Fakta di Balik Rohingya yang Terlunta

Reporter : Eko Huda S
Senin, 4 September 2017 15:00
Fakta di Balik Rohingya yang Terlunta
Siapa sebenarnya Rohingya ini?

Dream - Rohingya kembali menjadi perhatian dunia. Etnis yang berdiam di wilayah Myanmar itu terus diburu, dianiaya, bahkan dibantai.

Tinggal di Myanmar, tapi tak diakui sebagai warga negara. Menurut laman Aljazeera, mereka diburu, namun tak boleh keluar dari wilayah tanpa izin dari pemerintah. Siapa sebenarnya Rohingya?

Etnis yang mayoritas memeluk Islam ini sejatinya sudah berabad-abad tinggal di tanah Myanmar itu. Saat ini, ada sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya tinggal di Asia Tenggara. Mayoritas etnis ini tinggal di pantai barat Myanmar, wilayah negara bagian Rakhine.

Menurut sejumlah sejarawan, Rohingya tinggal di negeri yang sekarang dikenal dengan nama Myanmar itu sejak abad ke-12. “ Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dulu kala,” demikian tulis Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO).

Organisasi menyebut Rohingya punya budaya berbeda dengan penduduk Rakhine dan wilayah lainnya di Myanmar. Mereka berbahasa Rohingya atau Ruingga. Nenek moyang etnis ini diduga berasal dari Arab, Moors, Pathan, Moghul, Bengali, dab Indo-Mongoloid.

“ Permukiman awal Muslim di Arakan sekitar abad ke tujuh,” tulis ARNO.

 Rohingya

Laman Human Right Watch (HRW) menulis, Arakan Utara, yang terdiri dari kota Maungdaw dan Buithidaung, pada akhir abad ke-18 menjadi kawasan Bangladesh. Etnis Rohingya mengungsi ke daerah yang masuk ke negeri Bangladesh ini dalam empat fase besar, yaitu akhir 1700an dan awal 1800an, tahun 1940an, 1978, dan yang terakhir pada 1991 dan 1992. Arus pengungsian ini disebut terjadi karena konflik etnis dan agama.

Pada tahun 1784, penguasa Birma, Raja Bodawpaya, menakhlukkan wilayah ini dan memasukkannya ke dalam Kerajaan Ava, yang berkuasa di Birma tengah

Wilayah ini juga pernah menjadi bagian dari jajahan Inggris selama seabad, sejak tahun 1842-1948. Kala itu negeri Ratu Elizabeth ini memang memasukkan Myanmar sebagai salah satu provinsi India. Pada masa inilah terjadi migrasi buruh yang sangat banyak dari India dan Bangladesh ke Myanmar.

1 dari 2 halaman

Mulai Terlunta-lunta

Menurut HRW, perpindahan buruh ini merupakan migrasi internal, karena saat itu seluruh wilayah ini berada dalam kekuasaan Inggris. Namun, migrasi ini mendapat tanggapan negatif dari penduduk lokal.

Setelah kemerdekaan 1948, pemerintah Myanmar bahkan melihat migrasi yang terjadi pada era inggris itu adalah ilegal. “ Dan atas dasar inilah mereka menolak kewarganegaraan Rohingya,” tulis HRW dalam laporan yang disusun tahun 2000.

Keputusan itu pula yang menjadi dasar penolakan oleh penduduk lokal. Mereka menganggap Rohingya sebagai orang Bengali. Menolak istilah Rohingya untuk menyebut etnis yang terlunta-lunta ini, yang diciptakan karena alasan politik.

Setelah kemerdekaan itu pula Myanmar mengesaahkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Mengatur etnis mana saja yang berhak mendapat status kewarganegaraan. Menurut laporan International Human Right Clinic dari Yale Law School, Rohingya tak masuk daftar etnis yang mendapat pengakuan.

Meski demikian, aturan itu memperbolehkan etnis yang sudah menetap selama dua generasi di wilayah itu untuk mengajukan permohonan membuat kartu identitas. Pada periode ini, Rohingya mendapat pengakuan, bahkan beberapa wakil Rohingya duduk di Parlemen.

2 dari 2 halaman

Tamat di Tangan Junta

Masa suram etnis Rohingya datang tahun 1962, setelah militer malakukan kudeta. Semua warga diwajibkan mendapat kartu penduduk lagi, namun etnis Rohingya hanya mendapat kartu identitas sebagai warga asing. Mereka pun hanya mendapat kesempatan kerja dan pendidikan yang sangat terbatas.

Dan, 20 tahun kemudian, tepatnya 1982, Undang-Undang Kependudukan baru disahkan pemerintah Myanmar. Sejak itulah etnis Rohingya benar-benar tak punya kewarganegaraan. Di bawah aturan baru itu, Rohingya tak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis negeri itu.

Aturan baru itu mengeluarkan tiga level kewarganegaraan. Yang paling mendasar adalah naturalisasi kewarganegaraan. Untuk mendapat status ini, seseorang harus menunjukkan bukti bahwa mereka telah tinggal di Myanmar ssebelum tahun 1948 dan menguasai salah satu bahasa bangsa di sana. Namun, orang-orang Rohingya tak punya data-data itu karena ditolak saat mengajukan dokumen dan tak bisa bahasa penduduk lokal pula.

Akibat Undang-Undang Kependudukan itu, Rohingya tak punya hak menuntut pendidikan, bekerja, melakukan perjalanan, menikah, akses terhadap kesehatan, bahkan sampai melaksanakan agamanya. Mereka tak punya hak politik. Rohingya yang mengantongi kewarganegaraan pun tak bisa berbuat apa-apa.

Sejak 1970an, kerusuhan di Rakhine memaksa ribuan Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negeri lain di Asia Tenggara. Saat dalam pelarian itulah sering etrdengar kisah pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran, dan pembantaian. Cerita itu masih terdengar hingga kini.

Beri Komentar
Umroh Bareng Pasangan, Foto Sweet Selebritis Saat di Mekkah