Komisi III Soroti Tambang Ilegal dan Narkotika di Sulawesi Tenggara, Dorong Penegakan Hukum yang Tegas

“ Sulawesi Tenggara ini dunia tambang. Karena itu, perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal,” ujar Habib Aboe saat ditemui di sela kunjungan tersebut.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja ini juga bertujuan meninjau langsung langkah-langkah penegakan hukum di lapangan. Dalam pertemuan bersama Kapolda Sulawesi Tenggara, Habib menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen kepolisian yang berani menindak tegas praktik tambang ilegal.
“ Kapolda tadi menyampaikan komitmen yang tegas dan jelas untuk menyelesaikan masalah pertambangan ilegal dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Selain soal tambang, politikus Fraksi PKS ini juga menyoroti penyalahgunaan narkotika yang masih tinggi di kawasan tambang. Ia menilai, peredaran narkoba sering kali mengikuti aktivitas pertambangan yang padat pekerja dan rentan penyimpangan sosial.
“ Masalah narkotika ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkotika. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas dua persoalan ini. Menurutnya, tambang ilegal dan peredaran narkoba bukan hanya soal ekonomi dan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Sulawesi Tenggara.

“ Kami meminta agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” ujar Hinca.

Ia juga menyoroti temuan sejumlah perusahaan yang tetap beroperasi meski izinnya sudah dicabut. “ Kami tadi meminta klarifikasi terkait hal itu. Bahkan kami sepakat untuk memanggil kembali perusahaan-perusahaan tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menjelaskan perkembangan terkini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hinca menyoroti pentingnya keadilan dalam pengelolaan hasil tambang. Ia menegaskan agar daerah penghasil mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas pertambangan yang berlangsung.
“ Kita harus pastikan hasil tambang memberi nilai tambah bagi daerah. Jangan hanya diambil tanpa ada dampak nyata bagi warga,” ujarnya.

Tak hanya soal tambang, integritas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian penting. Hinca meminta agar lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan terbuka dalam menangani pelanggaran etik di internalnya. “ Kami ingin kejaksaan dan kepolisian terus memperkuat integritasnya. Kalau ada pelanggaran di internal, sampaikan secara terbuka agar kepercayaan publik semakin meningkat,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Hinca menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, atas komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Ia menilai, kinerja kepolisian di bawah pimpinan baru menunjukkan tren positif dalam menangani berbagai dinamika sosial.

Sementara itu, Habib Aboe menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memantau dan memastikan penegakan hukum di Sulawesi Tenggara berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“ Sinergi antarelembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal dan narkotika. Kami akan memastikan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain berjalan efektif,” pungkasnya.