Bara Konflik Rohingya

Reporter : Eko Huda S
Jumat, 15 September 2017 21:15
Bara Konflik Rohingya
Mereka terus terluna. Apa sumber konflik ini?

Dream - Di pojok rumah reot. Perempuan itu meringkuk, duduk di atas karung lusuh. Berbalut kerudung kuning, sekusut baju merah jambu yang melekat di badan. Kepala terus menunduk. Wajah muram. Senyum tipis tenggelam dalam rona sendu.

Tangan kiri memeluk orok. Masih merah. Baru saja menghirup udara busuk di pengungsian kumuh itu. Perempuan itu menatap lekat-lekat si jabang bayi. Menumpahkan seluruh kasih sayang di tengah penderitaan.

Hari itu, kamar mirip kapal pecah ini bercerita banyak hal. Soal kegetiran dan asa. Menderita karena terlunta. Diburu dan terusir dari kampung halaman. Berharap, sebab hidup harus terus berjalan.

Namanya Zahida Begum. Pada 7 September silam, perempuan seperempat abad ini melahirkan bayi lelaki dalam dekapan itu. Bukan di rumah sakit. Tidak pula di klinik bersalin. Tapi di toilet kotor, di luar rumah yang bagian atasnya berdinding gedek alias anyaman bambu.

Ibu muda ini melahirkan melalui persalinan sendiri. Tanpa bantuan. Tiada dokter, juga bidan. Bayi mungil itu tidak mengasup apapun hingga sepuluh jam usai dilahirkan. Selimut pun dari kain kumal. Semua serba darurat.

“ Bayi itu menangis kelaparan,” tutur sang nenek, Dildar Begum. Tangis bayi itulah yang menggetarkan asa. Harapan bertahan hidup di tengah pembantaian etnisnya.

Zahida hanyalah potongan kecil kisah etnis Rohingya di pengungsian Kutupalong, Bangladesh. Sebelum dia datang, kamp itu sudah disesaki saudara sebangsa. Semua sama. Datang dengan derita. Mencari harapan baru di negeri antah berantah.

Zahida masuk pengungsian yang dibangun pada dekade 1990an itu pada 1 September silam. Bersama dua anak lelaki, suami, dan sang bunda. Mereka terusir. Harus keluar dari Negara Bagian Rakhine, kampung halaman mereka di Myanmar.

 Zahida Begum

***
Rakhine State. Negara Bagian yang ditinggalkan Zahida itu, memang bergolak selama bertahun-tahun. Wilayah itu memang terus bergolak. Etnis Rohingya terus diburu. Dibantai. Terusir dari wilayah yang dulu dikenal dengan sebutan Arakan itu.

Awal September ini, militer negeri itu menyatakan 400 orang meninggal karena konflik di wilayah ini. Sementara, sekitar 300 ribu lainnya mengungsi.

Data tak kalah mencengangkan dirilis Human Right Watch (HRW). Berdasarkan citra satelit pada 31 Agustus silam, terlihat terjadi pembakaran di kampung etnis Muslim Rohingya di Chein Khar Li. Setidaknya ada 700 rumah dan bangunan dibakar. Sekitar 99 persen bangunan di desa itu jadi abu.

“ Namun ini hanya salah satu dari 17 situs yang sudah kami deteksi di mana pembakaran telah terjadi,” ujar Wakil Direktur HRW Asia, Phil Robertson. Namun, tambah dia, perlu ada tim independen untuk menyelidika apa yang sebenarnya terjadi.

Pejabat Birma justru menuding Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) sebagai pembakar 2.625 rumah di Desa Kotankauk, Myinlut, dan Kyikanpyin, serta dua lainnya di Maungtaw. “ Dibakar oleh para ekstremis ARSA,” tutur pejabat negara itu, dikutip kantor berita Global New Light of Myanmar.

Namun, dengarlah pengakuan Jamal Hossain. Warga Rohingya yang melarikan diri. Menurut dia, militerlah yang membumihanguskan desa. “ Rumah kami dibakar tentara. Kami melarikan diri ke pegunungan tapi mereka menembak mati dua anak dan istri saya,” tutur Jamal.

Dunia mengecam. Tentara Myanmar bahkan dituding telah melakukan genosida. Pembantaian terhadap etnis Rohingya. Sorotan juga ditujukan kepada Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel Perdamaian itu dituding tak melakukan apapun terhadap aksi kekerasan tersebut.

