Jokowi Teken Perpres Investasi Miras, PBNU: Jangan Salahkan Kalau Bangsa Rusak

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 2 Maret 2021 10:00

Ilustrasi Minuman Beralkohol (Shutterstock.com)

Kiai Said mengingatkan kebijakan Pemerintah tidak sepatutnya menimbulkan kerusakan.

Dream - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara tegas menyatakan penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang melegalkan investasi minuman keras. Keputusan tersebut dinilai justru mendatangkan mudarat kepada umat.

" Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras. Dalam Alquran dinyatakan wa la tulqu biaidikum ilattahukah (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan/Surat Al Baqarah ayat 195)," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj, dikutip dari NU Online.

Kiai Said mengingatkan kebijakan Pemerintah harus mendatangkan maslahat sesuai kaidah fikih 'tasharruful imam ala raiyyah manutun bil maslahah' (kebijakan pemimin harus didasarkan pada kemaslahatan). Menurut Kiai Said, agama sudah sangat tegas melarang minuman keras.

" Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan Pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik," kata Kiai Said.

1 dari 2 halaman

Tidak Ada Toleransi

Dia juga menyatakan dampak buruk serta bahaya yang timbul akibat minuman keras harus dicegah. Tidak ada toleransi terhadap bahaya tersebut.

Kiai Said pun mengutip kaidah fikih ar ridla bis syaiin ridha bima yatawalladu minhu (rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu itu).

" Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak," kata dia.

2 dari 2 halaman

Menolak Sejak 2013

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini, menyatakan sikap penolakan PBNU terkait miras tidak berubah sejak 2013. Tahun tersebut merupakan awal dari bergulirnya gagasan legalisasi investasi miras.

" Sikap kami tetap tidak berubah sejak 2013, saat pertama kali aturan ini digulirkan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PBNU tetap menolak investasi minuman keras dibebaskan. Sebab Indonesia ini bukan negara sekuler," kata Helmy.

Lebih lanjut, Helmy menyatakan Indonesia adalah Negara Pancasila yang Berketuhanan. Dia mengakui Indonesia bukan negara agama namun masyarakatnya beragama.

" Jadi soal investasi minuman keras ini perlu dipertimbangkan mudaratnya," ucap Helmy.