Bos Pupuk Indonesia Tak Khawatir Pemerintah Belum Lunasi Utang Rp1 Triliun

Bos Pupuk Indonesia Tak Khawatir Pemerintah Belum Lunasi Utang Rp1 Triliun

© Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi Instagram

© Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi Instagram

Dream - Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengaku tak khawatir dengan utang Rp1 triliun yang belum dibayarkan pemerintah untuk biaya pupuk bersubsidi.

© Bos Pupuk Indonesia Tak Khawatir Pemerintah Belum Lunasi Utang Rp1 Triliun Instagram

Dia menjelaskan, setidaknya dalam 4 tahun terakhir, sudah ada sekitar Rp16,6 triliun alokasi subsidi yang dibayarkan pemerintah ke perseroan. Namun, masih ada sekitar Rp 1 triliun yang belum dibayarkan.

© Bos Pupuk Indonesia Tak Khawatir Pemerintah Belum Lunasi Utang Rp1 Triliun Instagram

Menurut Rahmad, pembayaran Rp16,6 triliun itu dilakukan pada 28 Desember 2023. Artinya, tambah dia, sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar oleh pemerintah.

© Dream

Rahmad mengatakan, kurang bayar subsidi pupuk itu bukan berarti pemerintah tak mau membayar. Tapi ada beberapa aspek administratif yang harus dilengkapi lebih lanjut.

"Masih ada sekitar hampir Rp 1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022,"

© Resmikan Pabrik Amonium Nitrat, Jokowi: Tambah Bahan Baku Pembuatan Pupuk 2024 maverick

Kekurangan itu, tambah Rahmad, bukan karena pemerintah tidak mau membayar. Melainkan disebabkan ada dokumen lain yang harus dilengkapi untuk proses pembayaran. " Dan itu sedang kami proses," jelas dia.

© Presiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, BUMN Pupuk Respons Begini 2023 maverick

Mantan bos Pupuk Kalimantan Timur (PKT) ini mengaku tak khawatir negara tidak membayar nominal tersebut. Dia kembali menegaskan kurang bayar subsidi tadi terganjal pada aspek administratif saja.

© Jokowi Resmikan Kawasan Industri Pupuk di Fakfak 2023 maverick

" Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," tutur Rahmad.