Namun Suu Kyi punya dalih. Sentimen anti-Myanmar, kata dia, merupakan hasil kampanye hoax alias kabar bohong. Simpati masyarakat internasional terhadap etnis Rohingnya dibangun oleh " gunung es raksasa berupa informasi palsu," kata Suu Kyi, seperti dikutip laman Deutsche Welle.

Menurutnya, kampanye kabar bohong tersebut " sengaja dibuat untuk mempromosikan kepentingan teroris."

Suu Kyi boleh saja menuding demikian. Tapi lihatlah fakta ini. Sejak gejolak 2016 silam, ada 44.000 warga Rohingya mengungsi. Pada September ini bahkan ada 300.000 yang meninggalkan Rakhine untuk menyelamatkan diri. Dan dalahs atunya adalah Zahida yang lari ke kamp pengungsian Kutupalong itu.

 Rohingya

***
Konflik di Rakhine tak hanya terjadi kali ini saja. Pada 2012, pertikaian besar antaretnis meletus. Bermula dari kasus pemerkosaan, kerusuhan itu melebar menjadi antar etnis dan agama.

Namun, banyak peneliti menyebut kekacauan itu dipicu ketegangan yang telah lama mendidih akibat marjinalisasi ekonomi. Proyek pipa pertambangan gas dan minyak bumi di Rakhine disebut-sebut berpengaruh langsung pada konflik.

Perut bumi Rakhine mengandung barang tambang. Bacalah laporan Forbes. Majalah asal Amerika Serikat itu menyebut cadangan minyak dan gas alam Myanmar yang belum dimanfaatkan sekitar 11 miliar hingga 23 miliar kaki kubik. Sumber energi inilah yang menjadi rebutan sejumlah investor.

Dalam sebuah artikel yang dirilis The Guardian, Nafeez Ahmed, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research & Development, menulis para investor asing harus bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk bisa mengolah tambang itu. Sehingga mendorong kerajaan bisnis lokal.

Para cukong lokal itu, tulis Hafeez, jumlahnya hanya segelintir saja. Kurang dari 20 keluarga. Mereka menjadikan militer dan pensiunan tentara sebagai beking kerajaan bisnis mengolah sumber alam itu.

China, India, dan Thailand, mendominasi investasi di Myanmar. Meski demikian, perusahaan-perusahaan raksasa asing juga berebut jatah kue tambang minyak dan gas itu. Perebutan jatah inilah, menurut Nafeez, yang punya pengaruh langsung pada meningkatnya tensi ketegangan di masyarakat setempat.

Salah satu yang mencolok adalah Proyek Gas Shwe, yang dikerjakan perusahaan Korea Selatan dan India. Perusahaan ini mengekspor gas melalui pipa dari Arakan ke Provinsi Yunnan, China. Pipa sepanjang 2.800 kilometer sudah dioperasikan sejak 2013.

Proyek ini memproduksi gas sebanyak 500 juta kakikubik perhari, dalam kurun tiga dekade. Sebanyak 400 juta kakikubik diekspor ke China, sementara 100 juta kakikubik sisanya dikirim ke perusahaan-perusahaan milik pemerintah Myanmar, militer, dan segelintir elite.

Tentu saja, tambah Faeez, rakyat dan lingkungan yang kalah. Komunitas berbasis hak asasi manusia di Birma, Shwe Gas Movement (SGM) mendokumentasikan kerusakan industri perikanan dan pertanian masyarakat lokal.

Pada periode 2010 sampai 2011 bahkan terjadi perampasan tanah. Puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan meraja lela. Hutan dan laut tercemar.

Kaya tambang, tapi nyatanya warga Arakan miskin. Program Pembangunan PBB bahkan menyatakan Rakhine menjadi sebagai wilayah termiskin ke dua di Birma. Kemiskinan nyaris menyentuh 44 persen dari total populasi sekitar 3,7 juta.

Pada Desember 2011, proyek pipa gas itu memicu protes di sekujur Rakhine. Mulai desa hingga kota. Warga meminta wilayah mereka dialiri listrik 24 jam dalam sehari. Dan enam bulan setelah demo besar itu, terjadilah huru-hara yang menjadikan etnis Rohingya sebagai korban. Parahnya, kekerasan ini melibatkan aparat keamanan.

