Ada Sidang Sengketa Pilpres, Ini Rekayasa Lalu Lintas Sekitar MK

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Selasa, 18 Juni 2019 09:08

Jokowi Dan Prabowo (Foto: KLY)

Demi menjaga keamanan sidang, aparat kepolisian memberlakukan penutupan jalan yang mengarah ke Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari ini Selasa 18 Juni 2019.

Demi menjaga keamanan sidang, aparat kepolisian memberlakukan penutupan jalan yang mengarah ke Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

" Penutupan arus lalu lintas situasional ya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa 18 Juni 2019.

Dengan adanya penutupan itu, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Berikut rekayasa lalu lintas yang dilakukan:

1 . Jalan Medan Merdeka barat sisi timur dan barat. Penempatan MCB Barrier di depan Museum Gajah Mada.

2 . Jalan Medan merdeka utara MCB Barrier di depan Kemendagri dua sisi.

3 . Jalan Veteran Raya Samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.

4 . Jalan Majapahit Ujung traffict light Harmoni.

5 . Jalan Abdul Muis arah utara di Traffict Light Jalan Tanah Abang 2

6 . Jalan Veteran 3 Bina Graha.

Argo mengatakan, penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Gedung MK sudah dilakukan pada pukul 22.00 WIB kemarin. (ism)

Pilpres

1 dari 2 halaman

Sidang MK, Jokowi Dituduh Pakai Uang Negara untuk Raih Suara

Dream - Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo telah menggunakan uang negara untuk memperoleh suara dalam pemilihan suara (pilpres) 2019.

Bambang Widjojanto: Hati Prabowo-Sandi di Ruang Sidang MK

" Koruptif, karena menyalahgunakan keuangan negara (misuse of state budget) untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019, dengan membungkusnya sebagai seolah-olah sebagai program negara," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Dia mengatakan, berbagai penyalahgunaan uang negara itu dilakukan dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan TNI-Polri sebesar Rp2,61 triliun.

Kemudian menjanjikan uang tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 turun lebih awal dengan dana sebesar Rp40 triliun. Menaikkan gaji perangkat desa dengan dana sekitar Rp114 miliar.

Selain itu, kubu Prabowo-Sandi juga menemukan bahwa Jokowi telah menaikan dana keluaran Rp3 triliun, mencairkan dana bantuan sosial (bansos) Rp15,1 triliun, menaikan dan mempercepat penerimaan PKH Rp34,4 triliun, menyiapkan skema DP 0 persen untuk ASN dan Polri sebesar Rp500 miliar.

Bambang menuturkan, dengan model atas nama " program kerja" , Jokowi akan berdalih kalau apa yang telah dilakukannya bukan untuk mendongkrak suaranya dalam Pilpres 2019.

" Dapat diduga, Paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying," ucap dia.

Menurut mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, meski sudah dibantah dan dibahas dalam forum-forum kenegaraan. Penggunaan uang negara untuk mendongkrak suara jelas adanya.

" Hal demikian tidak menghilangkan hakekat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden petahana Joko Widodo, untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin," kata dia. (ism)

2 dari 2 halaman

Bambang Widjojanto: Hati Prabowo-Sandi Ada di Ruang Sidang MK

Dream - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak hadir dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. Kehadiran pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02 diwakilkan kepada tim kuasa hukum.

Yang Tidak Muncul Saat Debat Pilpres Semalam

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, membenarkan kliennya tidak hadir di sidang MK. Meski begitu, dia memastikan hati Prabowo dan Sandiaga ada dalam ruang sidang.

" Pak Prabowo-Sandi tidak hadir di MK bukan tidak menghargai, tapi beliau ingin menjaga marwah konstitusi dan hatinya ada di dalam ruang sidang," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Sidang perdana digelar MK dengan agenda pembacaan permohonan sengketa Pilpres 2019. Permohonan ini diajukan Prabowo-Sandi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sidang ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Vonis akan dibacakan MK pada 28 Juni nanti.