Komisi VII Dorong Fokus Impor Bahan Baku, Bukan Produk Jadi

Salah satu langkah strategis yang ia usulkan adalah memindahkan titik masuk barang impor dari China ke wilayah Indonesia timur.

Dalam kegiatan reses masa sidang, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja guna menyerap berbagai aspirasi dari pelaku industri kecil menengah serta UMKM. Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati, menyoroti sejumlah persoalan penting yang muncul dalam pertemuan tersebut, antara lain persoalan masuknya barang jadi impor, keterbatasan bahan baku, serta akses terhadap pembiayaan usaha.

" Harga memang masih kurang bisa bersaing dengan produk lokal kita. Kita perlu solusi yang jelas. Kami memberikan masukan kepada Kementerian Perdagangan maupun Bea Cukai agar kebijakan impor, khususnya bahan baku untuk industri, tidak merugikan produsen dalam negeri," ujar Rahayu kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/04).

Rahayu menegaskan bahwa kebijakan pembatasan impor sebaiknya bersifat selektif dan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang jadi, yang dinilai bisa membunuh daya saing industri dalam negeri. Ia menyarankan agar pemerintah tetap membuka ruang bagi impor bahan baku yang dibutuhkan industri, namun bersikap tegas terhadap barang jadi impor yang mengancam produk lokal.

Selain itu, isu terkait perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) turut menjadi perhatian. Menurutnya, perlu ada koordinasi lintas sektor secara menyeluruh dari tahap produksi hingga distribusi agar UMKM, industri kreatif, dan pelaku usaha lokal bisa terus bertahan dan berkembang.

Politisi Fraksi Gerindra ini juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang dikembangkan pelaku usaha lokal, seperti merek sepatu “ Pijak Bumi” yang memanfaatkan sampah plastik daur ulang sebagai bahan utama. Inovasi berbasis lingkungan ini dinilai sebagai langkah positif menuju industri yang lebih berkelanjutan.

" Kami mendengar banyak hal positif, seperti ban bekas yang dijadikan sandal, jamur yang digunakan untuk bahan sepatu, dan ini menunjukkan potensi luar biasa produk ramah lingkungan di Indonesia," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di sisi pembiayaan, Rahayu mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank milik negara seperti BRI. Namun, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pinjaman di bawah Rp100 juta bisa diakses tanpa jaminan, sehingga sosialisasi yang lebih masif sangat diperlukan.

Rahayu juga menyoroti masuknya barang jadi dari China yang membanjiri pasar dalam negeri dan menjadi tantangan bagi industri lokal. Salah satu langkah strategis yang ia usulkan adalah memindahkan titik masuk barang impor dari China ke wilayah Indonesia timur, agar distribusi ke wilayah Jawa tidak terlalu cepat dan produk lokal memiliki ruang untuk bersaing.

Ia juga menyebut adanya peluang besar untuk ekspor ke Amerika Serikat. " Tarif bea masuk untuk barang Tiongkok ke AS mencapai 100 persen, sedangkan Indonesia hanya 32 persen. Ini bisa jadi peluang besar jika kita bisa menjadi reseller dan memanfaatkan jalur distribusi secara cerdas," tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi VII DPR RI berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri lokal, serta mampu menyusun kebijakan yang tidak hanya melindungi tetapi juga memberdayakan pelaku usaha dalam negeri.