Saat BBM naik di tahun 2005 inflasi melonjak 17 persen.
Dream – Tepat pukul 13.00, Sabtu 3 September 2022, layar Youtube Sekretariat Presiden menampakkan situasi di salah satu sudut ruangan dalam Istana Negara. Ada meja kayu jati di depan kamera.
Ada lima orang yang duduk di meha itu. Yang duduk di tengah adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti biasa, dia menggunakan kemeja putih dan celana kain berwarna hitam. Ia diapit oleh dua menteri wanita. Di sebelah kanannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sebelah kirinya ada Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Di ujung meja ada lagi dua menteri yang duduk. Di depan Sri Mulyani ada Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno. Di depan Tri Rismaharini duduk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Semua menteri sore itu memakai baju batik. Hanya Jokowi yang mengenakan kemeja putih dengan tangan digulung.
Setelah melepas masker cokelatnya dan melihat Ipad di tangannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka jumpa pers itu. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sesungguhnya, kepala negara ingin harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri tetap terjangkau.
" Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers kenaikan harga BBM di Istana Merdeka itu.
Namun, masalahnya menurut Presiden Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502, triliun. Angka itu akan meningkat terus.
" Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," ucapnya.
Mestinya, kata Jokowi, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Maka, saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.
" Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tegasnya.
Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan untuk melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi. Besaran kenaikan itu disampaikan melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta.
" Hari ini tanggal 3 September 2022, pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata kata Menteri ESDM Arifin Tasrif yang berbicara setelah Jokowi.
" Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter," ujarnya.
Sebelumnya, harga Pertalite hanya Rp 7.650 per liter dan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter. Artinya ada kenaikan Rp 1.650-Rp 2.350 per liter. Atau sekitar 30-32 persen dari harga lama.
Penyesuaian harga baru BBM dimulai pada pukul 14.30 WIB, Sabtu 3 September 2022.
" Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pada pukul pada 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat," katanya.
***
Jumpa pers itu belum berakhir, di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah Buaran, Jakarta Timur, terlihat antrean pembeli Pertalite.
Namun pada pukul 14.20, menurut pengamatan Dream.co.id, petugas SPBU mulai merentangkan tali plastik untuk mencegah kendaraan masuk dan mengisi bahan bakar. Tersisa beberapa mobil dan belasan sepeda motor di antrean pengisian Pertalite.
Menurut petugas SPBU yang berjaga, mereka terpaksa menutup sementara SPBU karena mereka akan menyetel ulang harga tarif baru di mesin. Sementara sisa pengendara yang sudah ada di dalam tetap dilayani dengan tarif lama meski nanti lewat pukul 14.30.
Seorang mahasiswa pengendara Yamaha Aerox, Raka, 21 tahun. mengaku sejak kenaikan ini dia tak lagi menggunakan Pertamax yang biasa dia gunakan selama tiga tahun terakhir. Ia kini mengaku akan membeli Pertalite. Alasannya, “ mahal.”
(Anteran isis BBM di salah satu SPBU/Merdeka)
Dalam jumpa pers di Istana itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mencoba menjawab pertanyaan masyarakat. " Masyarakat saat ini bertanya kenapa naik padahal harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, meskipun harga minyak mentah mengalami penurunan, rata-rata harga acuan minyak mentah nasional atau ICP relatif masih tinggi. Bahkan, bendahara negara itu menyebutkan, jika harga ICP turun hingga ke level US$ 90 per barrel, rata-rata harga tahunan ICP masih berada pada kisaran US$ 98,8 per barrel.
" Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah US$ 90 (per barrel), maka keseluruhan tahun rata-rata ICP masih di US$ 97 (per barrel)," kata dia.
Dengan demikian, besaran subsidi BBM yang perlu disalurkan oleh pemerintah tetap akan membengkak, jika harga ICP mengalami penurunan cukup signifikan.
Berdasarkan perhitungannya, Sri Mulyani menyebutkan, dengan rata-rata harga tahunan ICP sebesar US$ 99 per barrel, maka pemerintah perlu menambah lagi sekitar Rp 151 triliun, dari anggaran subsidi energi Rp 502 triliun saat ini.
" Kalau harga ICP di US$ 85 AS per barrel sampai Desember, kenaikan subsidi tetap menjadi Rp 640 triliun (penambahan anggaran sebesar Rp 138 triliun)," ujarnya.
Oleh karenanya, pemerintah masih akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga ICP, guna menentukan besaran anggaran subsidi yang perlu digelontorkan hingga akhir tahun ini.
