Sudah siapkan Indonesia bersaing dengan produk negara ASEAN? Ternyata....
Dream - Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Sumarna F Abdurrahman menilai Indonesia belum siap menyongsong pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia menilai pasar Indonesia cenderung lesu tanpa geliat yang menggembirakan.
Sumarna berpendapat Indonesia seharusnya sudah menyiapkan 12 sektor prioritas menghadapi era perdagangan bebas ASEAN yang dimulai beberapa hari ke depan.
Nyatanya, sektor kesehatan, pariwisata, logistik, transportasi udara, komunikasi dan informatika sampai kini belum tergarap dengan baik.
Ketua Komite Syariah World Halal Food Council, Asrorun Ni'am Soleh menambakan produsen asing mulai awal Januari 2016 telah bersiap bersaing masuk ke pasar Indonesia. Mereka yakin dengan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih suka membeli produk luar negeri ketimbang lokal.
"Produk asing lebih tinggi dan lebih peka melihat pasar, sementara di Indonesia masih belum," kata Niam.
"Konsumen paling banyak di Indonesia, logisnya mereka akan menerapkan peraturan yang menarik minat konsumen."
Dari semua sektor jasa yang harus bersaiang langsung dengan pesaing dari negara ASEAN, Naim menganggap pariwisata merupakan paling siap menyambut pasar bebas ASEAN. Meski diakui, masih ada kekurangan karena belum mendapat pengakuan sertifikasi halal dari pihak yang berwenang.
Selanjutnya, dari tujuh sektor profesi berbasis produksi, hanya tiga yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu Agro, perikanan dan tekstil.
Diakui Niam, kesadaran produsen di Tanah Air untuk menjadikan produk halal sebagai prioritas utama di kalangan pelaku industri masih rendah.
Terbukti banyak pelaku usaha di bidang beverage, restaurant & bakery di Indonesia yang belum tergugah untuk melakukan uji sertifikasi produk ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini semakin memperparah kesiapan bisnis syariah menghadapi MEA.
"Di Thailand saja, laboratorium halal difasilitas negara. Kemudian untuk menentukan standar sertifikasi halal atau tidaknya basisnya dari kajian hukum Islam," pungkasnya.
