Menag Hadiri Pengesahan RUU Pesantren Siang Ini

Sejumlah Ormas Islam Minta Pengesahan RUU Pesantren Ditunda

Dream - Sejumlah ormas Islam meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren. Mereka meminta RUU itu direvisi karena belum mengakomodir perkembangan pesantren saat ini.

Sejumlah ormas yang meminta penundaan pengesahan itu antara lain Muhammadiyah, Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah, Nahdlatul Wathah, Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, serta Ponpes Darunnajah.

Menurut mereka, terdapat beberapa nomenklatur dalam RUU Pesantren tidak mencerminkan dinamika yang terjadi pada dunia pesantren saat ini. Jika disahkan, RUU ini dinilai berpotensi memicu tuntutan peraturan perundang-undangan sejenis dari pemeluk agama selain Islam sehingga memicu perpecahan jika tidak dipenuhi.

Dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, hasil kajian antar ormas Islam menyebutkan RUU Pesantren hanya mengakomodir pesantren berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Sehingga RUU ini belum mengakomodir keberagaman pesantren yang tumbuh dewasa ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, berdasarkan hasil kajian, RUU Pesantren tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dia jiga mengatakan definisi pesantren perlu ada penambahan.

" Definisi tersebut perlu dilengkapi dengan klausa 'atau pola lainnya yaitu pesantren yang mengembangkan kurikulum berbasis dirasah islamiyah yang terintegrasi dengan pendidikan umum (sekolah atau madrasah)'," kata Mu'ti.

Hasil pertemuan tersebut disusun dalam rekomendasi yang diserahkan kepada DPR. Dia berharap, DPR dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan menunda pengesahan RUU Pesantren yang awalnya dijadwalkan pada 23 September 2019.

Sumber: Muhammadiyah.id.

Catatan MUI untuk RUU Pesantren

Dream - Komisi VIII DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada 23 September 2019.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi memberikan beberapa catatan kepada DPR jelang pengesahan RUU Pesantren.

" Menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 September 2019.

Zainut berujar, ketika RUU Pesantren disahkan diharapkan jangan sampai mengubah budaya dan ciri khas dari pesantren yang ada di Nusantara.

" Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren," ucap dia.

Secara tegas Zainut mengatakan, RUU Pesantren harusnya memperkuat fungsi pesantren itu sendiri, bukan menjadi tempat intervensi pemerintah.

" Memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat," kata dia.

RUU Pesantren Disahkan 23 September?

Dream - Komisi VIII DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada akhir September 2019.

" Dipertimbangkan tanggal 23 September, mungkin. Besok ada pembahsan," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu 18 September 2019.

Dia mengatakan, semua pihak saat ini tidak mempermasalahkan RUU Pesantren. Menurut dia, semua fraksi di DPR sepakat dengan isi UU Pesantren.

Namun, tambah dia, Ali menambahkan, ada poin yang masih dibicarakan, yakni dana abadi pesantren. Mengenai poin ini, Kementerian Keuangan masih belum setuju.

" Dana abadi ini kan masih belum disepakati oleh Kemenkeu karena kemampuan anggaran masih terbatas," ucap dia.

Meski belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, RUU Pesantren masih bisa disahkan.

" Kalau menunggu dana kapan, yang penting undang-undang mengatur dulu," ujar Ali.

Deretan Masalah RUU Pesantren di Mata PBNU

Dream -Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bermasalah. Dalam pandangan dia, RUU ini masih menempatkan pesantren sebagai posisi pasif dan tidak independen.

" Pesantren masih menjadi objek, bukan sebagai subjek yang aktif dan berdaya," ujar Robikin dalam rapat dengar pendapat membahas RUU Pesantren bersama Komisi VIII DPR RI.

Robikin mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU itu memandang pesantren sebagai objek tak berdaya tanpa bantuan pemerintah. Dia khawatir RUU itu menjadi jalan masuk intervensi pemerintah ke pesantren.

" Ada frasa yang ada di dalam pasal atau ayat tertentu, yang membuka ruang bagi berkurangnya independensi bagi kemandirian pesantren. Apalagi menjadi karpet merah intervensi negara," kata dia.

Robikin menjelaskan, potensi intervensi bisa masuk dalam bentuk pengaturan kurikulum pembelajaran di pesantren. Sementara, kata dia, kurikulum dari pemerintah khususnya dalam pelajaran agama Islam masih ada kekurangan.

" Di bawah Kemenag ada misalnya materi ajar yang berpotensi radikal. Nah, itu kan berkali-kali jadi viral, kalau itu masuk ke pesantren apa dampaknya?" ujar dia.

Kekurangan Lainnya

Kekurangan lainnya, kurikulum pendidikan agama Islam versi pemerintah tidak menyampaikan secara rinci mengenai pembelajaran akhlak. Meski materi akidah dan syariat sudah baik.

" Akidah ok, syariat ok, tapi kemudian ada kurang materi tentang akhlak. Padahal Islam harus satu nafas, akidah, syariah dan akhlak," ucap dia.

PBNU berharap peran pemerintah dalam RUU Pesantren menjadi penguat, bukan pihak yang mengintervensi. Sehingga, kata Robikin pihaknya akan meminta RUU Pesantren tidak disahkan dulu dan diadakan perbaikan.

" Kami menyampaikan sikap resmi Nahdlatul Ulama, agar kalau masih seperti ini pembahasannya bisa tidak dilanjutkan alias ditunda," kata Robikin.