Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sempat menyebut kondisi lapangan tidak "seheboh" di media sosial. Padahal, data menunjukkan ratusan nyawa melayang.

“Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa,” tegasnya.

Selain masalah komunikasi, Yanuar turut menyoroti lambatnya respons pemerintah, terutama terkait birokrasi yang menghambat masa tanggap darurat.

“Basarnas harus bergerak cepat, tapi sering terhambat proses perizinan anggaran. Begitu izin turun, masa tanggap darurat sudah lewat,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian ekstra dan memperbaiki pola mitigasi, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali tidak sanggup menanggung beban bencana skala besar.

“Keterbatasan beban yang ditanggung gubernur dan bupati itu nyata. APBD mereka tidak sanggup. Jadi kalaupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, saya berharap pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana,” pungkasnya.

Yanuar menekankan bahwa momentum ini harus menjadi evaluasi total bagi pemerintah. “Seluruh pejabat di republik ini harus berbenah. Komunikasi para pejabat dalam situasi seperti ini juga harus berbenah,” tandasnya.

BNPB mencatat hingga Selasa (2/12) siang, jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 659 orang. Sebanyak 475 orang dilaporkan hilang, 2.600 orang luka-luka, dan total warga terdampak menembus angka 3,2 juta jiwa.

Dalam diskusi yang sama, Pengamat Politik Ujang Komarudin menambahkan perlunya penegakan hukum tegas terhadap perusakan lingkungan. “Instrumen hukum harus dijalankan. Siapa pun yang merusak lingkungan harus ditindak,” katanya.