Isi 17+8 Tuntutan Rakyat, Untuk Presiden hingga Partai Politik
Akun X @barengwarga
Reporter : Astri
Ini dia tuntutan para masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
DREAM.CO.ID - Sudah beberapa hari demonstrasi terus bergulir. Tak hanya di Jakarta, aksi demo besar-besaran juga terjadi dibeberapa kota di Indonesia. Ada 17+8 yang menjadi tuntutan rakyat dalam aksi demo ini.
Akun X @barengwarga membagikan detail tuntutan aksi demo yang berlangsung sehingga akhir Agustus hingga awal blan September ini. Tuntutan tersebut dialamatkan untuk Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Ketua Umum Partai Politik. Simak isinya berikut ini.
17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu
Ada dua tuntutan yang ditujukan untuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto dari rakyat Indonesia yakni
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun, publikasikan transparansi anggaran seperti gaji hingga fasilitas, dan dorong badan kehormattan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK.
Beberapa tugas untuk ketua umum partai politik yakni pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis serta memicu kemarahan publik, umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat, dan libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Poin ke 9 hingga 11 dalam tuntutan tersebut untuk kepolisian yakni bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi, serta tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Untuk TNI yakni segera kembali ke barak: hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, tegakan disiplin internal agar anggota TNI tidak alih fungsi Polri, dan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Poin 15 hingga 17 untuk Kementrian sektor ekonomi: yakni pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak, serta buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Tahun
Kemudian ada delapan tuntutan rakyat dalam satu tahun untuk pemerintah, yakni bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, serta susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Kemudian sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, perkuat komnas HAM dan lembaga pengawasan independen, dan terakhir tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.