

Menurut Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, arus baru ekonomi Indonesia merupakan poros yang bergerak dari bawah ke atas. Sehingga, roda perekonomian di jalankan oleh masyarakat menengah bawah.

" Pembangunan ekonomi dari bawah, alhamdulillah Bapak Presiden merespons dengan program redistribusi aset dan kemitraan," kata dia.

Jokowi juga dinilai membantu ekonomi umat dengan didirikannya Bank WakafMikro (BWM) sebagai salah satu poros arus baru ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, mengatakan, hingga kini, OJK telah memberi izin usaha kepada 20 Bank Wakaf di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di Serang, Cirebon, Bandung, Ciamis, Purwokerto, Lebak, Kudus, Yogyakarta, Klaten, Surabaya, Kediri dan Jombang.

" Yang sudah berdiri 20, akan berdiri 20 lagi. Setelah itu terus tambah sebanyak-banyaknya," ujar Wimboh.

2 dari 2 halaman

KH Ma'ruf Amin: Agama dan Politik Tak Bisa Dipisahkan

KH Ma'ruf Amin: Agama dan Politik Tak Bisa Dipisahkan © Dream

Dream - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin mengatakan hubungan antara agama dan politik tak dapat dipisahkan. Ma'ruf berpendapat agama dan politik mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dan justru harus saling menguatkan.

" Agama dan politik itu kan saling mempengaruhi, politik kebangsaan itu kan juga harus memperoleh pembenaran dari agama, kalau tidak bagaimana?" ujar Ma'ruf saat menghadiri Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin, 27 Maret 2017.

Ma'ruf sempat menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut antara agama dan politik harus dipisahkan. Menurut dia, maksud Jokowi adalah bahwa politik harus dipisahkan dari paham yang dapat menimbulkan masalah.

" Mungkin yang dimaksud Pak Presiden itu kalau paham-paham yang bertabrakan hingga menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? Jadi agama, Pancasila dan negara itu saling menopang dan menguatkan," ucap dia.

Ma'ruf menyontohkan paham yang dapat merusak tatanan bernegara yaitu radikalisme agama. Selain itu, dia juga menyontohkan prinsip radikalisme sekuler yang tidak memperbolehkan agama ikut campur dalam urusan negara.

Untuk itu, Ma'ruf meminta masyarakat berpatokan kepada Pancasila. Sebab, saat ini, kedua paham itulah yang ingin mengganti posisi Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia.

" Padahal agama dan politik itu mesti ada penguatan. Kalau tidak, akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Karena itu harus saling menguatkan tapi bukan dalam pengertian agama yang radikal, kalau radikalisme agama itu menjadi sesuatu yang merusak," ucap Ma'ruf.(Sah)

Beri Komentar