" Karena memang suasana geopolitik dan suasana ekonomi dunia masih sangat dinamis," ucap Sri Mulyani.
Usai jumpa pers, menurut pengamatan Dream.co.id netizen juga ramai-ramai mengeruduk Instagram @jokowi ketika Jokowi mengunggah foto kunjungannya saat memberi Bantuan Sosial Tunai, sejam setelah jumpa pers itu.
Jokowi menulis: “ Dari Papua, Maluku, dan hari ini di Lampung, saya datang untuk meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM). Saya sempat bertemu dengan para penerima BLT BBM di Kantor Pos Bandar Lampung. Alhamdulillah, prosesnya berjalan dengan baik.”
Unggahan itu langsung menimbulkan 16 ribu komentar netizen. Umumnya mengkititik kenaikan BBM.
Akun adhisitania09 menulis: “ Lanjut 1.000 Periode Biar Meroket. Harga2 yg meroket ”
Akun jkuningg79 menulis: “ BBM Naik = awal mula naiknya harga2 yg lain.”
Akun ricky_anto menulis: “ Ga sabar bakal inflasi berapa persen, makin ancur aja dah”
frengki_edg42_klembiab menulis: “ Pak kenapa bbm naik???? Kami rakyat kecil makin susah pak”
fajarirwanmaulana menulis: “ Kalau nggk bisa turunkan BBM Bapak aja yang turun gimana”
Sampai hari ini pun Instagram @jokowi masih diisi keluhan netizen.
(Demo buruh saat BBM naik/Merdeka)
Demosntrasi mahasiswa dan buruh pun hingga hari ini merebak di seluruh pelosok tanah air. Dari Sumbawa, Kalimantan Timur sampai Makassar.
***
Berbeda dengan pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia memang akhirnya lempar handuk menalangi subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. Presiden Jokowi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar pada awal September. Kenaikan harga berkisar Rp 2.000-2.500 per liter.
Harga minyak mentah dunia sudah tembus di atas US$ 100 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi pemerintah, yang mematok Indonesia Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 US$ 63 per barel. Akibatnya, belanja pemerintah bakal melonjak, defisit bakal menganga.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, harga wajar untuk Pertalite di bulan Agustus Rp 14.450 per liter atau nyaris dua kali dari harga jual eceran Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga wajar untuk solar Rp 13.950, terpaut Rp 8.850 dengan harga ecerannya yang mencapai Rp 5.150 per liter. Pemerintah harus menomboki selisih harga ini.
Persoalan lain yang mendorong kenaikan harga Pertalite dan Solar adalah konsumsinya yang semakin membengkak. Sampai pertengahan Agustus konsumsi Pertalite mencapai 18,73 juta kiloliter atau 81 persen dari kuota tahun ini. Jika dibiarkan, konsumsi Pertalite bisa mencapai 29,07 juta kiloliter, jauh di atas kuota 23,05 juta kiloliter. Begitu juga dengan konsumsi solar.
Subsidi BBM kini sudah mencapai Rp 502 triliun. Di tengah kenaikan harga minyak dunia, jika subsidi tak distop, subsidi bisa tembus Rp 700 triliun untuk dibakar. Tak ada pilihan lain selain pemerintah menahan terus harga BBM. Lebih baik subsidi itu dialihkan jadi bantuan tunai sekaligus untuk bantalan inflasi.
Pilihan pahit ini untuk menyelamatkan anggaran negara. Jika tekor, pilihan menambah utang bukan niat yang bijak karena hanya menunda beban ke generasi berikutnya. Apalagi jika melihat kondisi keuangan Pertamina yang kian berdarah. Menambah subsidi akan membuat BUMN ini kian kelimpungan karena klaim subsidi kepada pemerintah acap cair terlambat.
Walau demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, menceritakan dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi yang pernah dialami Indonesia.
(Kepala BPS Margo Yuwono/Merdeka)
Menurut Margo, negara pernah punya pengalaman kurang mengenakkan imbas harga BBM naik. Semisal pada Maret 2005, kala pemerintah mendongkrak harga bensin 32,6 persen dan Solar 27,3 persen.
Tak hanya sekali, lonjakan harga BBM semakin menggila di Oktober 2005, ketika harga bensin meroket 87,5 persen dan Solar naik 104,8 persen.
" Akibat kenaikan harga BBM itu, karena BBM digunakan konsumsi hampir seluruh sektor, maka inflasi kita saat itu di 17,11 persen," terang Margo Yuwono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa 30 Agustus 2022 seperti dikutip Liputan6.
