Kemenkes Pastikan Tidak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi

Reporter : Nur Ulfa
Minggu, 5 September 2021 12:14

Aplikasi PeduliLindungi

Kemenkes menyatakan tersebarnya Sertifikat Vaksinasi Jokowi merupakan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain.

Dream - Beberapa hari lalu netizen dibuat heboh dengan beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo. Diduga data Jokowi bocor karena kurangnya pengamanan dari Aplikasi PeduliLindungan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, memastikan tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

" Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data," kata Nadia dalam keterangannya.

Nadia mengatakan, ada pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Jokowi kemudian menggunakannya untuk akses sertifikat vaksinasi Presiden.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai Undang-undang yang berlaku.
Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Nadia menegaskan data masyarakat yang ada dalam sistem electronic Health Alert Card (e-HAC) tidak bocor.

" Kerentanan pada sistem e-HAC yang lama yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Kemenkes telah meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi e-HAC dan meminta untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah mengintegrasikan e-HAC di dalamnya," papar Nadia.

1 dari 3 halaman

Data Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar di Medsos, Lengkap dengan NIK

Dream - Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial. Padahal, sertifikat tersebut seharusnya bersifat pribadi lantaran hanya bisa diakses jika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik yang bersangkutan.

Foto sertifikat tersebut ramai diakses di Twitter setelah diunggah di sebuah akun. Sertifikat itu berisi data lengkap Jokowi mulai dari NIK, tempat tanggal lahir, ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis serta batch vaksin.

Foto tersebut juga memuat logo aplikasi PeduliLindungi. Tidak ketinggalan, barcode yang berisi data pribadi pemilik sertifikat.

Sertifikat vaksinasi jokowi

Sertifikat vaksinasi Jokowi yang tersebar di Twitter

Terkait data NIK Jokowi yang kemudian dipakai untuk mengetahui data pribadi presiden, Dirjen Dikcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan tidak ada kebocoran data vaksinasi presiden.

Menurut Zudan, kondisi yang terjadi adalah beberapa orang menggunakan data NIK milik presiden Jokowi untuk mengakses informasi si pemilik nomor kependudukan tersebut.

" Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain," ujar Zudan.

2 dari 3 halaman

Ancaman Pidana

Dia menegaskan praktik ini termasuk pidana. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi.

" Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata dia.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Secara tegas, sanksi dicantumkan dalam Pasal 94 berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

3 dari 3 halaman

PeduliLindungi Cukup Rawan

Zudan mengatakan aplikasi PeduliLindungi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Sehingga dia menyarankan agar aplikasi tersebut dilengkapi sistem keamanan berlapis.

" Jadi tidak hanya dengan NIK saja, bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital," ucap Zudan.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya data pribadi Jokowi. Dia pun meminta pihak terkait untuk segera melakukan langkah khusus menangani masalah ini.

" Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.