Sudah Ditentang Sejak RA Kartini, Mengapa Perkawinan Anak Masih Terjadi?

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 7 Februari 2020 17:00

Seminar Kasus Tingginya Angka Perkawinan Anak Di Indonesia Oleh Kementerian PPPA (Muhammad Ilman Nafi'an/Dream)

Kasus perkawinan anak di Indonesia terbilang masih tinggi.

Dream - Perkawinan anak masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Meski sudah lama mendapat penentangan, nyatanya pernikahan anak masih terjadi di masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan 11,21 persen anak di Indonesia melakukan pernikahan di bawah umur. Artinya, 1 dari 9 anak sudah menikah di bawah usia 18 tahun.

Direktur Rumah Kitab, Lies Marcus, mengatakan, tentangan untuk perkawinan anak di bawah umur sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Seperti yang pernah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada 1901.

" Tahun 1901 Kartini menulis surat protes di Cianjur dikawinkan 13 tahun, dia protes," ujar Lies di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Jakarta, Jumat 7 Februari 2020.

Padahal, menurut Lies, Indonesia banyak menjalankan pembangunan, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Sayangnya, berbagai pihak seolah angkat tangan ketika berurusan tentang perlindungan perempuan dan anak.

" Padahal kita melewati satu era yang disebut era pembangunan, yang secara teori dengan pembangunan seharusnya perkawinan dini hilang, karena pendidikan secara otomatis harusnya naik," ucap dia.

1 dari 3 halaman

Faktor Penyebab

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA, Lenny N Rosalin, mengatakan, ada beberapa penyebab praktik perkawinan anak terus terjadi. Pertama, karena faktor ekonomi dan kemiskinan, budaya dan agama, regulasi, geografis, akses pendidikan dan globalisasi.

Menurut Lenny, cara menangani penyebab perkawinan anak itu juga tidak bisa disamaratakan di semua wilayah. " Bisa salah satunya saja atau bisa semuanya dilakukan," kata Lenny.

Menghadapi fakta masih banyaknya kasus perkawinan anak, Kemen PPA menargetkan pada 2024 dapat menurunkan jumlahnya menjadi 8,74 persen.

" Perkawinan anak ini pelanggaran hak anak. Berarti pembiaran perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Lenny.

2 dari 3 halaman

Indonesia Darurat Perkawinan Anak, Stop Pernikahan Dini!

Dream - Rumah Perempuan dan Anak (RPA) bersama Hijab Style Community menggelar kegiatan Talkshow Stop Perkawinan Anak. Pada acara yang digelar di Bangi Kopitiam, Kompleks Kota Tua, Pinangsia, Panangsari, Jakarta Barat, Sabtu 17 Maret 2018 itu dibahas mengenai masih banyaknya pernikahan dini di Indonesia.

Direktur Rumah Perempuan Dan Anak (RPA), Ai Rahmayanti mengatakan jika perkawinan anak di bawah usia 18 tahun akan berdampak pada banyak kegagalan di berbagai sektor. Terutama menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.

stop pernikahan pada anak

" Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan edukasi bagi para orang tua agar lebih memahami dampak yang merugikan dari perkawinan anak," kata Ai Rahmayanti dari keterangan tertulis kepada Dream.

Ditelisik dari data usia perkawinan pada anak, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari data Susenas menyebutkan pada tahun 2008-2017 angka perkawinan anak terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 25,7 persen.

Sulawesi Barat terbukti menjadi provinsi yang paling banyak melegalkan perkawinan anak di bawah umur, yaitu sebesar 34 persen.

stop pernikahan pada anak

" Masih tingginya angka perkawinan anak tersebut menjadikan Negara Indonesia Darurat Perkawinan Anak sehingga perlu upaya yang singinifak, komprehensif untuk menekan angka tersebut sehingga tidak menjadi fenomena gunung es," kata Ai.

3 dari 3 halaman

Lakukan Berbagai Langkah

Menurut Ai, RPA diharapkan dapat mencegah peningkatan pernikahan dini pada anaka-anak Indonesia. Salah satunya dengan rutin memberikan sosialisasi kepada generasi milenial, mengenai bahaya pernikahan anak.

Didukung dengan riset dan pengembangan media, serta senantiasa menambah ruang kreasi bagi milenial untuk menyuarakan bahaya perkawinan anak.

Pada kesempatan yang sama Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, untuk menurunkan angka perkawinan dan kekerasan anak perlu adanya kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah, LSM dan masyarakat.

" Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu saling menguatkan antar komunitas, saling berjejaring untuk melindungi anggota, keluarga dan orang disekitar kita," jelasnya.