" Jadi pentingnya mengendalikan harga energi, menjadi catatan berikutnya dari kita supaya tidak memberikan impact kepada inflasi," tegas dia.
Imbas kenaikan harga BBM terhadap angka inflasi kembali terjadi pada periode 2013-2014. Saat itu, pemerintah menaikan harga BBM sebanyak dua kali, satu kali di masing-masing tahun.
Akibatnya, laju inflasi tahunan pada 2013 mencapai 8,38 persen dan 8,36 persen di 2014.
" Kenapa dampak dari kenaikan BBM ini lebih rendah daripada di tahun 2005? Karena di tahun 2013-2014 itu kenaikan bantuan sosialnya sudah bagus. Sehingga dampak daripada inflasi itu bisa ditekan, terutama pada golongan menengah dan rentan," tuturnya
Karena itu pula pemerintah Jokowi kini memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi.
Bansos itu diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT itu akan diberikan selama empat bulan dengan total Rp600 ribu. Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos tersebut.
Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.
Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek
Tujuannya jelas: untuk meredam inflasi tinggi yang terjadi seiring kenaikan harga berang dan jasa usai kenaikan BBM. Tapi, skenario paling lunak pun, bila berkaca pada sejarah, maka kenaikan inflasi tetap di angka 8,3 persen. Apalagi inflasi hingga Agustus 2022 sudah berada di angka 4,69 persen.
***
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut keputusan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidaksesuaian antara masalah dan solusi.
Ditambah lagi, katanya, kenaikan harga tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dari ‘kecanduan akan BBM’.
“ Kebijakan ini tidak tepat sasaran. Misalnya targetnya menyembuhkan sakitnya batuk, yang diobati panu.” Kata Fahmy seperti dikutip BBC Indonesia.
Fahmy mengartikan kalau masalahnya 70% penyaluran BBM tidak tepat sasaran, " kenapa sasaran itu yang tidak fokus diselesaikan dulu? Bukan malah dengan menaikan BBM”.
Fahmi menambahkan, ketika pemerintah mampu melakukan perbaikan dengan melakukan pembatasan dan pengawasan penggunaan BBM maka beban subsidi dapat diminimalisir, tanpa perlu menaikan harga BBM.
“ Contoh, tetapkan pembatasan Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Lalu masyarakat mampu itu dipaksa migrasi ke Pertamax,” katanya.
Senada, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, sejak 2014 hingga sekarang, pemerintah selalu menggunakan narasi yang sama, yaitu subsidi lebih dinikmati orang yang mampu saat menaikkan harga BBM.
“ Dari 2014 sampai sekarang, tidak ada upaya perbaikan pendataan ataupun pembatasan. Pertalite digunakan semua kalangan, Solar bocor ke industri yang tidak berhak. Jadi yang dilakukan pemerintah selama ini apa?” kata Bhima.
(Demo BBM naik/Liputan6)
Solusi menaikkan harga di tengah gagalnya upaya pemerintah dalam mengontrol penggunaan BBM, menurut Bhima, merupakan mekanisme yang tidak kreatif dan tetap akan membuat APBN jebol.
“ Kesalahan pengelolaan kebijakan BBM akhirnya dibebankan kepada seluruh masyarakat dari berbagai kelas, dari yang tidak punya kendaraan, kelas miskin, menengah rentan, hingga 64 juta UMKM. Semua terkena dampaknya,” katanya.
Dibandingkan kenaikan harga BBM, kata Bhima, pemerintah harusnya melakukan upaya pembatasan penggunaan BBM karena memiliki efek yang jauh lebih kecil dan terlokalisir terhadap perekonomian masyarakat.
Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal dalam menjaga harga BBM.
Dia mencontohkan, dengan memangkas anggaran hingga membubarkan kementerian/lembaga yang menjadi beban negara.
Kemudian memangkas proyek-proyek infrastruktur yang masih dalam tahap studi kelayakan.
“ Atau dengan renegosiasi utang melalui DSSI (Debt Service Suspension Initiative) dalam G-20. Jadi sebenarnya banyak cara kreatif,” katanya.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter A Redjalam juga mengaku tidak setuju atas pernyataan bahwa 70% BBM subsidi dinikmati kelompok mampu.
“ Ini kesalahan ‘komunikasi’ yang disuarakan pemerintah, tidak tepat,” katanya.
Menurutnya, kelompok miskin lah yang sangat merasakan dampak besar dari subsidi BBM.
