(Foto: Instagram @kemensosri)
Dream - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan masyarakat yang merasa berhak mendapa Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk segera mendaftar ke dinas sosial atau kantor kecamatan. Imbauan disampaikan setelah pemerintah memutuskan memperpanjang program BTS sampai tahun 2021.
" Insyaallah melalui pemerintah daerah kita bisa memberikan bantuan, nanti tinggal dilihat saja bentuknya apakah tunai, apakah barang, apakah nontunai nanti akan disesuaikan,” kata Julian dalam keterangan tertulis Kementerian Sosial, baru-baru ini.
Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan untuk memperpanjang program BST sampai 2021. Alasannya, perpanjangan ini diharapkan bisa memberi kesempatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan tersebut.
Perpanjangan program BST juga dilakukan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM di 34 provinsi. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp12 triliun.
Selain BST, pemerintah juga memperpanjang program Bansos Pangan dan Program Sembako untuk 18,8 juta KPM dengan anggaran hingga Rp45,12 triliun.
Agar tidak ada lagi KPM yang tak mendapat alokasi Bansos tersebut, Julian telah meminta dilakukan validasi ulang calon penerima bantuan tersebut. " Masih banyak yang membutuhkan," kata dia.
Keputusan memperpanjangan program Bansos juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi Covid-19.
“ Apabila ada yang merasa belum pernah dapat apa-apa (bansos) sama sekali datang ke dinas sosial atau kantor kecamatan seperti ini, sampaikan,” ujarnya.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream – Kementerian Sosial akan melanjutkan program pengamanan sosial pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
“ Sesuai dengan Presiden, beberapa program akan kita langsung jalankan juga pada Januari 2021,” kata Menteri Sosial, Juliari Batubara, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 4 November 2020.
Baik program regular berupa Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) serta bantuan sosial tunai akan dijalankan mulai Januari 2021. Kementerian ini akan menyalurkan bantuan regular berupa PKH dan BNPT.
Sementara, program bantuan khusus meliputi bansos sembako di wilayah Jabodetabek, bansos tunai untuk warga di luar Jabodetabek, hingga bansos beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
“ Untuk yang regular sepanjang tahun, bantuan PKH akan diberikan pada Januari-Desember 2021 dengan indeks dan nilai yang sama,” kata dia.
Untuk bantuan sosial tunai, lanjut Juliari, dianggarkan Januari-Juni 2020. “ Kami akan melihat lagi arahan Presiden,” kata dia.
Dikatakan bahwa anggaran bisa fleksibel melihat kondisi. Dengan begitu, programnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika perlu, program bantuan sosiakl akan diluncurkan kembali.
“ Program yang diluncurkan bisa dirasakan manfaatnya, terutama bagi yang terdampak Covid-19,” kata dia.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Advertisement
4 Komunitas Animasi di Indonesia, Berkarya Bareng Yuk!
Senayan Berbisik, Kursi Menteri Berayun: Menanti Keputusan Reshuffle yang Membentuk Arah Bangsa
Perusahaan di China Beri Bonus Pegawai yang Turun Berat Badan, Susut 0,5 Kg Dapat Rp1 Juta
Style Maskulin Lionel Messi Jinjing Tas Rp1 Miliar ke Kamp Latihan
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
Peneliti Ungkap Pemicu Perempuan Sanggup Bicara 20 Ribu Kata Sehari?
Bentuk Roti Cokelat Picu Komentar Pedas di Medsos, Chef Sampai Revisi Bentuknya
Mahasiswa Sempat Touch Up di Tengah Demo, Tampilannya Slay Maksimal
Selamatkan Kucing Uya Kuya Saat Aksi Penjarahan, Sherina Dipanggil Polisi
Rekam Jejak Profesional dan Birokrasi Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani Indrawati