Baru Dilantik, Ini Besaran Gaji Dewan Pertimbangan Presiden

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Sabtu, 14 Desember 2019 08:00
Baru Dilantik, Ini Besaran Gaji Dewan Pertimbangan Presiden
Apa saja tunjangan yang diterima?

Dream - Jokowi telah melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dua di antaranya adalah Bos Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan miliarder sekaligus salah satu filantropi Indonesia, Dato Sri Tahir.

Sembilan orang ini nantinya bertugas memberikan masukan kepada presiden bernama lengkap Joko Widodo itu, dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemberian nasihat dan pertimbangan ini dapat dilakukan perorangan maupun semua anggota dewan.

Para anggota Wantimpres wajib memberikan nasihat dan pertimbangan, baik diminta atau tidak. Ngomong-ngomong, berapa gajinya?

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Sabtu 14 Desember 2019, gaji Wantimpres diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Aturan ini ditetapkan pada 10 April 2007 saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam regulasi ini, hak keuangan anggota Wantimpres terdiri atas gaji dan tunjangan. Tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan kehormatan, kesehatan, pengganti pensiun, perumahan, dan bagi yang diangkat sebagai ketua Wantimpres.

1 dari 5 halaman

Ini Rinciannya

Berikut ini adalah rinciannya.

  1. Gaji: Rp6 juta
  2. Tunjangan kehormatan: Rp3,3 juta
  3. Tunjangan kesehatan: Rp2,2 juta
  4. Tunjangan pengganti pensiun: Rp1 juta
  5. Tunjangan perumahan: Rp5 juta

Jumlah total gaji dan tunjangan yang diterimanya per bulan mencapai Rp17,5 juta per bulan.

Selain gaji dan tunjangan, anggota Wantimpres yang diangkat menjadi ketua, mendapat tunjangan ketua sebesar Rp1 juta.

2 dari 5 halaman

Bos Mustika Ratu Jadi Satu-Satunya Wanita Anggota Wantimpres

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan angota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Dewan ini akan dipimpin Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM era Kabinet Kerja, Wiranto.

Dikutip dari Liputan6.com, Jumat 13 Desember 2019, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 137/P/2019 tentang pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Selain Wiranto, delapan anggota Wantimpres lainnya adalah Sidarto Danusubroto (politikus senior PDIP), Agung Laksono (politikus senior Partai Golkar), Dato Sri Tahir (bos Mayapada Group), dan Putri Kuswisnu Wardani (bos Mustika Ratu).

 

 

Empat anggota lainnya adalah Mardiono (politikus PPP), Arifin Panigoro (bos Medco Energi), Soekarwo (mantan Gubernur Jawa Timur), hingga Luthfi bin Yahya (tokoh NU).

Putri Kuwisnu Wardhani menjadi satu-satunya wanita di jajaran dewan yang bertugas memberikan masukan kepada presiden tersebut. 

 

Dalam pelantikan Wantimpres, seluruh anggota Dewan diminta mengucapkan sumpah jabatan salah satunya adalah berjanji akan menjalankan tugas sesuai UUD 1945.

" Bahwa saya akan setia kepada UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti para anggota Wantimpres.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Jokowi. Hadir dalam kesempatan ini Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri serta para menteri kabinet Indonesia Maju.

(Sumber: Liputan6.com/Lisza Egenham)

3 dari 5 halaman

Respons Jokowi Soal Dugaan Eksploitasi Pramugari Garuda Indonesia

Dream - Presiden Joko Widodo rupanya sudah mendengar kabar soal isu eksploitasi para pramugari di maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Tbk. Isu itu santer beredar di laman Twitter oleh akun @digeeembok.

Ditemui di sela peninjauan proyek LRT Jabodebek, Kamis, 12 Desember 2019, Jokowi menegaskan kasus eksploitasi pramugari yang diduga terjadi di Garuda Indonesia bukan lagi ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Jokowi, kasus dugaan eksploitasi pramugari sudah menjadi ranah polisi.

" Itu bukan urusannya BUMN lagi. Udah, seperti itu urusannya polisi," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.

Terkait dugaan eksploitasi pegawai Garuda Indonesia, Jokowi tak mau memberikan komentar lebih jauh. Dia kembali menegaskan masalah pelecehan seksual bukan lagi urusan BUMN.

 

 

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bakal menindak tegas pejabat perusahaan pelat merah yang terbukti melakukan pelecehan seksual kepada bawahan. Tidak terkecuali di maskapai pelat merah, Garuda Indonesia.

Erick juga menyiapkan sanksi tegas berupa pemecatan jika ada pejabat BUMN melakukan pelecehan seksual. Secara tegas, Erick menyatakan kaum wanita di seluruh BUMN harus mendapat jaminan keamanan dari tindak pelecehan seksual.

" Kita ke depan, saya rasa nanti awal tahun, kita juga akan memastikan (pencegahan) seksual harrasment kepada pegawai perempuan di BUMN itu, harus benar-benar kita tingkatkan," kata Erick.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

4 dari 5 halaman

Kejujuran dan Itikad Peminjam KUR Dipuji Jokowi

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi para nasabah mikro yang umumnya patuh dalam membayar cicilan pinjamannya. Jokowi melaporkan nilai kredit macet di sektor mikro sangat kecil yaitu di bawah 1 persen.

“ Kredit macet yang namanya di Bank Wakaf Mikro, PNM Mekaar, KUR sangat kecil sekali, di bawah 1 persen,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Menurut Jokowi, rendahnya kredit macet itu menunjukan nasabah mikro memiliki kejujuran dan itikad yang baik untuk mengembalikan pinjaman. Alasan ini pula yang membuat pemerintah memperbesar porsi penyaluran kredit mikro menjadi Rp190 triliun pada 2020.

“ Kalau tidak memberikan ruang yang besar, tidak menambah plafon, kebangetan kita,” kata dia.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah pengusaha mikro mengakses pembiayaan ini. Dukungan yang bisa diberikan bisa berupa pembentukan kelompok usaha atau mencarikan akses ke perbankan yang umumnya belum diketahui nasabah mikro.

Para penerima KUR, lanjut presiden, akan mendapatkan pinjaman Rp50 juta yang disalurkan ke kelompok usaha. Para penerima kredit mikro ini juga terbantu karena tidak membutuhkan jaminan.

“ Ini tugas pemda agar membentuk kelompok,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Jokowi Dorong Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan di Masyarakat

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah melalui tim percepatan keuangan daerah (TPAKD) meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Terutama pada masyarakat tingkat ekonomi rendah.

Saat ini, kata Jokowi, inklusi keuangan di masyarakat sudah mencapai 75 persen. Angka tersebut patut diapresiasi.

" Angka literasi keuangan 35 persen dan angka inklusi kita 75 persen. Masih ada ruang agar bisa mengakses ke keuangan," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta TPKAD senantiasa memberikan sosialisasi menabung kepada anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas.

" Urusan nabung ini urusan banyak di dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong anak-anak kita sedini mungkin bisa mengakses ke perbankan, agar mereka berbondong-bondong belajar menabung," kata dia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan pihaknya terus mendorong sektor perbankan memberikan kemudahan akses kepada para pelajar SD hingga SMA dalam membuka rekening tabungan.

" Kami sudah meminta mengharuskan anak SMP diberi atau dibuka buku tabungan secara elektronik, program ini masih bekerja dengan pemda dan jasa keuangan," kata dia.

Beri Komentar
Babak Baru Daus Mini Vs Daus Mini ‘KW'