Moeldoko: `Pak Rizieq Mau Pulang? Pulang Saja`

Arab Saudi Ajak Indonesia Negosiasi Soal Nasib Habieb Rizieq

Dream - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al Thaqafi berharap, masalah seputar Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang sampai saat ini tinggal di negaranya dapat segera selesai.

Pejabat tertinggi Saudi di Indonesia itu juga mengungkapkan masalah terkait Habib Rizieq sedang memasuki proses negosiasi antar dua negara, Indonesia dan Arab Saudi.

" Masalah ini sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh otoritas (pejabat) tinggi kedua negara. Dan kami berharap ini segera bisa diselesaikan," kata Al-Thaqafi, Senin, 25 November 2019.

Thaqafi enggan merinci negosiasi apa yang sedang dibicarakan pemerintah Saudi dan Indonesia. Dia juga tak merinci apakah pembicaraan itu menyangkut kepulangan Rizieq atau masalah pencekalan.

Begitu pula saat didesak terkait isu pencekalan yang sempat mengemuka beberapa hari lalu. Al Thaqafi enggan menjawab pertanyaan media.

" Saya tidak bisa bicara apapun. Karena ini sedang dinegosiasikan secara mendalam oleh kedua otoritas, antara Arab Saudi dan Indonesia," kata dia.

Al Thaqafi hanya memastikan jika proses negosiasi seluruhnya dilakukan antara dia pemerintah. Negosiasi ini tidak dibicarakan langsung dengan Rizieq.

" Tidak (dengan Rizieq). Negosiasi dilakukan oleh otoritas/pejabat tinggi antara kedua negara. Sekarang kita tidak membicarakan hal tersebut," ucap dia.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

Mahfud MD Ungkap Fakta Surat Larangan Habib Rizieq Keluar Arab Saudi

Dream - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, sudah menerima surat dari kuasa hukum Rizieq Shihab. Surat itu, kata dia, bukan berisi pencekalan seperti yang diklaim, melainkan larangan keluar dari Imigrasi Arab Saudi.

" Yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi, surat dari Imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq, nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan. Itu saja," kata Mahfud, Kamis 14 November 2019.

Menurut Mahfud, larangan itu menjadi masalah bagi Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi, bukan dengan pemerintah Indonesia. Mahfud meminta Rizieq agar menunjukkan bukti pencekalan dari Indonesia.

" Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya. Jangan yang begitu-begitu. Yang gitu-gitu ndak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pemerintah kita. Yang harus nego dia sendiri kalau surat seperti itu," kata dia.

Dia mengaku sudah mengonfirmasi hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly; Kapolri Jenderal Idham Azis; Kepala BIN, Budi Gunawan; hingga Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Mahfud memastikan tidak ada instansi yang mengeluarkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab. Menurut dia, yang membuat Rizieq tak bisa kembali ke Indonesia adalah masalahnya dengan otoritas Arab Saudi.

" Iya, urusannya ke Arab. Kalau ada suratnya dari Arab itu, yang bukan-bukan," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

Soal Surat Pencekalan Habib Rizieq Shihab, Ini Kata Dirjen Imigrasi

Dream - Direktur Jenderal Imigrasi Kementeria Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, mengaku tidak tahu kebenaran surat pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Dia mengaku baru mengetahui surat pencekalan itu dari media sosial.

" Kita sendiri belum tahu apakah ada surat itu. Kan suratnya samar-samar, tidak jelas," ujar Ronny di Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Untuk itu, Ditjen Imigrasi berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai kasus ini. " Akan kita lakukan kerja sama dengan Kemenlu atau melalui Dubes Arab Saudi di Indonesia atau bisa melalui Kemenlu RI di Arab Saudi," ucap dia.

Selain itu, Ronny juga belum mengetahui masalah apa yang dialami Rizieq di Arab Saudi sehingga belum bisa kembali ke Indonesia.

" Tanggal 27 April 2017 beliau tinggalkan Indonesia, apakah ini berkaitan dengan visa yang diberikan izin tinggal atau ada persoalan lain, tentu ini jadi kewenangan pemerintah Arab Saudi yang atur WNA boleh atau tidak keluar dari Arab Saudi," kata dia.

Tak Pernah Beri Rekomendasi

Selama ini, mantan Kapolda Bali itu menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah memberi rekomendasi kepada Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan pencekalan kepada Rizieq Shihab.

" Undang-undang (UU Nomor 6 Tahun 2011) ini menganut HAM internasional pasal 14 dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak berewenang untuk menolak menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia, setelah bepergian ke luar negeri," ucap dia.

Ronny mengatakan, selama ini Ditjen Imigrasi pernah mencegah warga negara asing (WNA) untuk keluar dari Indonesia karena permintaan pemerintah negara lain. Namun negara tidak berhak menangkal warga negaranya untuk kembali ke Indonesia.

" Kalau ada permintaan selama ini kita memang bebarapa kali melayani otoritas negara lain karena sudah berangkat, itu kita lakukan penolakan untuk kembali ke negaranya karena ada persoalan hukum," ujar dia.

Kemenag Bantah Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Dream - Sekjen Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis membantah telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

" Rekomendasi itu yang miliki kewenangan Kemendagri," ujar Nur Kholis di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Kabar izin perpanjangan izin FPI tersebut muncul dari Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis. Dia mengatakan, organisasinya itu telah mendapat rekomendasi izin perpanjangan.

Ahmad mengatakan, rekomendasi itu telah dikeluarkan ketika Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat sebagai Menteri Agama periode 2014-2019.

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan, dengan rekomendasi itu FPI tidak perlu izin lagi dari Kemendagri.

" Nggak perlu ada izin (Pemerintah), Anda baca di undang-undang, kita sudah punya rekomendasi dari Kemenag sudah di tangan kita," kata Munarman.

Seperti diketahui, izin FPI sebagai ormas dalam Surat Keterangan Terdaftar atau SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019.