Gaji ke-13 PNS Cair Bulan Depan, Mau Tahu Besarannya?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 27 Mei 2021 13:35
Gaji ke-13 PNS Cair Bulan Depan, Mau Tahu Besarannya?
Apakah sama dengan tahun kemarin? Atau berbeda?

Dream – Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini. Tambahan pemasukan untuk para abdi negara ini direncanakan cair pada Juni 2021.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, seperti dikutip dari Liputan6.com, Kamis 27 Mei 2021 mengatakan pemberian gaji ke-13 PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Besaran gaji ke-13 PNS tidak akan mengalami ada perubahan yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tersebut.

Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan atau pangkatnya.

“ Gaji ke-13 kan harus ada pengusulan tersendiri untuk pembayarannya, nah ini yang masih dibahas, belum diputuskan waktunya,” kata Hadiyanto kepada Liputan6.com.

1 dari 6 halaman

Ini Besarannya

Sementara gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangannya.

Gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan.

(Foto: Liputan6.com/Andina Librianty)

2 dari 6 halaman

Deretan Fakta Kenaikan Tunjangan Fungsional PNS, Besaran serta Penerimanya

Dream – Setelah kembali mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan rezeki nomplok lagi dari pemerintah. Tunjangan para abdi negara direncanakan naik hingga yang terbesar mencapai Rp1,7 juta.

 

© Dream

 

Dikutip dari berbagai sumber, kenaikan tunjangan fungsional PNS ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Peraturan ini telah diteken oleh Menteri Hukum dan HAM ad interim, Mohamad Mahfud MD, pada 28 April 2021.

Berikut ini adalah deretan fakta tentang kenaikan tunjangan gaji PNS.

 

 

3 dari 6 halaman

PNS yang Menerima Tunjangan

Mengutip beleid dalam pasal 2 di Perpres tersebut, penerima kenaikan tunjangan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Para ASN ini berhak diberikan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan. 

Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat ini diberikan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat maupun daerah.

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu 28 April 2021.

4 dari 6 halaman

Besaran Tunjangan yang Didapat PNS Fungsional

Besaran tunjangan diberikan berbeda sesuai dengan jabatan yang dipegang PNS bersangkutan. Kisarannya anara Rp289 ribu-Rp1,75 juta. Tunjangan ini diberikan kepada PNS dengan jabatan fungsi keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Tunjangan terbesar akan diberikan kepada PNS dengan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama dengan nilai Rp1,75 juta, Ahli Madya dari Rp500 ribu menjadi Rp1,31 juta, Ahli Muda dari Rp409 ribu jadi Rp1,12 juta, dan Ahli Pertama dari Rp279 ribu jadi Rp532 ribu.

Pemerintah juga menaikkan tunjangan PNS dengan jabatan fungsional keterampilan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dari Rp325 ribu menjadi Rp761 ribu, Pelaksana Lanjutan naik dari Rp265 ribu jadi Rp762 ribu, Pelaksana dari Rp240 ribu jadi Rp344 ribu, Pelaksana Pemula dari Rp220 ribu jadi Rp289 ribu.

 

 

5 dari 6 halaman

Sumber Dana Bayar Tunjangan PNS Fungsional

Tunjangan penggerak swadaya masyarakat untuk PNS yang bekerja pada pemerintah pusat akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara PNS yang bekerja di daerah mendapatkan tunjangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terbitnya beleid ini akan menggugurkan peraturan sebelumnya, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Di aturan ini, tunjangan fungsional PNS itu berkisar Rp220 ribu-Rp600 ribu per bulan.

 

 

6 dari 6 halaman

Alasan Tunjangan PNS Fungsional Dinaikkan

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan, pemerintah dipastikan sudah membuat perhitungan yang jelas dan pasti saat mengambil sesuatu kebijakan, termasuk menaikkan tunjangan fungsional ASN. 

" Kita memberikan apresiasilah atau memberikan semacam rangsangan untuk PNS ini agar bisa bekerja lebih giat lagi, maksimal lagi, agar pelayanan publik di lapangan bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tidak ada polemik," jelas Ade dikutip dari Liputan6.com.

Kenaikan tunjangan ini diharapkan memacu kinerja PNS sesuai dengan keinginan pemerintahan untuk melayani masyarakat.

" Yang kedua, pasti bagaimana bisa merespon cepat terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diinginkan di lapangan. Karena memang PNS ini sebagai pelayan dari masyarakat atau menjalankan program-program pemerintah," kata Ade.

Beri Komentar