Tim Kajian Rohingya Gerakan Pemuda Anshor juga menemukan fakta serupa. Konflik di Rakhine membesar karena tambang gas. “ Kalau dari kami datanya, penyebab konfliknya memang arahnya ke migas,” tutur Wakil Sekjen GP Anshor, Mahmud Syaltout kepada Dream.

Menurut Syaltout, pecahnya kerusuhan pada 2012 itu terjadi karena ada persiapan pengoperasian blok migas di Rakhine State, Rakhine Coastal Zone. Saat itu, pipa-pipa yang mengalirkan gas ke China segera beroperasi. “ Sumber kami banyak, kami melakukan riset,” tutur dia.

Syaltout menambahkan, konflik itu kemudian sengaja diubah menjadi antaretnis dan agama. Sebab, isu inilah yang sangat mudah dihembuskan untuk membakar masyarakat. “ Buat failed state, paling gampang mengelabuhi masalah kan dengan isu agama. Agama jadi isu sentimentil jadi susah berpikir jernih.”

 rohingya

***
Namun sejatinya, bara api konflik di Rakhine sudah lama menyala. Mari kita runut sejarahnya. Etnis Rohingya sudah berabad-abad tinggal di sana. Bukan hanya sepuluh atau dua puluh tahun. Menurut Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), “ Permukiman awal Muslim di Arakan sekitar abad ke tujuh.”

Ada banyak teori menjelaskan asal-usul kelompok ini. Namun yang paling populer menyebut nenek moyang etnis berbahasa Rohingya atau Ruingga ini berasal dari Arab, Moors, Pathan, Moghul, Bengali, dan Indo-Mongoloid.

Rohingya pernah tercatat sebagai bagian dari Mrauk-U. Kerajaan yang berkuasa di Arakan sejak 1430. Wilayah ini tak masuk dalam kekuasaan Kerajaan Birma yang memerintah delta Irrawaddy hingga bagian tengah Myanmar. Tak masuk pula dalam Kerajaan Bengal dan Mogul yang berkuasa di bagian barat negeri itu.

Para pedagang Muslim datang ke wilayah ini jauh sebelum kerajaan Mrauk-U berdiri. Mereka diyakini sudah tinggal di kawasan pantai barat Myanmar sejak abad ke delapan. Sejak wilayah ini diperintah dinasti yang berkuasa di Wesali, tak jauh dari pusat Kerajaan Mrauk-U.

Pada abad ke-12 dan 13, semakin banyak pelaut Muslim yang meriung di sana. Pada tahun 1400an, Mrauk-U diinvasi Raja Narmeikhla dari Kerajaan Birma, yang berkuasa di wilayah Ava.

Saat itu, Mrauk-U mencari bantuan tentara Muslim dari Bengal. Mereka berhasil mengusir pasukan Birma. Sejak itulah Mrauk-U menerapkan sistim pengadilam Muslim, meski raja yang berkuasa menganut Buddha. Tradisi masyarakat setempat pun juga dipengaruhi peradaban Muslim.

Tiga abad berselang. Tepatnya 1784. Raja Bodawpaya yang berkuasa di Birma menakhlukkan Arakan dan memasukkannya sebagai salah satu milayah kekuasaan. Sejak itu pula, komunitas Muslim Rohingya mengungsi ke wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Cox's Bazar, wilayah selatan Chittagong.

Myanmar kemudian jatuh ke tangan Inggris pada 1842. Pemerintah kolonial ini melakukan mobilisasi manusia. Terjadilah migrasi dari India dan Bangladesh ke Myanmar, yang kala itu dimasukkan sebagai salah satu provinsi India.

Namun, setelah kemerdekaan 1948, Myanmar menilai migrasi era Inggris itu ilegal. “ Dan atas dasar inilah mereka menolak kewarganegaraan Rohingya,” tulis HRW dalam laporan yang disusun tahun 2000.

Masa suram Rohingya datang tahun 1962, setelah militer malakukan kudeta. Semua warga diwajibkan mendapat kartu penduduk lagi, namun etnis Rohingya hanya mendapat kartu identitas sebagai warga asing.

Dan, 20 tahun kemudian, tepatnya 1982, Undang-Undang Kependudukan baru disahkan pemerintah Myanmar membuat Rohingya benar-benar tak punya kewarganegaraan. Di bawah aturan baru itu, Rohingya tak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Mereka stateless.

Hingga kini mereka terus terlunta.

Laporan: Maulana Kautsar

Beri Komentar
BJ Habibie Dimakamkan di Samping Ainun Habibie