Menko Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Kaitan Kasus Covid-19 dengan Pilkada Serentak

Reporter : Nur Ulfa
Rabu, 9 Desember 2020 17:24

Menkopolhukam Mahfud MD

Mahfud mengutip data sebaran kasus Covid-19 berdasarkan daerah yang menggelar Pilkada dan tidak.

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan tak ada alasan yang cukup kuat untuk mencemaskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan kenaikan kasus Covid-19. Sebaliknya, Mahfud bersyukur proses demokrasi yang berlangsung hari ini, Rabu, 9 Desember 2020 berjalan lancar.

Keyakinan Mahfud tersebut didasarkan pada data perbandingan penyebaran Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak dengan daerah yang tak menggelar proses politik pemilihan kepala daerah itu.

" Dilihat dari data yang disampaikan oleh dokter Dewi berdasar hasil olahan informasi ke pusat pengendalian Covid-19 di BNPB, ternyata itu tidak ada bedanya tren perkembangan Covid-19 ini antara daerah yang nonpilkada," kata Mahfud saat rapat bersama Satgas Covid-19 di Gedung BNPB, Rabu, 9 Desember 2020.

Menurut Mahfud beberapa daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada justru menunjukan angka peningkatan kasus Covid-19. Dari data tersebut Mahfud menyimpulkan jika pelaksanaan Pilkada tidak ada hubungannya dengan perkembangan angka Covid-19.

" Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada seperti data yang sudah kita kita lihat tadi," ujar Mahfud," ucap dia.

Mahfud mengatakan peningkatan jumlah kasus Covid-19 lebih banyak terjadi karena masih banyak masyarakat yang lalai dan tak menjalani protokol kesehatan dengan baik.

" Karena kita berusaha secara sungguh-sungguh untuk itu, menjalankan protokol kesehatan," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.(Sah)

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

1 dari 2 halaman

Kepatuhan Protokol di Atas 90% Saat Pilkada, Satgas Covid-19: `Jangan Kendor`

Dream - Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan selama Pilkada Serentak berada di ats 90 persen. Namun masyarakat diingatkan tidak lengah karena tahapan Pilkada belum sepenuhnya selesai.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meninta semua pihak tak berpuas diri dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 ini.

Doni mengatakan potensi adanya kerumunan masih bisa terjadi karena proses pemungutan suara di sejumlah daerah belum selesai.

" Sekali lagi, tidak boleh puas dulu karena tahapan-tahapan tugas untuk Pilkada ini belum berakhir," imbau Doni Monardo dalam konferensi pers, Rabu, 9 Desember 2020.

Imbauan Doni tersebut disampaikan dengan harapan Pilkada 2020 takkan menjadi media penularan Covid-19. Tak lupa dia berpesan agar petugas dan Satgas Covid-19 tetap waspada.

" Jangan lengah, jangan kendor, selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," ujarnya.

Secara khusus Doni bahkan mengingatkan petugas untuk selalu memperhatikan perkembangan. Saat melihat ada pelanggaran, petugas diimbau langsung segera mengingatkan.

2 dari 2 halaman

Tingkat Kepatuhan di Atas 90%

Data Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020 berada di atas 90 persen. Adapun kepatuhan pemilih terhadap penggunaan masker mencapai 96,59 persen.

Dalam hal menjaga jarak saat pencoblosan, tingkat kepatuhan pemilih dilaporkan mencapai 91,46 persen.

Satgas Covid-19 juga sudah menegur 128.094 pemilih Pilkada 2020 karena tak menerapkan protokol kesehatan.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini diperoleh berdasarkan hasil monitoring dari 219.748 anggota Polri, 98.100 anggota TNI, dan 47.269 anggota Satgas Covid-19.Monitoring dilakukan di 299 kabupaten/kota di 33 provinsi.(Sah)