Menkeu Sri Mulyani Kasih Solusi Bagi Rakyat RI yang Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah

Reporter : Okti Nur Alifia
Senin, 1 September 2025 15:02

Bndahara negara ini menyampaikan hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam aksi protesnya.

DREAM.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pandangan dan jalan keluar bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Pernyataan ini disampaikan Sang Bendahara Negara usai keadiamannya di Tangerang dijarah oleh pihak tidak bertanggung jawab pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari.

Melalui unggahan Intsagram @smindrawati pada Senin, 1 September 2025, Sri Mulyani menyarankan publik untuk melakukan judicial review yang bentuknya sangat beragam ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah hukum juga bisa dilaksanakan masyarakat ketika menilai pelaksanaan Undang-Undang menyimpang. Publik bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA).

" Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung," tulisnya.

1 dari 2 halaman

Demokrasi Indonesia yang Beradab

Menurutnya, tindakan seperti itu mencerminkan sitem demokrasi Indonesia yang beradab, tanpa anarki, intimidasi serta represi.

" Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," lanjutnya.

Cita-Cita Sri Mulyani, Jadikan Indonesia Sebagai Produsen Pusat Halal Dunia

Perempuan kelahiran Bandar Lampung ini juga menyinggung soal pejabat negara yang sudah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan UU.

Menurutnya tugas negara merupakan kehormatan sekaligus tugas luar biasa mulia yang harus dilakukan dengan amanah. Dan satu hal yang dia soroti adalah dilarang korupsi.

" Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Tugas Negara Seorang Pejabat

Lebih lanjut, menjalankan tugas negara menurutnya memang tidak mudah serta sangat kompleks, memerlukan empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat.

" Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menutup tulisannya dengan permintaan maaf atas kekurangannya. Dia mengajak seluruh masyarakat agar jaga dan bangun Indonesia bersama tanpa dengan merusak.

" Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus.Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia," ungkapnya.