Baznas: Perlu 'Densus' untuk Pungut Zakat

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 15 Desember 2016 16:02

Kebutuhan adanya fikih kontemporer untuk menjawab sejumlah tantangan ekonomi hari ini dan masa depan, yang tentu semakin komplek.

Dream - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggaungkan rancangan fikih zakat kontemporer. Ini merupakan upaya menjawab tantangan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang kian kompleks.

" Kondisi sosial dan ekonomi saat ini sudah jauh berbeda dengan saat Rasulullah," kata Ketua Baznas, Bambang Sudibyo, di Jakarta, Kamis 15 Desember 2016.

Bambang memberikan gambaran dengan perbandingan besaran zakat yang dikenakan kepada petani dengan PNS. Menurut dia, besaran tersebut tidak adil.

" Kalau petani padi di Indonesia kena zakat 10 persen fair nggak? Sementara PNS yang pendapatannya tetap hanya kena 2,5 persen saja," ucap dia.

Fikih kontemporer yang digagas rencananya juga akan menyasar rumusan penggunaan zakat sebagai pembiayaan Sosial Development Goal's (SDG's). Sebab, kata dia, manfaat zakat masih kerap dianggap sempit oleh masyarakat.

" Fikih zakat kontemporer juga dapat digunakan ntuk meyakinkan orang bahwa basis zakat tidak sesempit yang selama ini dikira. Basis ekonomi zakat itu lebih luas. Jangan enak-enak tidak membayar zakat karena fikihnya nggak ada," ucap dia.

1 dari 1 halaman

Ingin Bekerja Sama dengan 'Densus'

© Dream

Bambang mengatakan pihaknya ingin bekerja sama dengan detasemen khusus (densus) untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Pernyataan itu sebagai sindiran terhadap kewajiban Negara memungut zakat yang tidak berjalan efektif.

" Zaman Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak bayar zakat akan diperangi. Kalau sekarang perlu kerja sama dengan densus," kelakar Bambang.

Menurut Bambang, penarikan zakat oleh Negara sudah diatur secara jelas dalam Alquran. Untuk itu, Negara sebetulnya memiliki kewenangan menarik zakat dan para pembayar zakat wajib membayarkannya.

" Surat At Taubah 103 sudah jelas. Negara wajib memungut zakat dan muzaki wajib membayarkan melalui amil Negara," ucap dia.

Berbeda dengan pajak, kata Bambang, zakat tidak mengenal prosedur pengampunan. Menurut Bambang, yang berlaku dalam zakat adalah pertobatan.

" Kalau di zakat itu tak perlu amnesty zakat. Yang ada pertobatan. Yang dulu belum dizakati, dihitung ulang kemudian dibayarkan. Atau kalau bisa dilebihkan," ucap dia.