Hasil pengukuran kemampuan akademik internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA), selama ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap pendidikan saja belum cukup untuk menjamin anak mendapatkan pembelajaran berkualitas. Untuk membentuk generasi dengan kemampuan kognitif yang baik, diperlukan dukungan dari berbagai lingkungan, terutama keluarga dan sekolah.

Di rumah, orang tua menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak. Mereka dapat membangun kebiasaan membaca, mendorong rasa ingin tahu, serta memberikan ruang bagi anak untuk berdiskusi dan belajar secara mandiri. Namun, tidak semua keluarga memiliki sumber daya dan latar belakang pendidikan yang sama.

Sebagian orang tua mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan, waktu, maupun akses terhadap sumber belajar untuk mendampingi anak secara optimal. Dalam situasi tersebut, sekolah dan guru kerap menjadi tumpuan utama.

Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir, membangun karakter, dan menumbuhkan kebiasaan belajar. Beban ini tentu tidak ringan. Apalagi, peningkatan kualitas pendidikan juga membutuhkan dukungan terhadap kemampuan profesional guru dan dosen yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia.

Di sisi lain, besarnya tanggung jawab guru belum tentu sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima.

Ketika pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, guru juga harus menghadapi persoalan yang dapat memengaruhi ruang gerak profesional mereka. Kesempatan membeli buku, mengikuti pelatihan, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan metode pembelajaran bisa menjadi lebih terbatas.

Dalam pembahasan mengenai kesejahteraan guru di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga kerap disebut berada di kelompok terbawah dalam perbandingan gaji. Namun, perbandingan tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan status guru, jenjang mengajar, biaya hidup, dan daya beli di setiap negara.

Sebab, angka gaji nominal saja tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang secara utuh.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Indonesia memiliki kemampuan anggaran untuk meningkatkan gaji guru secara signifikan.

Dalam podcast Endgame Gita Wirjawan Episode 281 bersama Romo Augustinus Setyo Wibowo, persoalan ini dibahas dari sudut pandang investasi terhadap kualitas manusia.

Gita Wirjawan mengajukan ilustrasi mengenai kemungkinan merekrut satu juta guru dengan gaji Rp30 juta per bulan. Menurutnya, pengeluaran tersebut perlu dilihat dari potensi dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

"Anggaran kita itu 900 Triliun. Kalau kita bisa memberikan gaji 30 juta untuk 1 juta guru saja, anggarannya 30 Triliun per bulan. Setahun 360 Triliun. Dan saya sangat yakin, itu akan sangat bisa pertanggungjawabkan kalau guru yang direkrut dengan gaji 30 juta itu kualitasnya akan tinggi sekali. Itu akan berkorelasi dengan peningkatan kognisi," ujar Gita Wirjawan.

Gagasan tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda. Alih-alih melihat gaji guru semata-mata sebagai pengeluaran rutin, kesejahteraan tenaga pendidik dapat dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, gaji yang lebih tinggi perlu disertai sistem rekrutmen dan pengembangan profesional yang mampu memastikan bahwa peningkatan belanja benar-benar diikuti oleh peningkatan kualitas pengajaran.

Artinya, gagasan menaikkan gaji guru bukan hanya persoalan berapa besar dana yang harus disediakan, melainkan juga bagaimana kebijakan tersebut dirancang agar memberikan hasil terbaik bagi pendidikan Indonesia.

Pembahasan mengenai kesejahteraan guru juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang profesi tersebut.

Dalam diskusi yang sama, Romo Augustinus Setyo Wibowo menyinggung kondisi di sejumlah negara Eropa, tempat guru dapat memperoleh dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan menjalankan profesinya.

"Di beberapa negara Eropa, mereka (guru) itu bisa beli buku, jalan-jalan. Pokoknya seperti dimuliakan dan gajinya di atas standar. Bahkan mereka dapat support dari pemerintah jika ada penelitian dan lain-lain," timpal Romo Augustinus Setyo Wibowo.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dukungan terhadap guru tidak semestinya berhenti pada pembayaran gaji. Guru juga membutuhkan ruang untuk memperluas wawasan, mengakses sumber pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi.

Di sisi lain, meningkatkan gaji tanpa memperbaiki kualitas pendidikan guru, proses seleksi, dan sistem evaluasi berisiko membuat kebijakan tersebut tidak menghasilkan dampak sesuai harapan.

Karena itu, pelajaran yang dapat diambil bukan sekadar meniru nominal gaji di negara lain. Indonesia perlu membangun sistem yang membuat profesi guru menarik bagi orang-orang berkompetensi tinggi sekaligus memberikan dukungan agar mereka dapat terus berkembang.

Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan pendidikan adalah waktu. Dampak dari perubahan sistem pendidikan tidak selalu dapat diukur hanya dalam satu atau dua tahun.

Gita Wirjawan menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kesabaran, tetapi justru karena hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan, upaya tersebut perlu dimulai sejak sekarang.

"Pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat keemasannya. Kalau dalam hitungan pragmatis saya, mungkin 20 tahun setelah guru dan dosen digaji yang layak, kita bisa melihat keemasan itu. Bukan sebagian saja seperti 1 juta guru yang saya katakan tadi."

Pernyataan tersebut menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Anak yang saat ini mendapatkan pendidikan berkualitas berpotensi menjadi generasi yang lebih siap menghadapi persoalan ekonomi, sosial, dan teknologi pada masa mendatang.

Untuk memahami mengapa perubahan kualitas pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih luas, pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu dapat menjadi salah satu perspektif yang relevan.

Bourdieu menjelaskan bahwa kehidupan sosial dipengaruhi oleh berbagai bentuk modal yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan seseorang. Konsep ini mencakup modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.

Dalam konteks pendidikan, keempatnya dapat digunakan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.

1. Modal ekonomi

Modal ekonomi berkaitan dengan sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Dalam konteks guru, hal ini dapat mencakup gaji yang layak, fasilitas mengajar, akses terhadap buku, serta dana untuk pengembangan profesional.

Guru dengan dukungan ekonomi yang memadai berpotensi memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Namun, dampaknya tetap bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan didukung oleh sistem pendidikan.

2. Modal sosial

Modal sosial berkaitan dengan jaringan dan hubungan yang dapat memberikan akses terhadap sumber daya maupun pengetahuan.

Dalam pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui jaringan antarguru, kolaborasi antarsekolah, komunitas belajar, serta pendampingan bagi tenaga pendidik di daerah terpencil.

3. Modal budaya

Modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan cara pandang yang terbentuk melalui lingkungan sosial.

Dalam konteks pendidikan, modal budaya dapat berkembang melalui kebiasaan membaca, diskusi di rumah, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, dan kemauan untuk terus belajar.

Karena itu, upaya memperbaiki kualitas pendidikan tidak cukup hanya menyasar sekolah. Keluarga dan masyarakat juga perlu dilibatkan agar budaya belajar tumbuh di luar ruang kelas.

4. Modal simbolik

Modal simbolik berkaitan dengan pengakuan, prestise, dan legitimasi sosial yang membuat seseorang atau suatu profesi dihormati.

Bagi guru, modal simbolik dapat diwujudkan melalui penghargaan masyarakat terhadap profesi pendidik, kepercayaan terhadap kompetensi mereka, serta pengakuan bahwa mengajar merupakan pekerjaan penting bagi masa depan bangsa.

Penghargaan semacam ini tidak bisa dibangun hanya melalui slogan. Ia perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten, standar profesional yang jelas, dan kondisi kerja yang menunjukkan bahwa negara benar-benar menghargai kontribusi guru.

Jika berbagai aspek tersebut dibangun secara bersamaan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, menaikkan gaji guru bukan jaminan bahwa kualitas pendidikan Indonesia akan langsung membaik. Namun, mengabaikan kesejahteraan guru juga berisiko membuat upaya peningkatan kualitas pendidikan berjalan dengan dukungan yang tidak memadai.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa guru di daerah terpencil tidak semakin tertinggal dalam mendapatkan kesempatan pengembangan profesional dan dukungan fasilitas pendidikan.

Di saat yang sama, orang tua dan masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang mendukung proses belajar anak. Pendidikan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, sebab kebiasaan, nilai, dan pengalaman yang diperoleh di rumah turut membentuk perkembangan anak.

Dengan demikian, pertanyaan tentang gaji guru seharusnya tidak berhenti pada apakah negara mampu membayar lebih tinggi. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia dapat mengubah investasi terhadap guru menjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang nyata.

Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Namun, jika pendidikan merupakan fondasi masa depan bangsa, menunda perbaikan hingga seluruh persoalan terasa mendesak justru dapat membuat Indonesia kehilangan lebih banyak waktu.

Menaikkan gaji guru bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki pendidikan. Akan tetapi, ketika kesejahteraan berjalan beriringan dengan kompetensi, dukungan masyarakat, dan penghargaan terhadap profesi pendidik, langkah tersebut dapat menjadi bagian penting dari perubahan yang selama ini dibutuhkan Indonesia.