Dream - Wacana pemerintah menerapkan sertifikasi pada khatib dianggap aneh. Pemerintah kemudian dianggap mencoba mengintervensi isi khotbah Jumat melalui sertifikasi tersebut.
" Saya lihat untuk sertifikasi khatib itu sebuah keanehan," kata Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobri Lubis, di Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.
Padahal, kata dia, khatib itu mempunyai peran untuk mengobati penyakit masyarakat dengan cara menyampaikan tausiyah-tausiyah, sehingga masyarakat selalu merasa tenang.
Sobri menganggap sertifikasi hanya upaya pemerintah untuk mendikte para khatib saja. Selain itu, akan muncul paradigma buruk dari masyarakat kepada pemerintah.
" Jadi sertifikasi khatib ini bagian syahwat politik penguasa. Khatib mau diatur-atur," ungkap Sobri.
© Dream
Dalam kesempatan itu Sobri juga menanggapi aksi teror yang terjadi pada tiga posko mereka. Dia menyerukan kepada seluruh anggota FPI bersiaga.
" Saya umumkan siaga satu kepada seluruh anggota FPI, mulai jaga malam di pos-pos FPI dan di (tempat) tokoh-tokoh FPI," kata Sobri.
Menurut Sobri, FPI telah melaporkan kasus teror tersebut kepada polisi. Tapi, hingga saat ini polisi belum dapat mengungkap siapa pelakunya.
" Kita sudah laporkan, sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan dari kepolisian," ujar dia.
Sobri menilai polisi terkesan ogah-ogahan mengusut kasus teror itu. Dia berharap polisi dapat segera mengungkap kasus teror yang dialami FPI.
" Kita ingin kepolisian usut tuntas, jangan kalau FPI penanganan malas-malasan," ucap dia.
Sobri mengaku saat ini tidak ada korban akibat pelemparan bom molotov. FPI hanya menderita kerugian materiil saja.
Sebelumnya dikabarkan, pada tanggal 2 Februari 2017, posko FPI di Pasar Rebo, Jakarta Timur dilempar bom molotov. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2017 posko DPC FPI di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selang sehari, Posko FPI yang juga rumah sekretaris DPW Jakarta Barat juga dilempari bom molotov.
Advertisement