“ Menikmati subsidi BBM tidak harus membeli BBM. Lebih dari itu, subsidi berperan membuat inflasi relative rendah, harga tidak melonjak, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan terbuka lapangan kerja. Itu siapa yang menikmati? Kelompok miskin,” katanya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara seperti dikutip Merdeka mengatakan, walaupun telah dilakukan kenaikan harga BBM, anggaran untuk subsidi dan kompensasi tetap akan membengkak.
Suahasil mengatakan, dengan kenaikan harga Pertalite dan Solar, pemerintah memperkirakan anggaran meningkat menjadi Rp650 triliun, melebih anggaran saat ini sebesar Rp502,4 triliun.
Sementara jika BBM tidak dinaikan, pemerintah mengestimasikan anggaran mencapai Rp698 triliun hingga akhir tahun.
Perkiraan subsidi itu dihitung berdasarkan kuota Pertalite 29 juta kiloliter dan solar 17,4 juta kiloliter, harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang. Terdapat selisih hampir Rp50 triliun jika BBM dinaikan dan tidak.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Suahasil juga mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi akan jauh lebih bermanfaat apabila dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
“ Rp502 triliun kalau pakai bangun rumah sakit dapat 3.000, bangun sekolah dasar dapat 227.000, atau dapat 41.000 puskesmas. Atau kalau dipakai untuk jalan tol dapat 3.500 km jalan tol,” kata Suahasil.
Menanggapi kritikan ekonom tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan terdapat prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi beban anggaran subsidi BBM.
“ Dalam jangka pendek, kebijakan menaikkan harga BBM akan menyediakan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif,” katanya melalui pesan singkat.
“ Menaikkan harga termasuk dalam perbaikan sasaran. Kalau konsumen mayoritas kelompok mampu, maka yang menanggung kenaikan adalah masyarakat mampu. Dan yang tidak mampu dibantu dengan bantalan sosial BLT BBM,” ujarnya.
Yustinus menambahkan, pemerintah juga akan melakukan upaya pembatasan, pengawasan dan lainnya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Selain keputusan menaikan BBM, asal dana untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun juga mendapat kritikan.
Alokasi subsidi yang berjumlah Rp208,9 triliun digunakan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp149,6 triliun, serta subsidi listrik Rp59,6 triliun.
Kemudian, dana kompensasi berjumlah Rp293,5 triliun dialokasikan untuk BBM sebesar Rp252,5 triliun dan listrik Rp41 triliun.
Anggota Komisi VI DPR dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan angka kompensasi tersebut merujuk pada nomenklatur Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 hanya tertulis subsidi BBM sebesar Rp14,5 triliun.
Menurutnya, tidak ada nomenklatur untuk kompensasi BBM.
Subsidi dan kompensasi adalah dua metode bantuan yang berbeda, walaupun sama-sama menggunakan dana APBN.
Subsidi adalah transfer dana dari pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan harga dari nilai keekonomian sehingga masyarakat mampu mendapatkan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah subsidi untuk BBM solar, LPG 3 Kg dan listrik.
Sementara, kompensasi adalah dana yang dikeluarkan pemerintah ke badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan karena menanggung selisih harga jual. Kompensasi diberikan kepada Pertamina dan PLN.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa seluruh subsidi diaudit oleh BPKP sebelum dilakukan pembayaran.
Artinya, lanjut Sri Mulyani, BPKP akan melihat volume, biaya produksi, dan perbedaan antara harga yang diatur dengan harga yang terjadi.
Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri, dalam video wawancaranya yang viral di Twitter menilai gerakan mahasiswa dan rakyat harus mempertanyakan soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sehubungan dengan kenaikan harga BBM.
(Pengamat ekonomi Faisal Basri/Liputan6)
“ Utak-utiklah IKN itu teman-teman sekalian. Lagi suasana seperti ini IKN harus dihentikan. Total. Itu sudah dapat berapa? Karena pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu untuk IKN… for sure! Jadi akan dialihkan ke rakyat itu Rp 24 triliun kata bu Sri Mulyani dan pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian Rp 73 triliun untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua sudah lebih dari Rp 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyat yang terus berkorban. Ini pemerintah zalim ini namanya,” ujarnya.
Terlepas dari saling bantah itu, yang jelas BBM sudah terlanjur naik. Itu artinya harga barang dan jasa juga akan terdongkrak naik seperti yang sudah terjadi sekarang. Ini artinya akan meningkatkan inflasi. Sejarah sudah membuktikan kenaikan BBM selalu dibayang-bayanagi inflasi tinggi. Dan ini jelas melemahkan daya beli masyarakat. Tidak bisa tidak. (eha)
Sumber: Liputan6, Merdeka, BBC Indonesia
